Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Comments Posted By rina

Displaying 1 To 1 Of 1 Comments


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

PP No 2 Tahun 2008 dan Obral Hutan Lindung

Saya sependapat dengan anda bahwa PP tersebut akan lebih menyengsarakan manusia dan lingkungan hidup Indonesia, dan lebih besar lagi lingkungan hidup global. Koalisi LSM sudah mendesak Presiden untuk mencabut PP tersebut. Pertanyaannya, apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu mendorong pencabutan PP tersebut. Sebetulnya menurut saya alasan PP untuk meningkatkan pendapatan negara dan sekaligus menjaga kerusakan hutan, pasca pertambangan, tidak benar. Kalau untuk merehabilitasi lahan yang rusak seharusnya ada dalam perijinan yang diberikan oleh ESDM (atau jajarannya) dan juga pengawasan yang seharusnya juga dilakukan oleh DepHut.

Oh, ya boleh koreksi sedikit? amandemen UU 41/1999 bukan di tahun 2006, tetapi Tahun 2004 dengan UU No. 19/2004 yang mengukuhkan PerPu No. 1 tahun 2004 dan keluarnya KepPRes no. 41/ 2004 yang berupa peneguhan ijin penambangan 13 perusahaan besar. Sedangkan PP 2/2008, menurut saya tidak artinya bagi ke 13 perusahaan tersebut, karena kecilnya 'harga sewa' lahan yang mereka gunakan. Justru dengan keluarnya PP ini malahan akan membuat mereka 'kipas2' karena kecilnya kompensasi yang harus mereka berikan.

Comment Posted By rina On 06.04.2008 @ 12:04

«« Kembali ke halaman statistik