Pasangan Johnny Sitohang- Irwansyah Pasi menjanjikan pendidikan gratis hingga SMP bagi anak-anak Dairi bila mereka memenangkan Pilkada 27 Oktober 2008. Program lainnya adalah memantapkan ketahanan pangan melalui proteksi terhadap petani dan mantap kesehatan keluarga miskin dengan pelayanan dasar gratis.

“Jadi, sesuai dengan motto kami “Bekerja Untuk Rakyat”. Kami bukan untuk dilayani, namun sebagai pelayan dan pekerja untuk masyarakat,” kata Johnny dalam orasi politinya pada kampanye di lapangan Jalan Tigalingga, Desa Huta Padang, Kelurahan Sidiangkat, serta Desa Pancuran, Kecamatan Sidikalang, Sabtu (11/10).
Tampil sebagai juru kampanye (jurkam), di antaranya Sekretaris DPD Golkar Sumut Azis Angkat, Ketua Himpak Pusat Fahrudin Kudadiri, Leonard Samosir, DR Abdul Angkat SH, Parlindungan Silaban Sos, Victor Simbolon dan tokoh masyarakat Dairi BT Pakpahan serta Hasan Ujung. …baca selengkapnya »

DPRD Dairi diduga melakukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp366 juta baik dari keuangan eksekutif maupun di lembaga dewan sendiri.

Drs Ramses Simamora mantan Sekretaris DPRD yang kini berkapasitas Kepala Badan Informasi dan Komunikasi, membenarkan penyimpangan dimaksud sesuai hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan Sumut tahun 2007 baru-baru ini.

Namun menurutnya, dirinya tidak terlibat langsung sebab ia tidak memberi rekomendasi tertulis dalam setiap pencairan uang dari bendahara kepada para wakil rakyat.

Penyimpangan itu terjadi dengan model peminjaman uang oleh anggota dewan berupa panjar beberapa kali yang tidak sesuai dengan aturan keuangan. …baca selengkapnya »

Sekitar 300 pedagang pasar induk Sidikalang Kab. Dairi, yang menamakan dirinya sebagai Himpunan Padagang Pasar Sidikalang (HPPS) mengadakan unjuk rasa ke DPRD Dairi, Selasa (2/10).

Mereka berkumpul di pasar induk dan jalan kaki menuju gedung dewan, dengan membawa beberapa poster dan spanduk ukuran besar bertuliskan, ’Pembangunan Pasar Ditinjau/diundurkan’, ’Harga mencekik leher agar diturunkan’ dan lainya. Unjukrasa berkaitan rencana pemerintah membangun pasar induk tradisional Sidikalang menjadi pasar modern, dengan dana Rp18 miliar. Di antaranya Rp12 miliar dana pinjaman dan Rp6 miliar dana pendamping bersumber dari APBD Dairi. Direncanakan pembangunan di mulai tahun ini. Sedangkan harga tempat (lost) setelah pembangunan, mulai dari Rp6 juta hingga Rp48 juta. …baca selengkapnya »

Bupati Dairi Dr Master Parulian Tumanggor diminta lebih merakyat. Sebab, fakta selama ini menunjukkan bahwa interaksi langsung antara masyarakat dengan kepala daerah ini sangat minim. Jangankan berkomunikasi dengan warga, tatap muka dengan wakil rakyat pun terbilang jarang dan acap kali sidang dewan diwakilkan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Partai Golkar DPRD Dairi Parlindungan Silaban SSos kepada wartawan, Jumat (11/5) di ruang kerja.

Parlindungan mengatakan, kelemahan tersebut merupakan topik lama yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang kurang mendapat kontrol dari berbagai elemen.

Sehubungan itu, Parlindungan yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Dairi menegaskan, statmen ini janganlah dianggap sebagai suatu sikap apriori, sebab sesungguhnya secara pribadi ia punya pertemanan yang baik dengan Tumanggor. Dia teman saya tetapi bagaimana pun kinerjanya harus tetap dikritik. …baca selengkapnya »

PT Bank Sumut diminta membuka diri dengan memberi akses bagi petani untuk mendapatkan kredit. Dalam pemberian kredit dimaksud disarankan agar bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga pasar. Hal itu disampaikan Bupati Dairi, DR Master Parulian Tumanggor, Bupati Pakpak Barat Muger Herry Berutu dan beberapa pelaku usaha dalam temu bisnis (business gathering) antara pengusaha dan Direktur Utama PT Bank Sumut Gus Irawan yang diselenggarakan di Balai Budaya Sidikalang, Minggu (18/2) malam.

Salah seorang rekanan jasa konstruksi di Pakpak, Hendra Habeahan, mengutarakan, pihaknya sangat merasakan adanya perlakuan diskriminasi bagi kontraktor dengan pedagang dan petani. Petani amat sukar memperoleh pinjaman tersebut. Padahal, petani ingin tumbuh dan berkembang sebagaimana teman lainnya. Hery melanjutkan, kendati kehadiran kantor cabang pembantu bank ini amat memberi sisi positif namun ia berharap agar manajemen mencari solusi baru demi meningkatkan martabat petani. “Penerapan sistem on line telah mendorong bank lain untuk bekerja dengan cara itu,” puji Hery. …baca selengkapnya »

Rencana pembentukan Provinsi Tapanuli atau Protap, yang telah dihembuskan beberapa kelompok tertentu, mengancam perpecahan di tingkat akar rumput (masyarakat) Sumut yang sudah kondusif.

DPRD Dairi misalnya mengkhawatirkan hal itu, sehingga delegasi legislatif daerah itu mendatangi DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami berharap sikap pro kontra masyarakat Dairi terhadap wacana pembentukan Protap dapat disikapi lebih arif,” kata ketua DPRD Dairi Raja Ardin Ujung saat menyampaikan aspirasi masyarakat Dairi soal Protap kepada Komisi A DPRD-SU di Medan, Kamis (19/1). …baca selengkapnya »

Ketua DPD Golkar Dairi KRT Johnny Sitohang, didampingi sekretarisnya yang juga menjabat Ketua DPRD Dairi Leonard S Samosir BA melantik pengurus Lembaga Pengelola Kaderisasi (LPK) dan Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Golkar Kabupaten Dairi. Pelantikan dilakukan, Jumat (8/12), di Gedung Balai Budaya, Sidikalang.

Johnny Sitohang mengatakan, berpolitik merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpolitik juga untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.
Bila kedua hal ini dilakukan secara bersama-sama, maka keadilan dan kesejahteraan yang diharapkan masyarakat bisa tercapai. …baca selengkapnya »

Daerah Tapanuli yang dulunya telah terbentuk pemerintahan sendiri berupa Keresidenan Tapanuli, dinilai sangat wajar bermandiri (manjae-bahasa Batak-Red),…..
sehingga pihak manapun pada dasarnya tak bisa menghalang-halangi atau menolak. Selain pemekaran tersebut merupakan aspirasi rakyat untuk memperoleh pemerataan dan percepatan pembangunan dengan pola penyingkatan rentang kendali pemerintahan, juga karena adanya faktor-faktor spesifik yang mendasari urgensi pembentukan daerah baru untuk mendirikan satu propinsi sendiri.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi, Mangasa Sinaga dari Fraksi Gabungan Kerakyatan, menyatakan adanya aspirasi dan urgensi pembentukan Propinsi Tapanuli hendaknya dipandang secara jernih, misalnya dengan dasar filosofi kedewasaan seseorang yang telah mencapai usia ‘akil baliq’, atas tinjauan sudah berapa tahun usia daerah (kawasan) Tapanuli, plus pada bandingan sudah berapa tahun usia negara Indonesia yang menaungi daerah-daerah termasuk Sumatera Utara yang meliputi sejumlah daerah lagi se-kawasan Tapanuli selama ini. …baca selengkapnya »

Sebanyak 46 orang mewakili warga Desa Sosor Lontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi menyatakan dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli. Dukungan mereka sampaikan lewat pernyataan sikap di Gedung DPRD Dairi, Senin (13/11).

Pernyataan sikap warga dibacakan di hadapan Wakil Ketua DPRD Yahya Yosua Sianturi, Ketua Komisi A, Raja Ardin Ujung SPdI, Wakil Ketua Komisi A Parlindungan Silaban, anggota Flora Tambunan. Raja Ardin kepada wartawan mengatakan, DPRD sebagai wakil rakyat harus siap menampung semua aspirasi dari komponen masyarakat yang ada di Dairi, yang nantinya akan diproses sesuai mekanisme yang ada.
Ia menjelaskan, delegasi dari Desa Sosor Lontung tersebut menyatakan dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli, bukan bergabung dengan Propinsi Tapanuli. …baca selengkapnya »