Rencana penghapusan jatah operasi pasar (OP) minyak tanah (Minah ) untuk Kabupaten Tanjungjabung Barat oleh Pertamina Pemasaran Jambi, dinilai banyak pihak sebagai indikasi tidak seriusnya Pemkab Tanjab Barat dalam memperjuangkan salah kebutuhan pokok masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu didaerah itu. Padahal, pihak Pertamina telah menyediakan stock sebesar 50 KL dengan harga subsidi yang siap didrop ke 10 titik distribusi.

Sebagaimana diberitakan koran ini kemarin, alasan penghapusan itu terkesan cukup sepele. Penyebabnya hanya gara-gara pihak Pertamina terlambat menerima surat Pemkab Tanjungjabung Barat yang  berisikan permintaan data lokasi penyalurannya. Dengan kata lain, jika aparat terkait proaktif dan lebih tanggap, tentu pembatalan itu tidak akan terjadi. …baca selengkapnya »

Pemkab Tanjungjabung Barat saat ini tengah menjajaki kemungkinan penggunaan sistim penerangan listrik tenaga surya solar (PLTSS). Pertimbangannya, masih cukup banyak masyarakat daerah itu yang belum terjangkau layanan listrik terutama yang berada didaerah terpencil.

Namun, sebelum kebijakan tersebut dimantapkan, pemkab merasa perlu mensosialisasikannya terlebih dahulu sehingga masyarakat lebih mengetahui manfaat atau keunggulan PLTS dibandingkan penggunaan generator. “Rencananya besok (hari ini,red ) sosialisasi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan nantinya mendapat tanggapan positif dari peserta, termasuk warga,’’harap Kabag Ekonomi Setda Tanjab Barat melalui Kasubbag Pertambangan dan Energi, M Silaban, kemarin. …baca selengkapnya »

DPRD Tanjab Barat sangat menyesalkan sikap pimpinan perusahaan sawit PT Inti Indosawit Subur (IIS) yang masih saja membuang limbah ke sungai di Merlung. Akibatnya’ ekosistem yang ada di sungai menjadi mati.

Sebelumnya’ antara DPRD dan pimpinan PT IIS telah melakukan kesepakatan. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD beberapa waktu lalu’ PT IIS bersedia menghentikan pembuangan limbah ke sungai paling lambat 15 Maret 2006. Tapi kenyataannya’ perusahaan tersebut tetap saja membuang limbah crude palm oil (CPO) ke sungai. ”Kita sangat menyesalkan sikap PT IIS yang masih membuang limbahnya ke sungai’” tegas Wakil Ketua DPRD Luhut Silaban kepada Jambi Independent kemarin. …baca selengkapnya »

Dadang: Kita Masih Konsisten

Ikatan Mahasiswa Tanjung Jabung Barat (Imtaj) kembali mendesak Polda Jambi mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPRD Tanjab Barat periode tahun 1999-2004. Imtaj menilai sejak kasus ini ditangani Polda Jambi tahun 2004, masih belum ada perkembangan signifikan.

Ketua Imtaj, Dadang Alia mengatakan, pihaknya (mahasiswa) adalah salah satu komponen masyarakat yang ikut memajukan kasus dugaan korupsi DPRD Tanjab Barat periode tahun 1999-2004 itu ke Polda Jambi. “Kita masih konsisten. Soalnya kita juga ikut melaporkan kasus itu ke Polda,” ungkap Dadang saat dihubungi via ponselnya, kemarin.

Ia menambahkan, sejak dilaporkan ke lembaga hukum, kasus dugaan korupsi dewan Tanjab Barat- yang salah satunya terkait tunjangan kesehatan- berjalan sesuai prosedur. Cuma, kata Dadang, baru dua oknum anggota dewan yang sudah divonis di Pengadilan Negeri Kualatungkal, yakni, Mahludin Ahmad (mantan Ketua DPRD Tanjab Barat) dan Saefuddin (mantan ketua panggar legislatif). …baca selengkapnya »

Terkait Dugaan Korupsi

Sebagian masyarakat kota Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai mempertanyakan proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi dua oknum DPRD Tanjab Barat yang kini ditangani Polda Jambi.

Menurut penilaian mereka, kasus ini semestinya sudah sampai di tangan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kualatungkal. Pasalnya, kasus tersebut terkesan lamban ditangani pihak Polda Jambi. Sehingga, kesannya, kepastian hukum bagi kedua oknum DPRD tersebut , L Silaban dan  Umar Ibrahim, tidak setegas dua oknum DPRD Tanjab Barat yang lain. …baca selengkapnya »