Ada yang salah dalam penafsiran otonomi daerah, dimana salah satunya adalah kecenderungan mengharapkan kucuran DAU (Dana Alokasi Umum) untuk menjalankan roda pemerintahan. Padahal secara ekonomi kemandirian, ini tidak bagus bagi daerah, apalagi DAU itu memang terbatas.

Sehingga untuk itu, dirasa perlu ada kreatifitas masing-masing daerah untuk lebih maksimal menggali potensi-potensi yang ada, demi mengurangi ketergantungan terhadap DAU. Sehingga ke depan, daerah diharapkan mampu membangun kesejahteraan masyarakat, dengan meminimalisasi ketergantungan terhadap kucuran DAU. …baca selengkapnya »

Dukungan kepada pasangan nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi SH terus mengalir. Dengan melihat kemampuan Johnny Sitohang dan pengalaman selama ini menjadi politisi legislatif, Johnny Sitohang akan mampu melakukan perubahan yang sangat mendasar. Praktek penyelenggaraan otonomi daerah butuh kepemimpinan yang inovatif dan kreatif. Kabupaten Dairi yang punya potensi sumber daya alam (SDA) dan SDM yang sangat bagus butuh sentuhan seorang Johnny Sitohang, tegas Sabam Sibarani, S.Sos yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Dairi yang juga Sekretaris Team Kampanye Johnny Sitohang menuju Dairi-1.

Di tempat terpisah Ir.B.Ricson Simarmata, MS.EE yang juga mantan Rektor Universitas HKBP Nommensen dan Fungsionaris Partai Golkar Sumut mengharapkan Pilkada Dairi berjalan dengan demokratis. Indikator pilkada yang demokratis adalah terhindar dari praktek money politic dan pilihan masyarakat karena hati nurani dan akal sehat. Siapapun yang kalah harus siap menerima kenyataan politik. Rakyatlah yang akan menentukan siapa pemenang. Fungsionaris Golkar Sumut menghimbau kepada kader Partai Golkar Dairi memenangkan Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi SH dengan elegan. Jangan ragukan kemampuan intelektual Johnny Sitohang, tegas Wakil Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara ini. …baca selengkapnya »

Oleh: Ir H Bridon Silaban MBA, MKom dan Badikenita Putri Sitepu SE MSi Cand. Doktor

Siapapun kita tidak menginginkan tragedi Pasuruan. Sangat menghentakkan sekali fenomena pembagian zakat yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Zakat, yang seharusnya menjadi salah satu jalan untuk menyucikan dan membantu sesama, justru mengakibatkan kejadian fatal. Sebab, dalam pembagian zakat di Pasuruan tersebut, ternyata timbul korban jiwa. …baca selengkapnya »

Oleh: Ir. Bridon Silaban, MBA, M. Kom

Judul tulisan ini adalah “ketahanan panganberbasis UKM? Ada pertanyaan yang harus dijawab. Permasalahannya siapa kira-kira yang berkompeten menjawab pertanyaan tersebut? Sudah pasti adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi.

MASALAH pangan dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi topik sentral di dunia, termasuk negara subur seperti Indonesia. Sejak 2007, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang rawan pangan, bersama 37 negara lainnya. Antara lain Irak, Afghanistan, Korea, Timor Leste, Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. …baca selengkapnya »

Oleh: Ir Bridon Silaban, MKom dan Suharto Rajagukguk SH

KALAU sudah menyangkut kepentingan bisnis, apapun dipertahankan walaupun dengan cara menghalalkan segala cara. Begitu juga dengan urusan kebenaran akademis. Asumsi ilmiah juga harus dipertahankan. Tetapi untuk kebenaran akademis jarang menghalalkan segala cara.

Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari demikian gusar merespon laporan laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menemukan indikasi susu bayi terkontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii. Bakteri ini ditemukan pada produk susu formula untuk bayi 22,73% dari 22 sampel yang diuji. Bahkan produk makanan bayi lebih besar probabilitasnya karena mencapai 40% dari 15 sampel. …baca selengkapnya »

Oleh: Ir Bridon Silaban MKom MBA

Tidak cukup bencana alam membuat kita jera. Barangkali pesan kata-kata orang bijak yang menyebut pengalaman adalah pelajaran paling bijak tidak mau kita dengar. Rentetan bencana alam di negeri ini belum bisa menyadarkan kita secara kolektif. Mengapa tidak, logika pemerintah sudah terbungkus dengan asumsi ekonomi kapitalisme dengan mengorbankan ranah lingkungan yang bagus.

Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2008 yang mengatur jenis dan tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dikeluarkan belum lama ini, sepintas bermuatan positif. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PP itu dikeluarkan untuk mengatur perusahaan-perusahaan tambang yang sudah berusaha di kawasan hutan lindung supaya dapat memberikan kontribusi untuk negara, dan yang penting untuk tujuan memelihara, merehabilitasi, dan menghutankan kembali kawasan hutan lindung itu (Antara, 6/3). …baca selengkapnya »

Sekolah Tinggi Informatika Komputer (STMIK) Kaputama Kota Binjai, Kamis (1/12), menggelar wisuda perdana alumnusnya sebanyak 73 orang yang terdiri dari 54 orang alumni pendidikan Diploma 3 dan 19 orang alumni pendidikan Diploma 1.

Dalam sambutannya, Direktur STMIK Kaputama Binjai Ir Bridon Silaban MSc mengharapkan kepada para alumni STMIK Kaputama Binjai agar dapat menjaga nama baik almamater serta dapat bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan, sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luar. …baca selengkapnya »