Penerapan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri mengenai penetapan upah minimum buruh diberlakukan tanpa batas waktu. SKB baru ini mengenai penetapan upah tanpa melibatkan pemerintah sehingga buruh dan pengusaha bernegosiasi langsung. Batas akhir penerapannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi masing-masing, hingga ancaman krisis ekonomi global dianggap telah mereda.

Hal ini disampaikan olah Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi Myra Maria Hanartani usai acara rakor SKB 4 menteri di gedung Depnakertrans, Sabtu dinihari, (25/10/2008). …baca selengkapnya »

Menneg BUMN Temui Qtel

Pengusaha Rahmat Gobel masuk dalam jajaran komisaris PT Indosat Tbk pasca-masuknya Qatar Telecom ke perusahaan telekomunikasi itu. Gobel belakangan memang melakukan sinergi dengan pihak Qtel.

Indosat melakukan pergantian komisaris dari perwakilan STT dalam RUPSLB di gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/8/2008).

Di posisi teratas sebagai komisaris utama ditempati oleh H.E Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani yang merupakan Chairman of Board dari Qatar Telecom. …baca selengkapnya »

Qatar Telecom (Qtel) membantah telah mengajukan pergantian direksi PT Indosat Tbk (ISAT), setelah pihaknya tuntas mengakuisisi 40,8% saham BUMN telekomunikasi itu.

“Qtel tidak membuat satupun permintaan untuk mengganti direksi Indosat,” demikian pernyataan dari Qtel seperti dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2008).

Qtel menyatakan, RUPSLB yang dilaksanakan pada 25 Agustus mendatang adalah untuk mengganti anggota Dewan Komisaris. …baca selengkapnya »

Pengolahan dana jaminan sosial  Indonesia relatif terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain.

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2007 dari sekitar 230 juta penduduk hanya 23,1 juta pekerja di 143.0000 perusahaan yang tergabung di PT Jamsostek. Sedangkan peserta perusahaan yang aktif hanya 91.000 perusahaan yang mencakup 7,9 juta pekerja.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)  Rekson Silaban yang juga merangkap sebagai komisaris Jamsostek  dalam acara seminar “Mewujudkan jaminan sosial untuk semua: Perlukah Jamsostek Direformasi?” di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (16/7/2008). …baca selengkapnya »

Serikat pekerja (SP) BUMN akan segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) pengalihan jam kerja industri.

“Dalam jangka waktu 10 hari judicial review ke MA minta supaya SKB bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003 ketenagakerjaan,” Ketua Presidium Federasi Serikat pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono dalam seminar nasional di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (16/7/2008).

Ia mengatakan bahwa salah satu poin-poin yang menjadi keberatan dari serikat pekerja adalah masalah kebebasan beribadah dan pengaturan upah lembur di hari libur resmi yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 yang tercermin pada pasal 80 dan 85. …baca selengkapnya »

Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menerima dividen PT Jamsostek tahun 2008 ini. Dana sekitar Rp 100 miliar akan diberikan ke peserta PT Jamsostek.

“Saya sudah terima surat dari Meneg BUMN bahwa tahun ini tidak ada dividen dari Jamsostek untuk pemerintah, tetapi itu akan diserahkan ke peserta jumlahnya sekitar Rp 100 miliar lebih,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Hal itu diungkapkan Sofjan dalam acara seminar Mewujudkan Jaminan Sosial untuk Semua: Perlukah Jamsostek Direformasi? di Hotel Le-Meredien, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (16/7/2008). …baca selengkapnya »

Qatar Telecom (Qtel) yang membeli 40,8% saham PT Indosat Tbk milik Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia) tidak akan buru-buru melakukan perombakan manajemen.

Sebagai pemilik baru, Qtel akan hati-hati melakukan pergantian manajemen agar tidak menimbulkan gejolak pasar.

Demikian diungkapkan oleh Komisaris Independen Indosat, Setyanto P. Santosa dalam pesan singkatnya ke detikFinance, Senin (9/6/2008).

“Pergantian manajemen secara logika mungkin akan ada, terutama wakil-wakil dari Singapura tapi tidak dalam waktu dekat agar tidak terjadi gejolak pasar,” katanya. …baca selengkapnya »

PT PLN (persero) menandatangani perjanjian fasilitas buyer credit sebesar US$ 592 juta dengan konsorsium Bank of China. Dana itu digunakan untuk mendanai PLTU Indramayu yang berkapasitas 3×330MW.

Pinjaman ini merupakan hasil yang signifikan dalam Fast Track Program PLN, setelah terselesaikannya dua fasilitas buyer credit yang ditandatangani pada bulan Januari 2008 dengan China Exim Bank untuk mendanai porsi dolar AS untuk proyek Paiton dan Suralaya.

Juga lima perjanjian pinjaman yang di teken April 2008 dengan bank-bank lokal untuk porsi rupiah proyek Paiton, Suralaya, Labuan, Indramayu dan Rembang. …baca selengkapnya »

Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar kembali digoyang aksi demonstran. Usai aksi biksu, kali ini giliran Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Dengan mengenakan pakaian serba merah mereka aksi di depan Kedubes Myanmar, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat.

Berbeda dengan aksi sebelumnya, aksi ini cukup membuat Jalan Agus Salim yang menuju Jl MH Thamrin sedikit tersendat. Maklum para demonstran yang berjumlah 100-an orang ini memenuhi setengah badan jalan.

Dalam aksinya, mereka mengibarkan bendera KSBSI yang berwana putih. Mereka juga membawa aneka poster yang bertuliskan “Gantung Jenderal Than Shwe ” serta “Bebaskan Aung San Suu Kyi dan Aktivis Pro Demokrasi lainnya”. …baca selengkapnya »