Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono meminta Dinas Perhubungan melaksanakan peraturan daerah tentang pencemaran udara. “Saya harap pengetatan semua kendaraan segera dilakukan. Tidak hanya bagi kendaraan umum, tapi juga mobil pribadi,” katanya di sela-sela pengambilan sampel uji kir yang dilaksanakan di Taman Surya, kemarin. Ketegasan diperlukan agar pencemaran udara di Surabaya yang berasal dari kendaraan bermotor dapat dikendalikan.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tagor Arifin Silaban mengatakan bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara di Surabaya diperlukan sistem monitoring. “Kami baru berencana mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor melakukan deposit uji kir saat pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya. Jika tidak lolos uji kir, kata Tagor, nanti akan ada sanksi administrasi dan kendaraannya diwajibkan masuk bengkel.

Uji kir gratis yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Oto Poin kemarin, dilaksanakan dengan cara memeriksa 1.053 kendaraan roda empat milik pribadi yang terdiri dari 719 kendaraan berbahan bakar bensin dan 334 berbahan bakar solar. “Yang tak lolos adalah 60 persen kendaraan yang berbahan bakar solar, dan 20 persen berbahan bakar bensin,” kata Tagor.

Kendaraan yang tidak lolos itu dikarenakan kandungan sulfurnya mencapai 3.000 ppm. Idealnya, kandungan sulfur berada di bawah 200 ppm. “Kandungan sulfur tinggi itulah yang menyebabkan asap tebal,” kata Hendro Gani, pengurus Oto Point. Namun, dalam uji kir kemarin, kendaraan yang tidak lolos belum mendapat sanksi. “Sebab, ini baru kampanye,” ujar Tagor.

Menurut Tagor, selama ini, 60-70 persen pencemaran udara di Surabaya muncul dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Penyumbang lainnya adalah industri dan rumah tangga. “Ini kecenderungan yang ada di kota-kota besar,” katanya.

Sumber : (Yekthi HM) [1] Koran Tempo