Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
4
Jun '08

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Drh Jhonny Allen Marbun MM Ceramah Ilmiah di UNITA



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Drh Jhonny Allen Marbun MM ceramah ilmiah di UNITa (Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli) mengenai wewenang panitia anggaran DPR RI dan mekanisme pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, Sabtu (31/5). Penjelasan mengenai anggaran ini merupakan ceramah yang pertama sekali dilakukan di universitas yang ada di Indonesia. Sehingga kehadiran anggota DPR RI itu merupakan kehormatan tersendiri bagi UNITA.

Drh Jhonny Allen menjelaskan sesuai dengan peraturan tata tertib DPR RI dan amandemen UUD RI 1945, DPR memiliki 3 fungsi yaitu sebagai legislasi artinya membuat undang-undang bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian sebagai fungsi anggaran dalam hal ini legislatif bisa menolak anggaran pemerintah dan fungsi pengawasan yaitu konteks kebijakan.

Penyusunan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang telah diubah menjadi Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 dikatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. “Apabila ini terjadi maka sangat sulit dilaksanakan karena di APBN sebelumnya sudah ditetapkan anggaran yang mau dipergunakan. Artinya tidak bisa dilaksanakan 100 persen. Luar biasa proses demokrasi ini,” ungkap Allen.

Keanggotaan panitia anggaran, pimpinan panitia anggaran terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua. Dalam hal ini Drh Jhonny Allen MM sudah termasuk di dalamnya. Pimpinan panitia anggaran harus bersifat kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Anggota panitia anggaran berjumlah 83 orang terdiri dari komisi I-XI sudah termasuk di dalamnya unsur pimpinan dan mewakili fraksi-fraksi. Tugas panitia anggaran sesuai dengan tata tertib DPR RI membicarakan pendahuluan dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun RAPBN. Pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian RUU tentang APBN beserta nota keuangan oleh Presiden.

Dalam penyusunan anggaran, panitia anggaran harus berhubungan dengan DPD yaitu terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan dan agama. DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang disampaikan DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dengan Presiden. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. DPD juga menerima hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dalam satu tahun itu dilakukan proses-proses yaitu rencana kerja pemerintah (RKP), pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN, pembahasan dan penetapan RAPBN, pembahasan laporan semester I dan prognosis enam bulan berikutnya APBN tahun berjalan. Pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Proses penyusunan RKP yaitu penyusunan rancangan awal RKP (Bappenas), rancangan awal RKP dibahas dalam beberapa kali sidang kabinet. Penerbitan SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Kemudian dilakukan rapat koordinasi tingkat pusat (Rakorpus) dan pertemuan tiga pihak. Dilakukan Musrenbang provinsi dan nasional dalam hal ini tugas eksekutif. Setelah itu penyusunan rancangan akhir RKP dilanjutkan sidang kabinet membahas rancangan akhir RKP dan akhirnya ditetapkan dengan peraturan Presiden.

Pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN
Dalam membicarakan pendahuluan penyusunan RAPBN, pemerintah menyampaikan pokok-pokok fiskal dan kerangka ekonomi makro (asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak Internasional dan produksi minyak Indonesia) selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Rapat kerja panitia anggaran dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur BI membentuk tiga Panja (panitia belanja) yaitu Panja kebijakan fiskal, moneter, pendapatan negara dan pembiayaan. Hasil pembahasan itu menjadi acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran yang selanjutnya dibahas dengan komisi pasangan kerjanya. Hasil pembahasan dengan komisi pasangan kerja akan disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN tahun berikutnya.

Setelah RKP dan pokok-pokok kebijakan fiskal disampaikan kepada DPR (panitia anggaran) dilanjutkan dengan komisi I sampai XI melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN dan RKP. Komisi I-XI melakukan pembahasan skala prioritas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program proyek atau kegiatan Kementerian Negara/lembaga. Komisi VII melakukan rapat kerja dengan Menteri ESBM untuk membahas harga minyak, lifting dan produksi minyak.

Komisi XI melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk membahas asumsi dasar, tax ratio dan kebijakan pinjaman luar negeri. Kemudian Komisi I-XI menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2009 kepada panitia anggaran untuk disinkronisasikan. Panitia anggaran mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk melakukan rapat kerja dengan pasangan kerjanya menyempurnakan hasil sinkronisasi panitia anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi. Komisi I-XI menyerahkan hasil sinkronisasi kepada panitia anggaran untuk bahan akhir penetapan APBN. Kementerian Negara/Lembaga pasangan kerja komisi menyampaikan hasil pembahasan kepada Menteri Keuangan dan Bappenas pada pertengahan Juli.

Pembahasan dan Penetapan APBN
Dalam pembahasan dan penetapan APBN, pidato Presiden pengantar RAPBN disertai nota keuangan pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan dan penetapan RAPBN dilakukan 2 tingkat pembicaraan yaitu tingkat I (rapat kerja panitia anggaran) dan tingkat II (rapat paripurna DPR). Tingkat I, panitia anggaran rapat kerja dengan pemerintah dan membentuk panitia kerja yaitu Panja asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan. Panja belanja pemerintah pusat dan Panja belanja ke daerah. Tingkat II yaitu laporan ketua/pimpinan panitia anggaran atas hasil pembicaraan tingkat I. Fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir atas RUU tersebut dan pemerintah juga menyampaikan pendapat akhirnya terhadap RUU APBN. Setelah itu diputuskan menjadi Undang-undang selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Mengenai pertanggungjawaban, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBN kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Proses penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah sama dengan RUU perubahan APBN. Pembicaraan tingkat I, rapat kerja dan rapat panja panitia anggaran dengan pemerintah membentuk panitia kerja yaitu Panja perumus kesimpulan dan Panja draft RUU. Pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan atas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pemerintah menyampaikan sambutan atas selesainya pembahasan RUU bersama DPR.

“Yang menentukan maju tidaknya pembangunan di suatu negara adalah anggaran. UNITA boleh bangga karena yang pertama kali mendengar pembahasan anggaran APBN di universitas yang ada di Indonesia. UNITA ke depan sangat baik karena sumber daya alam sangat bagus apalagi Provinsi Tapanuli tidak lama lagi akan terwujud,” ujar Allen yang juga Ketua DPP Partai Demokrat.

Usai ceramah ilmiah dan disambut tepuk tangan para mahasiswa UNITA, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. PR III UNITA Drs TB Pakpahan MPd mempertanyakan kenapa harga BBM naik dan kenapa terjadi pro dan kontra sesama DPR RI?. Jhonny Allen Marbun menjawab, apabila harga minyak 100 dollar/barel maka untuk menjaga stabilitas ekonomi DPR memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan fiskal dan menyesuaikan subsidi BBM. Harga minyak setiap tahunnya terus meningkat mulai zaman Soeharto. Tapi tidak seperti sekarang ini harga minyak terus meroket, namun Presiden SBY sebenarnya tidak suka menaikkan harga BBM.

Penyaluran BBM mulai dari pegunungan sampai ke hilir sering “hilang” dan tidak sampai ke konsumen. Ini dilakukan oknum-oknum yang berwewenang sehingga rakyat yang sengsara. Pro dan kontra sering terjadi di DPR mengenai harga BBM. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju itu disebabkan adanya kepentingan politik karena tahun 2009 adalah tahun politik. Ada anggota DPR RI yang menolak harga BBM tanpa menjelaskan kepada rakyat apa sebabnya sehingga sering terjadi unjuk rasa. Sehingga ada anggota DPR seolah-olah membela rakyat padahal tidak bahkan ada anggota DPR yang pintar dan pintar-pintaran. “Doakan saya biar sehat supaya Tapanuli bisa dimakmurkan,” ujar Allen dengan senyum.

Sebelumnya, Rektor UNITA Ir P Parapat MSi dalam sambutannya mengucpkan terimakasih kepada Drh Jhonny Allen Marbun MM dan rombongan atas kehadirannya memberikan ceramah ilmiah di UNITA kampus yang sejuk dan indah. Parapat menjelaskan, UNITA berdiri tahun 1986 yang didirikan DR GM Panggabean atas permintaan masyarakat dan kini mahasiswanya sudah mencapai 5000 orang dengan 5 fakultas. Berdirinya UNITA suatu keajaiban yang luar biasa atau mimpi menjadi kenyataan. Pembangunan kampus UNITA terus berlanjut dimana gedung Rektorat tingkat 3 telah siap dibangun.

Sekarang oleh Yayasan sedang dipacu membangun tambahan ruang kuliah, sebanyak 30 ruang kuliah yang dapat menampung 1500 mahasiswa. Sebanyak 12 ruang kuliah kini sudah siap dan 18 lagi sedang dikerjakan. Demikian juga pembangunan sarana lainnya akan dilanjutkan termasuk pembangunan lapangan olahraga.

Di akhir acara, Jhonny Allen Marbun menyumbangkan 2 unit komputer diterima Rektor UNITA Ir P Parapat MSi dan Dekan FKIP Drs Donver Panggabean MSi. Sebagai tanda ungkapan terimakasih, Jhonny Allen Marbun yang saat ini sedang kuliah S-3 diulosi Rektor UNITA Ir P Parapat MSi didampingi dosen lainnya. Sertifikat ceramah ilmiah juga diberikan secara simbolik kepada PR II Ir Arvita Sihaloho MP, PR III Drs TB Pakpahan MPd, Sekjur Bahasa Indonesia Drs Jumaria Sirait MPd, PD I FKIP Dra Meslin Silalahi MPd dan dosen Fakultas Hukum Oktavia Sigalingging SH SPn.

Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Partai Demokrat Sumut Drs Tahan Panggabean MM sebagai moderator, Wakil Sekretaris Partai Demokrat Sumut Ir Bangun Tampubolon, Ketua Partai Demokrat Humbahas Bangun Silaban SE, Ketua Partai Demokrat Tobasa Timbul Hutajulu SH, Ketua Partai Demokrat Taput Tongam Lumbantobing MBA, dr Sri Manullang, para dosen dan ratusan mahasiswa UNITA.

Sumber : (T10/m) Harian SIB, Dolok Sanggul


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Pdt MH Sihite STh: Jangan Andalkan Kekuatan Manusia

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Pengusaha Tolak Kenaikan UMP