Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
4
Jun '08

Pengusaha Tolak Kenaikan UMP



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak usulan kenaikan upah minimum provinsi pada pertengahan tahun 2008. Untuk meringankan beban buruh karena kenaikan harga bahan bakar minyak, kalangan pelaku usaha bersepakat menambah tunjangan transpor dan uang makan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto di Jakarta, Selasa (3/6), menjelaskan, usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada pertengahan tahun ini sempat mengemuka di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Dewan Pengupahan merupakan forum tripartit yang beranggotakan wakil buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Kenaikan UMP sesuai perkembangan harga biasanya direalisasikan pada awal tahun. Namun, kenaikan harga BBM pada Mei lalu dan bahan-bahan kebutuhan pokok membuat wakil buruh sempat mengusulkan kenaikan UMP dilakukan dua kali pada 2008, yakni pada awal tahun lalu dan pertengahan tahun ini.

”Pembahasan soal itu tidak bisa diteruskan karena pengusaha sudah tegas menolak kenaikan UMP lagi di pertengahan tahun ini. Yang kami setujui adalah kenaikan uang kehadiran yang terdiri dari uang transpor dan makan,” ujar Djimanto.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan, bagus juga jika kemungkinan menaikkan UMP dikaji, terutama untuk industri yang memetik keuntungan seperti pengolahan kelapa sawit, karet, dan otomotif.

”Yang penting, dirundingkan secara bipartit di tingkat perusahaan. Perlu dilihat juga kemampuan perusahaan. Jangan sampai kenaikan UMP malah membangkrutkan perusahaan,” ujar Rekson.

Menurut pantauan Apindo, tambahan uang transpor dan makan mulai diberikan pada karyawan pada Juni 2008. Besarnya penambahan bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Kenaikan uang makan umumnya 15-25 persen, sedangkan kenaikan biaya transpor masih dirundingkan.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia Eddy Widjanarko menjelaskan, kenaikan biaya transpor di sejumlah perusahaan sepatu disesuaikan dengan jarak tempuh karyawan dari rumah tinggal mereka ke pabrik.

”Tambahan uang transpor di beberapa perusahaan belum pasti karena masih menunggu kenaikan tarif angkutan umum. Kami juga memperhitungkan banyak karyawan yang harus pakai ojek, misalnya, karena tidak semua titik bisa dijangkau kendaraan umum,” ujar Eddy.

Pasar sedang lesu

Djimanto mengingatkan, kenaikan biaya buruh terjadi pada saat pasar sedang lesu dan biaya produksi meningkat. Bagi dunia usaha, beban itu akan berkurang signifikan jika pemerintah dapat menghilangkan pungutan liar dan resmi yang tidak berkait dengan pelayanan.

Ia mencontohkan, adanya pungutan parkir di halaman sendiri, retribusi tabung kebakaran, pajak kendaraan untuk angkutan dalam lingkungan pabrik/gudang, pajak bumi dan bangunan untuk pembangkit listrik, hingga uang bongkar muat antardaerah.

Sumber :  Kompas.Com, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Drh Jhonny Allen Marbun MM Ceramah Ilmiah di UNITA

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Ikatan Sosial Peredam Efek Negatif Kapitalisme (Kasus Keluarga Silaban)