Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
31
Mei '08

Pengaduan Rekanan Kalah Tender Tidak Usaha Dilayani


Kajatisu Gortap Marbun SH mengatakan pengaduan rekanan yang kalah tender pengadaan barang dan jasa pemerintah atas adanya pemenang, tidak usah dilayani karena penggunaan anggaran belum dilaksanakan sehingga belum ada tindak pidana korupsinya yang merugikan negara.

Hal itu ditegaskan Kajatisu pada pelaksanaan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diikuti kepala badan, dinas dan kantor serta Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) jajaran Pemkab Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang dihadiri Bupati Taput Torang Lumbantobing, Bupati Humbahas Maddin Sihombing, Wakil Ketua DPRD Taput Herbert Panggabean, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban, Kajari Tarutung Mangasi Situmeang SH LLM, Kamis (29/5) sore di Balai Data Tarutung.

“Gortap Marbun mengakui pihaknya berani mengatakan hal tersebut karena memang demikian yang diatur UU. “Kalau kami melayani pengaduan-pengaduan seperti itu, mungkin kerjaan kami hanya mengutak-atik saja jadinya, jadi lebih baik tidak usah dilayani,” sebutnya.

Penanganan hukum yang tepat katanya, kalau proyek tersebut telah selesai dikerjakan yang artinya anggaran telah digunakan, namun ditemukan ada kejanggalan maka dapat dilakukan penanganannya karena sudah dapat diketahui kerugian negara yang diakibatkan suatu tidak pidana korupsi.
Kajatisu juga memberikan pemahaman bahwa kalau hanya pelanggaran kepada Kepres 80 tahun 2006 belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi tapi hanya baru sebatas pelanggaran administrasi. “Adanya tindakan korupsi baru dapat dikatakan apabila terkait Kepres tersebut ada perbuatan lain yang berakibat pada proyek fisik tersebut,” jelasnya.

Pemahaman tentang UU tindak pidana korupsi ini menurutnya perlu dipahami semua unsur masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. “Begitu juga Kepres 80 tahun 2003 harus dipahami para pelaksana terkait proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dan harus menjadikannya sebagai buku pintar,” himbaunya.

Dijelaskannya, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan kepada para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah karena dana APBN dan APBD lebih banyak dikelola pengelola pengadaan barang dan jasa. Walau begitu katanya, komitmen memberantas korupsi harus ada pada seluruh lapisan masyarakat bukan hanya melekat pada pimpro. Pada kesempatan itu, Bupati Taput Torang Lumbantobing didampingi Wakil Ketua DPRD Herbet Panggabean mewakili masyarakat Taput memberikan tali kasih kepada Kajatisu Gortap Marbun berupa ulos dan hiasan di dinding refill rumah adat Batak. Tali kasih berupa ulos juga diserahkan Bupati Humbahas Maddin Sihombing didampingi Ketua DPRD Bangun Silaban. Sementara itu, Kajatisu menyerahkan bantuan kepada korban bencana gempa di luat Pahae yang diterima Bupati Torang Lumbantobing.

SUmber : (PR3/T6/m) Harian SIB, Tarutung


Ada 3 tanggapan untuk artikel “Pengaduan Rekanan Kalah Tender Tidak Usaha Dilayani”

  1. Tanggapan Panusunan Hutasoit:

    Saya putra humbahas yang bekerja (PNS) di NTT. Saya rasa tindak lanjut pengaduan atas proses pelelangan pekerjaan (tender) tidak harus setelah pekerjaan selesai. Karena Panita Lelang yang tidak bersertifikat lulus kepres 80 saja sudah merupakan pelanggaran yang berimbas kepada pekerjaan tentunya. Kalau boleh, pengaduan-pengaduan yang memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebaiknya ditindaklanjuti (disini hal tersebut mendapat perhatian yang serius dari instansi terkait).

  2. Tanggapan Pahala Panjaitan:

    Pernyataan / pemberitaan tersebut kurang tepat menurut saya. Yang paling utama dipermasalahkan bukan pada tindak korupsi walaupun ujung-ujungnya kesana tetapi bagaimana Panitia pengadaan barang / jasa melaksanakan proses pengadaan barang / jasa tersebut, apakah sesuai prosedur dengan yang diatur dalam KEPRES 80 tahun 2003 dan perubahannya.
    Karena apabila panitia tidak bisa melaksanakan / tidak menguasai proses pengadaan tersebut sesuai dengan tata administrasi pengadaan barang / jasa, selanjutnya akan berimbas pada kesalahan prosedur, ini yang sebagian besar menjadi permasalahan antara penyedia barang / jasa dengan panitia pengadaan disatu pihak.
    Kalau sudah terjadi penyimpangan administrasi pengadaan barang / jasa, akan berimbas pula terjadinya KKN dan penipuan.
    Ingat sekali lagi ingat dari proses administrasi bermula semuanya bisa diatur mau baik atau tidak terserah siapa pelakunya.
    Demikian dari yang sedang melakoninya.

  3. Tanggapan Tigor simangunsong:

    Pengaduannya sampaikan ama Gubernur yang baru.
    kalau nolak, ame Tuhan

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.