Sekjen HKBP Pdt WTP Simarmata MTh menegaskan, dalam kasus pembangunan gereja HKBP Binjai Baru, sangat membutuhkan penanganan yang bijaksana dalam rangka memberi arti dan penghargaan terhadap arti kebebasan beragama.

Sekjen HKBP yang saat itu didampingi Praeses HKBP Distrik XXIII Langkat Pdt M Silaban STh Jumat (16/8) mengatakan tugas pemerintah sebenarnya adalah untuk menciptakan kerukunan dan menghargai umat yang berbeda iman. Menurut peraturan 2 Menteri dalam kasus seperti itu pemerintah harus arif menyediakan tempat beribadah. Karena itu kasus ini harus dituntaskan sampai dikeluarkannya izin bangunan rumah ibadah tersebut.

“Kalau ada permintaan jangan ada demo, tentu boleh saja asal ada 2 persyaratan yang terpenuhi yaitu adanya kerukunan yang difasilitasi pemerintah dan keluarnya izin membangun rumah ibadah tersebut. Tetapi apapun yang dilakukan memang sebaiknya jangan anarkis dan jangan melakukan pelanggaran hukum sesuai hukum negara kita,” ujar Sekjen.

“Dalam situasi inilah HM Ali Umri SH, MKn sebagai walikota Binjai dan sebagai Ketua DPD Golkar Sumut dituntut sangat berperan. Kita berharap akan kearifannya supaya kita dapat menikmati kebebasan dan kerukunan dalam beragama. Semua orang tahu HKBP itu memiliki ikatan yang dekat dengan Partai Golkar karena banyak anggota jemaat HKBP menjadi orang-orang yang berperanan di Golkar pusat maupun Sumut,” katanya lagi.

Sekjen HKBP juga menyatakan penghargaannya terhadap usaha FKUB Binjai yang mulai terlihat berbuah. Karena itu kita berharap agar FKUB Binjai dapat menindak lanjuti persoalan ini demi masyarakat dan kehidupan beragama,” pungkas Sekjen.

Sumber : (M25/e) Harian SIB, Binjai