Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
1
Apr '08

RPP Pesangon Dibahas Kembali



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Pemerintah meminta RPP Pesangon dibahas kembali. Draf RUU Pesangon yang sudah berada di Sekretariat Negara (Setneg), dikembalikan ke Depnakertrans.

‘’RPP Pesangon ditarik karena ada permintaan dari Kadin. Jadi, tidak di Setneg, karena untuk dibahas bersama,'’ ujar Mensesneg, Hatta Rajasa, Senin (31/3). Menakertrans, Erman Suparno, menjelaskan, penarikan RPP Pesangon itu untuk diselaraskan dengan empat UU terkait, yaitu UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU Jamsostek, UU Pensiun, dan UU Tenaga Kerja.

Perlu tidaknya RPP tersendiri, bergantung pada penyelarasan empat UU tersebut. ‘’Nanti kan ada penyelarasan dengan UU SJSN, UU Jamsostek. Kalau kemudian itu diselaraskan dan bisa masuk ke sana, kan tidak perlu (RPP Pesangon),'’ jelas Erman. Penyelarasan ini dibutuhkan agar tidak ada benturan aturan tentang pesangon. ‘’UU Jamsostek itu lahir tahun 1992. Sedangkan payung mengenai jaminan sosial nasional pada 2004. Kalau tidak diselaraskan sekaligus, dikhawatirkan nanti tumpang tindih.'’

UU SJSN merupakan amanat UU No 40/2004 dan harus selesai Oktober tahun ini. ‘’Jadi, Oktober baru kita lanjutkan.'’ Ketua Umum PP Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Djunaidi Ali, tak keberatan RPP Pesangon dimentahkan. Mereka tak ingin pesangon menggunakan perhitungan lima kali pendapatan tidak kena pajak (PTKP). ‘’Jumlah pesangon jangan sampai kurang dari yang telah diatur dalam UU,'’ katanya.

Apalagi, lembaga pengelola uang pesangon itu masih belum jelas, apakah Jamsostek, SJSN, atau yang lain. ‘’Itu kan masih krusial,'’ katanya usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rekson Silaban, berpendapat serupa. ‘’Tidak usah ada pembatasan lima kali PTKP,'’ katanya.

Dikembalikannya RPP Pesangon, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, tidak berarti rancangan itu dibatalkan. ‘’Bukannya digagalkan, tapi RPP itu tak diperlukan. Toh RPP-nya tidak menyelesaikan masalah.'’ Selama belum diatur, kata Sofjan, masalah pesangon buruh tetap mengacu pada UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. ‘’Karena itu, untuk menyelesaikan soal pesangon buruh, UU 13/2003 saja yang direvisi.'’ djo/wed

Perdebatan Draf RPP Pesangon

Serikat pekerja menolak batas atas gaji yang menjadi faktor pengali jumlah pesangon, yaitu lima kali PTKP. Satu kali PTKP setara Rp 1,1 juta. Dengan skema itu, pekerja bergaji di atas Rp 5,5 juta tak mendapat pesangon. Ini dianggap diskriminatif, karena mereka juga membayar pajak.

Pemerintah berpendapat, 99 persen dari 90 juta pekerja masih bergaji di bawah Rp 2 juta per bulan. Skema ini dinilai memberi keadilan bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Sumber : Republika, Jakarta 


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Kidu, Si Ulat Enau

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Pesta Pembangunan HKBP Ressort Stabat Sukses