Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
31
Mar '08

SBY Batal Teken RPP Pesangon



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Lama parkir di Sekretariat Negara, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pesangon akhirnya kembali ke tangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Sejumlah masalah kembali menjadi batu sandungan atas penerapan RPP Pesangon yang akan memberikan kesejahteraan lebih bagi para tenaga kerja di Indonesia.

“RPP Pesangon tengah berproses penyesuaian dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Karena UU ini diberlakukan sehingga perlu ada penyelarasan. supaya tidak tumpang tindih,” kata Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja usai mendampingi Presiden Yudhoyono menggelar pertemuan dengan komunitas buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/3).

Penyesuaian RPP Pesangon dengan UU 40/2004 ini menurut Erman, akan diselaraskan secara bersamaan dengan revisi UU tentang Jamsostek. “Nanti ada revisi UU tentang Jamsostek. Kalau sudah diselaraskan, dan masuk program, maka RPP itu nggak perlu,” tandasnya.

Bolak-balik draf RPP itu bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, bolak-balik draf RPP mesti melewati bongkar pasang, terkait beberapa isu penting antara buruh dan pengusaha. Ada beberapa poin penting berhubungan erat dengan nasib buruh Indonesia yang saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi kalangan pengusaha.

Poin pertama dalam draf ini adalah soal dasar perhitungan penetapan nilai pesangon karyawan yang berhenti bekerja, dengan besaran lima kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun. Ini artinya sesuai dalam rumusan pasal 156 UU Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa menggunakan angka gaji maksimal senilai Rp 5,5 juta.

Untuk menyukseskan ketentuan itu (masuk dalam poin dua), walhasil pemerintah mewajibkan program asuransi pesangon bagi perusahaan. Buntutnya, pengusaha mesti merogoh kocek untuk pembayaran premi asuransi sebesar 3 persen dari gaji pekerja yang diasuransikan. Penetapan angka premi ini diambil secara sepihak oleh pemerintah karena pengusaha hanya mau membayar 1 persen, sedangkan pekerja meminta 5 persen.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban kepada Persda Network mengemukakan, bahwa penyesuaian RPP Pesangon dengan merevisi UU hanya sekedar mempermainkan psikologi sosial dan politik di Indonesia. “Ini hanya soal mempermainkan psikologi. Tapi saya berharap tidak ada batasan dalam besaran lima kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun,” tuturnya.

Hal senada dikemukakan, Ketua Umum DPP Sarbumusi Djunaidi Ali. Dalam prinsip komunitas buruh, buruh hanya menginginkan agar tidak ada perubahan mendasar pada pasal 156 dalam UU 13/2003. “Kami tidak ingin yang diterima buruh dibawah UU itu. Yang penting prinsip buruh, tidak kurang pesangonnya. Siapapun yang mengelola, tidak problem. Yang penting jumlah pesangonnya tidak kurang dari UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, ” urainya.

Sumber : (Persda Network/Ade Mayasanto) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Pemerintah Didesak Kuatkan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Kidu, Si Ulat Enau