Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
31
Mar '08

Pemerintah Didesak Kuatkan Sistem Jaminan Sosial Nasional



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut baik, dikembalikannya RPP Pesangon kepada Depakertrans. Pemerintah seharusnya fokus untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia.

“Menurut saya sudah selayaknya dikembalikan dan dibahas lebih komprehensif. Malah kalau bisa dimasukkan saja ke laci,” kata Presiden OPSI Yanuar Rizky, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (31/3).

Menurutnya, pembahasan ulang RPP Pesangon hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga. Pemerintah, kata dia, seharusnya memfokuskan bagaimana menguatkan sistem jaminan sosial dan dana cadangan melalui kesepakatan tripartit, dengan SJSN.

“RPP Pesangon diajukan dengan ketidakjelasan perangkat hukum, dan melawan UU di atasnya,” cetus Yanuar.

Misalnya saja, praktik pengkastaan di tingkat pekerja dalam salah satu ketentuan menyangkut Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan memisahkan pegawai yang memiliki pendapatan lima kali di bawah PTKP dan yang tidak. Hal itu bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Presiden KSBSI Rekson Silaban mengusulkan pasal tambahan yang mengharuskan perusahaan dengan pendanaan dana cadangan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pesangon di atas 3% untuk tetap mempertahankan angka tersebut.

“Harusnya dibuat pasal lain dalam RPP Pesangon yang mengharuskan perusahaan yang sudah melakukan pendanaan lebih dari 3%, harus tetap. Tidak boleh diturunkan,” kata dia.

Dalam draf terakhir RPP Pesangon yang masih dimatangkan oleh pemerintah dicantumkan ketentuan pembayaran iuran beban kewajiban masa kerja yang akan datang sebesar 3% dari upah sebulan pekerja/buruh. Besarnya upah yang dimaksud maksimal lima kali PTKP.

Menurut Rekson, besaran iuran dana cadangan kompensasi PHK sebesar 3% tersebut terlalu kecil, mengingat potensi pembentukan dana per perusahaan bisa lebih dari itu. Faktanya, ucap Rekson, ada sekitar 8.000 perusahaan yang telah mengalokasikan iuran pesangon lebih dari 3%, bahkan ada yang mencapai 8% dari upah bulanan pekerja/buruh.

“Yang sudah lebih dari 3% ada sekitar 8.000 perusahaan. Mereka tidak masuk Jamsostek tapi memiliki Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Mereka berasal dari perusahaan asing, bank, dan pertambangan. Walaupun mereka jumlahnya cuma sedikit tapi mereka bisa jadi contoh buat yang lainnya,” imbuh Rekson.

Pasalnya, Rekson mengamati adanya rencana revisi dari sejumlah perusahaan yang telah mengalokasikan iuran pesangon lebih dari 3%. “Misalnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karena mereka rugi sekarang, mereka berpikir ada kesempatan untuk menurunkan besaran dana cadangan itu,” ucapnya.

Sumber : (Hanum-Zhi/OL-03) Media Indonesia, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Tigor Silaban And Irian Jaya

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » SBY Batal Teken RPP Pesangon