Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
6
Mar '08

K-SBSI Setuju RPP Pesangon Disahkan dengan Tiga Syarat


Konfederasi Seriakt Buruh Sejahtera Indonesia menyetujui  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja atau RPP Pesangon yang tengah disiapkan dengan tiga syarat.

Ketiga syarat itu yakni penghapusan pembatasan faktor pengali upah sebesar 5 kali pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Penegasan premi dana cadangan pesangon sebesar 3 oersen, dan larangan perusahaan membentuk badan pengelola dana cadangan pesangon pekerjanya sendiri.

Kami setuju dengan RPP pesangon karena buruh memang membutuhkannya. Namun, pemerintah harus memenuhi dulu ketiga syarat tersebut agar RPP ini benar-benar memihak kepada buruh, kata Presiden Konfederasi K-SBSI Rekson Silaban dalam Seminar Tinjauan Kritis RPP Pesangon, Rabu (5/3) di Jakarta.

Seperti diketahui, pemerintah menunda pengesahaan RPP pesangon untuk disinkronkan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004.

RPP Pesangon menerapkan btas atas gaji yang menjadi faktor pengali jumlah pesangon sebesar 5 kali PTKP, yang saat ini Rp 1.1 Juta. Artinya, gaji maksimal pekerja yang dijamin dengan mekanisme cadangan pesangon hanya Rp 5,5 juta per bulan.

Jika pekerja bergaji Rp 6 Juta per Bulan, maka hanya Rp 5,5 Juta yang dipakai sebagai faktor pengali hak pesangonnya. Adapun hak pesangon dengan faktor pengali sisa gaji Rp 500.000 harus dibayar pengusaha sesuai pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Rekson, batas atas tidak perlu ada karena upah minimum buruh naik setiap tahun. Pemerintah juga harus mengatur sanksi bagi perusahaan mapan yang menurunkan kontribusi premi cadangan pesangon atau pensiun pekerjanya.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Depnakertrans Myra M Hanartani mengatakan, pembatasan 5 kali PTKP tidak akan merugikan buruh karena sebagian besar buruh bergaji di bawah Rp 5,5 Juta per bulan.

RPP pesangon

* Tujuan :
1. Payung hukum pembentukan dana cadangan kompensasi PHK
2. Menjamin tersedianya dana cadangan untuk pembayaran kompensasi PHK.
3. Menjamin kepastian pembayaran hak pekerja korban PHK.
4. Dalam jangka panjang meringankan pembiayaan perusahaan.
* Pro-kontra :
1. Buruh menuntut penghapusan 5PTKP dan premi 3 persen. Pengusaha minta 5 PTKP untuk menjaga batas atas dana cadangan dan hanya bersedia menanggung 3 persen karena sudah menanggung kewajiban membayar pensiun (sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tetntang dana Pensiun dan 11 Persen untuk iuran Jamsosotek (sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
2. Buruh dan pengusaha meminta pemerintah selektif menetapkan badan pengelola dana cadangan pesangon, yang jika aturannya efektif diperkirakan bisa mencapai Rp 70 Triliun per tahun.
3. Ada jaminan buruh menerima hak pesangon jika terkena PHK.

Sumber : Harian Kompas via Jamsostek 


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Isu Buruh Jangan Dipolitisasi, Perbaikan Jauh Lebih Penting
Artikel selanjutnya :
   » » Draf RPP Pesangon akan direvisi