Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
27
Feb '08

Kasus Pemalsuan Tandatangan


Pengalihan penyaluran minah (minyak tanah) di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, yang dinilai tidak memenuhi prosedur, ternyata berbuntut panjang.

Selain berakibat digugatnya Bupati Asahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dugaan terhadap pemalsuan tandatangan yang terdapat dalam dokumen terkait juga telah diadukan ke polisi. Pengalihan penyaluran minah ini juga dinilai sebagai buah konspirasi yang diduga melibatkan Kepala Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan berinisial PN.

Hal ini diterangkan oleh dua advokat dari firma hukum Perisai Keadilan, masing-masing Gindo Nadapdap SH dan Johnson Tamba SH saat mendampingi kliennya yang juga pemilik pangkalan minah Dra Yoa Waita Silaban selaku penggugat, kepada Global, kemarin, di Kisaran.

Warga yang telah mengadukan kasus pemalsuan tandatangannya ini adalah Salman (73 tahun), penduduk Dusun 3 Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Asahan. Dituturkan mereka, Salman baru mengetahui bahwa tandatangannya dipalsukan setelah melihat fotokopi dokumen yang ditunjukkan oleh YW Silaban.

Menurut pengacara Salman, dalam dokumen tersebut tandatangan kliennya berbeda dengan yang sebenarnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, didampingi 2 pengacaranya dan YW Silaban, Salman pun mengadukan kasus tersebut ke Mapolsek Pulau Raja, Jumat (15/2), dengan surat penerimaan laporan Nopol STPL/10/II/2008/SPK.

Ditambahkan mereka, selain tandatangan Salman, diduga masih banyak tandatangan warga lainnya yang dipalsukan dalam dokumen tersebut. Bahkan beberapa warga lain mengatakan bahwa anak mereka yang masih di bawah umur dipaksa oleh oknum perangkat desa di sana untuk menandatangani sesuatu atas nama orangtuanya.

Saat itu, sang oknum perangkat desa juga mengatakan bahwa tandatangan tersebut tidak berbahaya, karena hanya digunakan untuk mempertahankan keberadaan pangkalan minah yang sudah ada di desa mereka.

Beberapa warga lainnya juga mengaku dengan suka rela telah menandatangani dokumen tersebut baik saat di rumah maupun di warung tuak. Tapi setelah tahu duduk perkaranya, mereka merasa telah dikibuli.

Pasalnya, oknum perangkat desa saat meminta tandatangan mereka saat itu juga beralasan yang sama, yakni untuk mempertahankan keberadaan pangkalan minah yang sudah ada di desa mereka.

Sebelumnya, beberapa warga Desa Pulau Rakyat Tua yang merasa tandatangannya dipalsukan terkait hal ini telah membuat bantahan melalui surat pernyataan bermaterai.

Sumber : (Daniel) Harian Global, Kisaran


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.