Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
12
Feb '08

Saya Harus Menahan Sakit


Pasien Askeskin tak Mampu Berobat

Pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu miskin (Askeskin), masih menjadi harapan warga miskin di kota ini. Untuk itu, pemerintah harus segera mengembalikan proses penggunaan Askeskin seperti semula.

Liana Boru Purba, merupakan salah satu warga yang merasakan dampak penghentian penggunaan Askeskin di rumah sakit Pirngadi Medan. Dia bilang, biasanya setiap sekali seminggu ibu lima anak ini memeriksakan penyakit gula yang dideritanya.

“Sekarang saya harus menahan penyakit saya, habis kalau periksa tidak ada uang,” keluhnya saat ditemui di Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan, kemarin. Jika sudah sakit betul, sambung Liana, ia baru pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri.

“Seperti sekarang ini, saya sudah sakit kali dan langsung memeriksakan kesehatan saya ke rumah sakit,” ucapnya seraya menyebutkan pemeriksaan itu dengan uang sendiri.

Tidak menerimanya rumah sakit dr Pirngadi Medan terhadap pasien Askeskin, baru diketahui Liana pada saat berobat. Akibatnya, mau tidak mau Liana yang tinggal di Jalan Gaperta Ujung ini membayar biaya perobatan yang dikeluarkannya. “Mau apa lagi, ketimbang tidak berobat. Lagi pula kalau ke rumah sakit Adam Malik lokasinya jauh,” terangnya. Tapi untuk menyiasati penyakitnya itu, Liana terpaksa membeli resep di luar dengan obat seadanya. Beda halnya saat ada Askeskin Liana, malah sering kontrol kepada dokter spesialis dan obatnya pun diberikan rumah sakit dengan cuma-cuma.

Keluhan yang sama juga disampaikan CR Tumbur Silaban. Warga Pulau Berayan ini, mengaku sangat resah saat RSU dr Pirngadi Medan tidak bisa menerima pasien Askeskin. Dia berharap, ke depan Pirngadi menerima Askeskin. “Ini kan lucu, di Adam Malik bisa pasien Askeskin, tapi di Pirngadi tidak,” ucapnya.

Dengan adanya pembedaan ini, sebut Tumbur, maka orang miskin di Kota Medan dilarang untuk sakit. “Sebenarnya sakit ini bukan kemauan orang. Tapi kalau sudah sakit kan harus berobat,” terangnya.

Tumbur berharap agar pengelolaan Askeskin ke depan semakin baik. Artinya, masyarakat yang memperoleh Askeskin harus benar-benar orang miskin. Aparat kelurahan juga diminta selektif dalam mengeluarkan surat miskin itu. “Selama ini surat miskin gampang sekali keluar, cukup membayar kepada aparat kelurahan setempat,” ceritanya.

Pengalaman yang menyakitkan juga dialami Zainuddin. Lelaki yang tinggal di Jalan Yos Sudarso Medan terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit Adam Malik padahal sebelumnya Zainuddin sudah dibawa ke rumah sakit dr Pirngadi Medan. “Ya mau dibilang apa lagi, kondisi bapak sudah sakit makanya mau tidak mau saya bawa ke rumah sakit dr Pirngadi Medan.

Sementara itu Kepala Rumah Sakit dr Pirngadi Medan dr Sjahrial R Anas menyebutkan, mereka tetap menerima Askeskin, tapi hanya biaya kamar yang digratiskan. Sedangkan untuk obat dan biaya penunjangnya, tetap dikenakan biaya. Namun dia mengaku tidak tahu sampai kapan kebijakan ini diberlakukan. “Tapi, selama tagihan Askeskin belum dibayar, kami tetap menolak Pasien Askeskin ini,” ujar Sjahrial. (dra)

Dianjurkan ke Puskesmas

GEDUNG DEWAN-Nasib pasien yang berasal dari keluarga miskin tak tertolong lagi. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sendiri mengaku tidak berdaya melayani pasien miskin di kota ini, alasannya Askeskin merupakan program pemerintah pusat sehingga tidak ada solusi untuk menanggulanginya.

“Kemarin saya ketemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Medan Afifuddin, dalam kesempatan itu bilang tidak tahu mengatasi persoalan Askeskin, karena alasan proyek pusat,” sebut Ketua Komisi B DPRD Medan, Jamhur Abdullah kepada wartawan koran ini, Senin (11/2) di gedung dewam.

Jamhur mengatakan, Sekda mengaku tidak berani mengalokasikan anggaran untuk menutupi Askeskin sebab APBN tetap dianggarkan untuk perobatan gratis bagi warga kurang mampu itu, karena takut terganjal peraturan dan audit BPK. “Dia khawatir setelah dianggarkan kondisinya tahun depan tidak begini, ini bisa jadi pertanyaan besar BPK,” katanya.

Saat itu kata dia, Sekda mengaku hanya bisa menunggu, karena tak satupun jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan itu. “Tidak ada jalan keluarnya, jadi yah sabarlah,” kata Jamhur.

Sementara itu Kepala Dinas Keseharan Kota Medan dr Umar Zein saat ditanyakan mengenai langkahnya ke depan terkait penolakan pasien miskin tersebut juga mengaku belum mendapatkan solusi apapun. Namun kata Umar Zein, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Pukesmas.

“Jadi pasien itu dapat berobat ke Puskesmas, namun untuk biaya tertentu. Sementara kalau nilai biayanya tinggi, kita tidak sanggup,” jelasnya. Umar Zein mengaku, saat ini semua Puskesmas sudah diinstruksikan untuk tetap menerima dan melayani pasien miskin di Kota Medan. Namun begitu, pria ini mengaku belum ada jalan keluar untuk itu.

Menanggapi itu Jamhur pun mengaku cukup prihatin dengan kondisi ini, namun Jamhur tetap menegaskan agar pihak rumah sakit tetap melayani pasien miskin. “Kita belum tahu apa jalan keluarnya, yang jelas ini semuakan akan dianggarkan kembali di APBN,” sambungnya.

Sumber : (den) Sumut Pos Online, Medan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pomparan Ompu Mulia Raja: Tanah Itu akan Kami Pertahankan
Artikel selanjutnya :
   » » Dishub Taput Tertibkan Sirene Liar