Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
9
Feb '08

Pekan Depan, Aslan Disidangkan


Dugaan korupsi mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemko Medan, Aslan Harahap, direncanakan mulai digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan, pekan depan. Hal ini diungkapkan Humas PN Medan, Jarasmen Purba SH ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/2) siang, melalui sambungan telepon.

Menurut Jarasmen, tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan telah melimpahkan berkas dakwaan Aslan Harahap dalam perkara tindak pidana korupsi senilai Rp 1 miliar, tanggal 1 Februari lalu.
Berdasarkan aturan, kata Jarasmen, setelah diterimanya berkas dakwaan maka pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dalam kurun waktu 14 hari.
Ditambahkannya, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sunaryo SH MH juga telah menetapkan susunan majelis hakim. “Ketua majelis hakimnya, Kartim Khairuddin,” kata Jarasmen.
Namun, JPU dan kuasa hukum terdakwa, mengaku belum menerima surat pemberitahuan jadwal persidangan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Medan, Harli Siregar SH, menyatakan, belum menerima surat pemberitahuan persidangan Aslan Harahap. “Saya sudah cek ke bagian sekretaris Kejari Medan, belum ada surat pemberitahuan sidang (Aslan-red),” kata Harli.

Meski demikian, sebut Harli, Kejari Medan dan Kejati Sumut telah menunjuk empat JPU yang nantinya berusaha membuktikan tindakan korupsi Aslan Harahap yang selama empat tahun menjabat sebagai Kadishub Pemko Medan, dengan menetapkan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Ada empat JPU, dari Kejari Medan satu jaksa, yakni Septebrina Silaban SH, tiga lainnya dari Kejati Sumut. Tim ini dikordinir oleh jaksa MTP Tampubolon SH dari Kejati Sumut,” tandas Harli.
Belum Siap

Purba Halomoan Siagian SH, selaku kuasa hukum Aslan Harahap menyatakan, belum dapat menyiapkan langkah-langkah pembelaan guna mementahkan tuduhan yang diajukan jaksa kepada kliennya.
Alasannya, kata Halomoan sekaligus pemilik kantor Law Office Purba Halomoan Siagian dan Rekan itu, karena belum diterimanya berkas dakwaan dan pemberitahuan jadwal persidangan.

“Kita belum siapkan karena belum menerima berkas dakwaan jaksa. Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa seharusnya memberikan berkas dakwaan kepada kita, begitu juga dengan Pengadilan Negeri memberitahukan jadwal persidangan,” kata Halomoan kepada MedanBisnis, Jumat sore melalui telepon.

Dari penyidikan Kejati Sumut sejak Juni 2007, Aslan Harahap terindikasi korupsi dana/anggaran Dishub Pemko Medan dalam berbagai item anggaran. Meliputi dana sosialisasi lalulintas tahun 2006 senilai Rp450 juta, dugaan korupsi gaji honorer Pegawai Lepas Harian (PHL) Dishub Medan sebesar Rp 270 juta, dan kasus dugaan korupsi anggaran Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2005 dan tahun 2006.

Sumber : (monang hasby) MedanBisnis – Medan 


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.