Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
9
Feb '08

Kejari Mengaku Belum Terima Jadwal Persidangan Aslan


Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengaku belum menerima jadwal persidangan terdakwa kasus korupsi mantan Kadishub Medan Aslan Harahap. Hal itu ditegaskan Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan Harli Siregar SH, saat dihubungi wartawan via telepon, Jumat (8/2).

Padahal, Jarasmen Purba SH, Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, mengakui pihaknya telah menetapkan ketua majelis hakim perkara tersebut . “Sudah kita tetapkan Kartim Khaeruddin SH MH sebagai ketua majelis persidangan, tepatnya mulai Senin pekan depan persidangan akan kita gelar,” kata Jarasmen.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Medan resmi menerima berkas perkara dugaan korupsi mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Aslan Harahap pada Jumat pekan lalu.

“Kita sudah menerima berkas itu. Sekarang sedang menunggu petunjuk Ketua PN Medan yang baru. Kita berharap secepatnya sidang dapat digelar,” kata Humas Jarasmen Purba saat itu.

Dijelaskan, berkas Aslan setebal 300 halaman lebih itu diterima oleh staf PN Medan pada Jumat lalu. Hari persidangan akan digelar sebelum lewat 14 hari setelah berkasnya diterima dari Kejari Medan. Berkas Aslan terdiri dari resume, materi dakwaan termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Aslan yang ditandatangani oleh Septebrina Silaban SH, selaku jaksa penuntut yang akan melakukan sidang.

Sementara itu, MTP Tampubolon selaku koordinator jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Sumut yang ditunjuk menangani perkara Aslan, mengatakan, pasal yang dikenakan pada Aslan merujuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Aslan, kata dia, dikenakan sejumlah pasal yang diatur secara subsidaritas yakni dakwaan primer dan subsidair dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

“Pengenaan pasal tetap merujuk UU Tipikor. Kita sudah siapkan dakwaan,” katanya belum lama ini.

Seperti diketahui, Aslan saat ini ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Medan senilai kurang lebih Rp1 miliar.

Di antaranya penyelewengan dana sosialisasi lalu lintas Kota Medan (APBD 2006) senilai Rp 450 juta, retribusi kenderaan bermotor (APBD 2005 dan 2006), pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Dishub Medan (2006) dan uji emisi kendaraan bermotor (APBD 2004).

Sumber : (Budi Alimuddin) Harian Global, Medan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.