Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
28
Jan '08

Tiga Instansi Sepakat Bangun 200.000 Rumah Pekerja


Depnakertrans, Kantor Menneg Perumahan Rakyat dan Kantor Men PU melalui nota kesepahaman (MoU) sepakat untuk membangun 200.000 rumah dalam jangka waktu dua tahun ke depan (2008-2009).

Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto di Jakarta, Senin, menyaksikan penandatanganan tiga sekretaris ketiga instansi dengan disaksikan undangan lainnya.

Namun, ketika ditanya bila MoU tersebut akan direalisasi, Joko dan ketiga sekretaris instansi itu tidak menyebutkan secara detil.

Ketiga Sekretaris itu adalah, Sekjen Depnakertrans Besar Setyoko, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh dan Sekjen PU Agoes Widjanarko.

Joko hanya mengatakan pihaknya sudah memiliki program pembangunan 30.000 unit rumah susun sederhana (Rusunawa) untuk lima tahun ke depan.

“Tahun ini akan dibangun 6.000 unit Rusunawa,” kata Joko.

Nota kesepahaman itu merupakan program percepatan pembangunan perumahan pekerja/buruh untuk peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh (P5KP).

Besar mengatakan Depnakertrans akan mempercepat dan mempermudah pembangunan rumah bagi pekerja melalui program penyediaan uang muka perumahan (PUMP) yang disediakan oleh PT Jamsostek.

Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan pihaknya memang merangsang kepemilikan rumah dengan meningkatkan besaran dan PUMP dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta.

“Bunga yang kita tetapkan tiga persen dengan masa pengembalian lebih panjang, yakni hingga menjadi 10 tahun,” kata Hotbonar.

PT Jamsostek sudah menyalurkan sekitar Rp300 miliar dana PUMP untuk 52.000 pekerja. Tahun ini direncanakan akan disalurkan dana PUMP untuk 6000 tenaga kerja.

Di sisi lain, Hotbonar mengungkapkan tingkat pengembalian dana PUMP hanya 60% saja. Untuk mengatasi itu PT Jamsostek akan menjalin kerjasama dengan BTN sehingga mekanisme penyaluran PUMP melalui perbankan.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan kiprah PT Jamsostek tersebut menunjukkan bahwa keberadaannya sangat bermanfaat.

Ia mengakui masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh BUMN itu untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan kepesertaan.

Saat ini terdata hanya 7,9 juta pekerja yang menjadi peserta aktif dan tidak ada pengusaha yang diseret ke pengadilan karena memalsukan data pekerjanya dan atau tidak mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek.

PT Jamsostek, kata Rekson, juga memberikan beasiswa, tunjangan PHK dan pinjaman bagi koperasi karyawan.

Ketika ditanya tuduhan PT Jamsostek menjadi sarang korupsi, Rekson mengatakan tuduhan itu mungkin mengacu pada pengalaman masa lalu dimana mantan direksi di penjara.

Kini, direksi yang ada menjadikan Pakta Integritas dan Good Corporate Governance sebagai pegangan.

“Mereka bertekad lebih baik mundur dari pada harus menyetor atau mendapat tekanan untuk menmpatkan dana di suatu tempat,” kata Rekson.

Sementara Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jimanto mengatakan tuduhan tersebut hendaknya diikuti dengan data. “Jangan hanya bicara saja tanpa diikuti data konkrit,” kata Jimanto.

Pengikutan data itu akan menjadikan pengajaran bagi semua pihak dan tidak membingungkan semua pemangku kepentingan.

Sumber : (Ant/L1) Inilah.Com, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.