Padahal, Perawatan Telan Rp 749 Juta Setahun

Kondisi ISPU (indikator standar pencemaran udara) di kota ini sangat memprihatinkan. Di antara lima unit yang ada, hanya dua yang beroperasi normal. Tiga lainnya terlihat macet. Bahkan, papan display sering tidak menyala. Padahal, biaya perawatan setiap tahun Rp 749 juta.

Lima ISPU milik pemkot itu berada di Jl Kertajaya, Jl Pemuda, Jl Ahmad Yani, Jl H.R. Muhammad, dan Jl Pahlawan. Berdasar pantauan Jawa Pos, tiga ISPU yang paling sering rusak adalah di Jl H.R. Muhammad, Jl Pemuda, dan Jl Pahlawan. Dua lainnya, yaitu di Jl A. Yani dan Jl Kertajaya, kini masih terlihat normal.

Hal tersebut menuai kecaman dari Ketua Komisi C DPRD Surabaya Armudji. Bahkan, kader PDIP itu meminta agar papan monitor kualitas udara tersebut dibongkar saja. “Alat hibah dari Austria itu sudah tidak efektif lagi. Daripada menyedot APBD, sebaiknya dibongkar sajalah,” katanya.

Hal itu memang cukup berdasar. Sebab, dana yang tiap tahun dianggarkan pemkot untuk biaya perawatan ISPU tidak sedikit. Dalam draf Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2008 saja, BPLH menetapkan pagu anggaran Rp 749 juta untuk perawatan ISPU. Jika dirata-rata, satu ISPU membutuhkan Rp 149 juta per tahun atau Rp 12,4 juta per bulan.

Apakah duit itu tersalurkan dengan bijak? Armudji mengatakan tidak. Sebab, fakta yang ada di lapangan, ISPU terkesan hanya dijadikan “pajangan”. Bangunan ISPU, lanjut Armudji, tak ubahnya lampu kota yang tidak mampu menyampaikan pesan apa pun kepada pengendara kendaraan. “Mungkin dana itu sebaiknya disalurkan untuk kebutuhan yang lebih efektif, seperti penertiban instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau kegiatan lain yang lebih jelas,” tuturnya.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Togar Arifin Silaban mengakui kondisi ISPU yang memprihatinkan. Dia mengatakan, saat ini pihaknya berusaha semaksial-maksimalnya untuk merawat ISPU yang sering hang secara bergiliran itu. “Selama ini kami hanya mampu mengganti spare part minor. Kalau perbaikan total, butuh dana miliaran,” dalihnya. Dia juga mengatakan bahwa BPLH tidak memiliki anggaran untuk membeli spare part asli di luar negeri.

“Kami sekarang masih merumuskan cara agar ISPU itu bisa kembali berfungsi baik dan optimal. Sebab, ISPU juga men-support data vital kualitas udara yang kami butuhkan,” tandasnya.

Sumber : (zul) Jawa Pos