Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
27
Sep '07

17 Anggota DPRD segera kasasi


Sebanyak 17 terpidana korupsi APBD 2002 senilai Rp7,35 miliar berencana melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung menyusul telah diterimanya salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Darmy Marasabesy, kuasa hukum terpidana 17 mantan dan anggota DPRD Depok, kemarin, membenarkan bahwa dia dan kliennya telah menerima salinan putusan PT Jabar melalui Pengadilan Negeri Cibinong, baru-baru ini.

Setelah menerima dan mempelajari salinan putusan PT Jabar, Darmy bersama kliennya sepakat untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi yakni kasasi ke MA.
“Kami sudah terima salinan putusan PT Jabar. Kami sepakat mengajukan kasasi ke MA. Mungkin dalam pekan depan [ajukan kasasi], yang jelas tidak melewati batas waktu yang ditentukan,” tutur Darmy dihubungi Monde, kemarin.

Saat ini memori kasasi 17 mantan dan anggota DPRD Depok tengah digodok dan disusun, yang selanjutnya akan segera diajukan ke MA. Materi memori kasasi tersebut, kata Darmy, tidak akan jauh dari kewenangan MA. “Intinya kami akan mengajukan memori kasasi yang intinya apakah penerapan hukum PN Cibinong dan PT Jabar sudah benar atau tidak dalam menangani masalah tersebut.”

Kritik pendemo
Di hubungi via telepon tadi malam, Ketua DPRD Depok Naming D Bothin membenarkan dirinya bersama ke-16 rekannya tengah melakukan upaya Kasasi ke MA.
“Benar itu. Karena sesuai aturan hukum, kami masih punya hak untuk melakukan upaya protes atas putusan [vonis] yang dijatuhkan pengadilan tinggi,” kata putra asli Depok ini.
Upaya hukum itu, lanjut Naming, juga didasarkan adanya edaran dari MA dan Kejakgung serta pernyataan Mabes Polri yang menyebutkan bahwa PP 110/2000 tentang kedudukan dan keuangan DPRD tidak bisa digunakan lagi oleh para hakim dalam perkara dugaan korupsi anggota DPRD.

“Edaran itu kan sudah terekspos oleh hampir semua surat kabar harian, cuma Monde saja yang belum memuatnya. Ada apa sih..?” sindir Naming. Tapi dia tak merinci apa nama semua surat kabar itu.
Di bagian lain Naming mengatakan aksi demo yang dilakukan berbagai pihak yang dikesankan memaksakan agar dia bersama ke-16 rekannya menjalani eksekusi [penjara], adalah hal yang mengada-ngada.
“Yang demo itu nggak ngerti hukum. Kasus kami kan masih dalam proses, belum final. Kami tak puas atas putusan PT, lantaran itu kami upaya Kasasi. Dalam aturan hukum, itu dibenarkan…” papar Naming.
PT Jabar memvonis 17 mantan dan anggota DPRD Depok masing-masing hukum kurung satu tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Atas vonis itu, PT Jabar menerima permohonan banding terpidana sekaligus memperbaiki putusan PN Cibinong yang sebelumnya memvonis 17 terdakwa dengan hukum kurung selama dua tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Surat putusan banding kepada pimpinan dan anggota DPRD Depok periode 1999-2004, masing-masing bernomor 111/pid/2006/PT Jabar dan 112/pid/2006/PT Jabar tertanggal 13 Juli 2006 (Monde, 16 Agustus 2006).

Para terpidana juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya antara Rp176,4 juta sampai Rp386,9 juta, sebagaimana putusan PN Cibinong.
Tiga mantan pimpinan DPRD diminta membayar uang pengganti. Terpidana Sutadi (mantan ketua DPRD) diminta membayar Rp386,9 juta, sementara Naming D Bothin (sekarang ketua DPRD) dan M Hasbullah Rahmad (sekarang Ketua Badan Kehormatan Dewan) masing-masing harus membayar Rp378,6 juta dan Rp378,9 juta.

Terpidana lainnya pun diminta mengembalikan uang negara yang mereka korupsi. Mereka adalah Bambang Sutopo (Rp292,9 juta), Bambang Prihanto (Rp177,9 juta), Mazhab HM (Rp331,9 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Machruf Aman (Rp210,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta ), Christian Silaban (Rp165,1 juta), Haryono (Rp178 juta).

Sumber : (Tim Monde) Monitor Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Bus Karya Agung vs Truk Fuso
Artikel selanjutnya :
   » » OP [Operasi Pasar] Minah di Tanjabar Terancam Dihapuskan