Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
26
Sep '07

RPP Pesangon - Serikat Pekerja Tuntut Pembuatan Draf Baru



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia bersikukuh menolak draf Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Pesangon yang diusulkan pemerintah. Mereka meminta pemerintah membuat draf baru yang lebih adil terhadap pekerja dan pengusaha.

“Pemerintah harus hati-hati karena semua elemen buruh sudah menyatakan menolak RPP Pesangon. Pemerintah sebaiknya menyusun draf baru yang lebih fokus mengantisipasi pengemplangan pesangon oleh perusahaan padat karya yang rentan masalah,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Rekson, sebenarnya tanpa RPP Pesangon pun sudah banyak perusahaan besar yang mencadangkan dana pesangon sesuai ketentuan dan membayarnya kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Persoalan yang muncul selama ini terjadi pada perusahaan yang bisnis intinya bergantung pada pesanan dari perusahaan lain.

“Sebagian perusahaan, kan, tidak bermasalah dengan besaran iuran pencadangan. Jadi, lebih baik RPP Pesangon diarahkan pada perusahaan kecil yang memang rentan terhadap kasus PHK,” kata Rekson.

Salah satu hal dalam RPP tentang Pesangon yang ditentang keras oleh serikat buruh adalah penetapan 5 kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja sebagai batas atas penghitungan besaran pesangon.

Hal itu berarti, hanya pekerja bergaji Rp 5,5 juta per bulan yang berhak menerima pesangon utuh berdasarkan RPP Pesangon. Penetapan itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja bergaji di atas Rp 5,5 juta.

UU diskriminatif

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sjukur Sarto mengatakan, perhitungan itu diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Menurut Sjukur, prinsip dasar hukum perlindungan buruh adalah batas minimal, bukan batas maksimal.

“Jika pemerintah tetap mengesahkan RPP Pesangon, seminggu setelahnya kami akan berunjukrasa,” kata Sjukur.

Atas berbagai gugatan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menegaskan, prinsip 5 PTKP jadi faktor pengali jaminan pesangon. Dasar itu diambil karena 99 persen dari 90 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Bagi pekerja bergaji lebih Rp 5,5 juta per bulan, tetap berhak mendapat pesangonnya sesuai UU ketenagakerjaan. Jadi, tidak ada kebijakan yang diskriminatif,” kata Erman.

Sumber : (ham) Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Pesangon Karyawan yang Di-PHK Idealnya 20 Kali PTKP [Pendapatan Tidak Kena Pajak]

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Bus Karya Agung Ditabrak Truk di Simalungun, Seorang Tewas 16 Luka