Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
24
Sep '07

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tak Jalan


Meski dibentuk pada Januari 2006, pengadilan hubungan industrial (PHI) belum bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Itu terjadi karena berbagai kendala seperti terbatasnya jumlah hakim, remunerasi mereka yang tidak jelas, dan beban biaya tambahan yang membuat kinerja PHI tidak efisien.

Demikian kesimpulan diskusi bertajuk ‘Pertemuan Konsultasi Tripartit Nasional Mengenai Hakim Sengketa Hubungan Industrial’ di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diskusi itu menghadirkan pembicara antara lain Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban.

Djimanto mengatakan, ketidakefisienan kinerja PHI dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang rumit membawa dampak negatif pada hubungan industrial secara makro.

“Banyak investor mengurungkan niat investasi padat karya karena sulitnya menyelesaikan sengketa hubungan industrial,” ungkapnya.
Menurut dia, proses yang bertele-tele dan berbagai biaya menjadi beban yang berat bagi pengusaha. Terlebih lagi, pengusaha wajib membayar uang tunggu bagi pekerja yang dalam proses bersengketa.

“Contohnya perusahaan akan mem-PHK karyawan harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung (MA), lalu entah kapan MA setuju. Padahal, kami harus bayar uang tunggu,” ujarnya.

Sumber : (avr) Investor Daily, Jakarta via e-Bursa


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.