Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
22
Sep '07

Biaya Tambahan di PHI Dikeluhkan


PRESIDEN Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengeluhkan munculnya biaya tambahan saat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). “Ini jelas sangat membebani para buruh,” kata Rekson di Jakarta, Jumat (21/9).

Contoh biaya tambahan yang dimaksud, kata Rekson, adalah biaya pendaftaran gugatan sekalipun gugatan tidak melebihi Rp150 juta. Padahal berdasarkan Undang-undang (UU) untuk gugatan yang nilainya dibawah Rp150 juta tidak dipungut biaya. “Kisaran biaya pendaftaran tersebut antara Rp50- 100 ribu,” ujar Rekson.

Menurut Rekson, selain biaya pendaftaran ada beberapa biaya tambahan lain seperti biaya registrasi kuasa hukum, biaya pengambilan putusan, biaya sita, biaya eksekusi, biaya materai serta biaya fotocopy.

Belum lagi, lanjut dia, terdapat biaya lain yang memberatkan buruh seperti biaya transport mengikuti sidang dan kuasa hukum yang belum cakap membuat gugatan sehingga gugatan sering ditolak bahkan kalah. “Apalagi bila sidang ditunda dan bertele-tele,” kata Rekson.

Rekson menilai, dalam menangani PHI komitmen politik pemerintah khususnya Mahkamah Agung masih lemah serta tampak tidak mendukung PHI. Hal itu dapat dilihat dengan tidak dibayarkannya secara reguler gaji hakim PHI. “Belum lagi kurangnya kordinasi antara Depnakertrans dengan MA,” ujar pria berdarah batak ini.

Ketua Muda Bidang Perdata Khusus yang membawahi perkara PHI Abdul Kadir Mapong mengatakan, MA akan menindak pihak-pihak yang melakukan penyimpangan. “Ada penyimpangan yang tidak bisa ditolerir sebagian masih dikonsultasikan ke MA,” kata Mapong.

Menurut Mapong, ada kemungkinan ketentuan UU No 2 Tahun 2004 akan direvisi atau dibuat panduan pelaksanaan yang jelas. “Ikahi bersedia memberikan masukan-masukan,” ujarnya.

Hakim PHI Heru Pramono mengaku sedih mendengar mekanisme PHI dikatakan bertele-tele dan sarat akan mafia peradilan. “Kerja keras kami sejak awal seperti tidak dihargai,” kata Heru.
Sumber : (Grathia Pitaloka) Jurnal Nasional, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pengadilan Hubungan Industrial Kurang Greget
Artikel selanjutnya :
   » » Patung Primitif Batak : Simbol Legitimasi Kekuasaan