Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
21
Sep '07

Pengadilan Hubungan Industrial Kurang Greget


Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dianggap belum menunjukkan kinerja pengadilan sesunggunhya. Kualitas dan kinerja hakim, turut memperparah persepsi ini setelah Januari 2006 silam dibentuk.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban menilai, komitmen politik pemerintah terkait PHI masih lemah. Hal itu tercermin dari gaji hakim yang tidak dibayar secara reguler.

“Koordinasi Depnakertrans dan Mahkamah Agung (MA) tidak ada,” kata dia, dalam diskusi bertajuk “Mengkaji Pelaksanaan Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (21/9/2007). 

Dia juga mencontohkan, hakim karir di Pengadilan Negeri (PN) merangkap pekerjaan di PHI. Akibatnya, hakim karir hanya bersidang seminggu sekali di beberapa PHI.

Rekson melihat banyaknya biaya tambahan di PHI, sangat membebani buruh. Buruh juga terbebani dengan biaya transport mengikuti sidang apalagi jika sidang ditunda dan bertele-tele. Kuasa hukum buruh juga belum ahli menyusun gugatan sehingga gugatan sering ditolak atau kalah.

Untuk itu, Rekson meminta pemerintah untuk segera membentuk PHI di setiap kabupaten atau kotamadya. “Setidaknya di sentra industri,” tegas dua.

MA juga harus menertibkan pungutan dan menindak tegas oknum yang melakukan kecurangan terhadap kutipan biaya perkara.

Sumber : (Nuria-rhs) OkeZone.com, Jakarta


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Pengadilan Hubungan Industrial Kurang Greget”

  1. Tanggapan ira hutapea:

    Horasss,

    Walaupun saya bukan dari boru Silaban tetapi menurut info masih ada hubungan kekerabatan dengan mama saya dari Boru Hutabarat Sosunggulon.

    Untuk keterangan mengenai PHI memang byk kerugian yg dialami pihak buruh, saya mengalaminya juga.

    Padalah keputusan dari pihak P4d saya berhak mendapat gaji selama proses pengadilan berlangsung tetapi hasil keputusan PHI gaji hanya di bayarkan beberapa bulan saja, belum lagi saat mau mengambil hasil keputusan dari PHI saya diminta terang-terangan Rp. 500.000,- padahal infonya tidak dipungut biaya apapun.

    Lucunya setelah lebih dari 14 hari infonya hasil PHI jika tidak ada permintaan secara tertulis Kasasi maka bisa langsung eksekusi tapi kenyataan yg saya terima 1 bulan kemudian ada info kalo pihal lawan naik banding Kasasi (dimana keadilan itu) sudah jelas saya di rugikan dan saya bisa terima hasil PHI tapi saya harus terima proses Kasasi lagi.

    Syukur tuntutan kasasi di tolak Hakim (memang Tuhan gak pernah tidur, dia akan membela orang yang ditindas)otomatis hasil kasasi sudah jelas tapi proses eksekusi masih belum dilaksanakan dan infonya akan perlu waktu dan biaya lagi untuk proses eksekusi.

    saya mohon tanggapan dan masukkan dari saudara sekalian untuk hal ini.

    terima kasih
    Ira Hutapea

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Sekjen akan Hadiri Pesta Pembangunan HKBP Petra Medan
Artikel selanjutnya :
   » » Biaya Tambahan di PHI Dikeluhkan