Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
5
Sep '07

Siapa Mau Bayar Pesangon ?


RPP Pesangon menuai kontroversi. Dari mulai nilai premi, pembayaran premi, komponen pesangon, multiplier perhitungan pesangon, hingga pelaksanaannya. Semua belum jelas.

ANDA karyawan dengan penghasilan di atas Rp 5,5 juta? Kalau ya, sebaiknya jangan sampai kena PHK. Soalnya, kalau Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pesangon sudah diterbitkan, pesangon yang didapat karyawan berpendapatan di atas Rp 5,5 juta tak akan sebesar masa-masa sebelumnya. Saat ini, PP Pesangon masih berupa rancangan (RPP) dan sedang dalam pembahasan. “Seminggu lagi RPP itu akan final,” ujar Irianto Simbolon, Kepala Humas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Sejatinya, ada dua RPP yang dibahas terkait dengan pesangon. Pertama adalah RPP tentang Perubahan Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. RPP pertama ini yang kerap disebut sebagai RPP Pesangon. Kedua, RPP tentang Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja-atau biasa disebut RPP Jaminan PHK.

Munculnya gagasan menyusun PP Pensiun dan PP Jaminan PHK itu datang dari orang kedua di republik ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla. Gara-garanya, JK (begitu biasanya Wakil Presiden disebut) menengarai banyaknya karyawan ter-PHK yang tak dikasih pesangon. Betul, dalam perundang-undangan, pesangon sudah diatur. Besarannya juga sudah ditegaskan. Namun nyatanya ada sekitar 60 ribu karyawan ter-PHK yang gagal mendapatkannya haknya tersebut.

Maka, muncul gagasan untuk mengelola dana pesangon lewat sistem asuransi. Dengan adanya sistem ini, ujar Kalla, buruh dan pengusaha tak perlu panik jika menghadapi persoalan terburuk: perusahaan bangkrut atau ada PHK massal. Para pengusaha dan buruh bisa merasa tenang mengingat urusan pembayaran pesangon sudah terjamin oleh asuransi.

RPP Pesangon kemudian disusun sebagai dasar untuk menentukan nilai pesangon beserta hak lain yang bisa didapat karyawan ter-PHK, seperti uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Lantas, ada RPP Jaminan PHK yang terutama mengatur soal nilai premi yang harus dibayarkan oleh perusahaan (dan pekerja, mungkin) untuk jaminan PHK-nya.

Belum apa-apa, sudah muncul reaksi atas rancangan peraturan tersebut. Reaksi pertama menyangkut nilai premi yang mesti dibayarkan. Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan premi itu dibayarkan penuh oleh pengusaha. Besarnya senilai 8,3% dari gaji pegawai. 8,3% artinya seperdua belas. Kenapa seperdua belas? Sebab setahun ada 12 bulan. Jadi, perhitungannya nanti bisa gampang. “Gaji buruh sendiri tak boleh dipotong sedikit pun,” kata Khoirul Anam, Wakil Presiden KSPI.

Rekson Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) bahkan meminta premi yang dibayar pengusaha senilai 20%. “Premi asuransi buruh di ASEAN sudah mencapai 25%. Di Vietnam saja sudah 22%,” katanya.

Kalangan pengusaha jelas keberatan. “Maksimal 3%,” ujar Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut Sofjan, sekarang ini sudah banyak pengeluaran pengusaha untuk jaminan sosial pekerja. Sofjan menyebut angka 23%. Tapi, rasa-rasanya itu agak berbau mark up.

Saat ini, untuk menutup kewajiban membayar premi Jamsostek, pengusaha harus membayar 7,24% (minimal) hingga 11,74% (maksimal) dari total upah pekerja. Lantas, untuk perusahaan yang berbasis di DKI, ada kewajiban 0,24% untuk pembayaran premi JKDK (jaminan kecelakaan di luar jam kerja) yang aturannya berbasis perda.

Sandy Uno, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menerima jika perusahaan wajib menyetor premi. Tapi, gaji pekerja juga harus ikut dipotong. Toh, itu untuk kesejahteraan mereka sendiri.

SOAL MULTIPLIER YANG MUTER-MUTER
Sayang, harapan Sandy sepertinya akan mental. Pemerintah menegaskan, premi dibayar semua oleh pengusaha dan ditetapkan sebesar 3%. Iskandar, Direktur Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Depnakertrans, mengatakan, besaran premi ini sudah final. Orang-orang parlemen pun sepakat dengan skema itu. “3% tidak memberatkan,” ujar Max Sopacua, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Ketika besaran premi mendekati konsensus, persoalan lain muncul. Djimanto, Sekjen Apindo, meminta definisi soal pesangon dijelaskan lagi agar tak terjadi tumpang tindih. Djimanto mengatakan, komponen pembayaran PHK itu ada tiga; pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang perumahan serta kesehatan. “Bagaimana bisa ada uang penghargaan masa kerja dan pesangon. Ini duplikasi,” ujarnya.

Djimanto mungkin hanya akan bersuara sendiri. Komponen PHK tak akan berubah. Sebab, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan soal itu.

Persoalan lainnya menyangkut komponen penghitungan pesangon. Max Sopacua, dari Fraksi Partai Demokrat, menilai, perlu adanya patokan untuk menghitung nilai pesangon. Jika pesangon berdasarkan upah terakhir seorang karyawan, ujar Max, perusahaan bisa bangkrut. “Hitung saja pesangon karyawan yang bergaji puluhan juta dan masa kerjanya lama. Pasti amat besar,” tutur Max.

Ahmad Ansyori, Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek, mengusulkan, sistem perhitungan tersebut sebaiknya bersifat iuran pasti. “Jangan manfaat pasti.” Dengan memakai iuran pasti, pekerja akan menerima sejumlah dana pensiun atau pesangon sesuai dengan iuran yang disetorkan.

Sebaliknya, jika menggunakan sistem manfaat pasti, maka beban pengusaha pasti membengkak. Sebab faktor pengali biaya dalam sistem manfaat pasti adalah penghasilan terakhir si pekerja. Padahal, dengan premi senilai 3%, sepertinya hak karyawan mendapatkan pesangon berdasarkan sistem manfaat pasti tak akan tercukupi.

Pemerintah mungkin tak berani menerima usulan jamsostek. Maka, mereka pun mengambil jalan tengah. Jadi, untuk karyawan yang berpenghasilan rendah, ditetapkan faktor pengali (multiplier) untuk mendapatkan pesangon adalah penghasilan terakhirnya. Tapi, bagi yang berpenghasilan besar, maka ditetapkan nilai tertentu sebagai multiplier tersebut.

Berapa nilai tertentu itu? Dari Pasal 2 RPP Pesangon diketahui bahwa nilai tersebut adalah lima kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Nah, PTKP saat ini setara dengan Rp 1,1 juta. Artinya, nilai patokan yang menjadi multiplier itu adalah Rp 5,5 juta. Jadi, anggap saja begini: mereka yang punya penghasilan bulanan di atas Rp 5,5 juta, kalau terkena PHK, akan mendapat pesangon dengan penghasilan terakhir seolah-olah Rp 5,5 juta. Makanya, di awal tulisan ini sudah disebutkan, kalau punya gaji di atas Rp 5,5 juta, usahakan jangan ter-PHK.

Yanuar Rizky, Ketua Umum Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), membuat perhitungan, seorang karyawan ter-PHK berpendapatan Rp 10 juta, dengan masa kerja 10 tahun, mestinya mendapat total pesangon Rp 253 juta. Itu menurut UU Ketenagakerjaan sekarang. Nah, jika PP Pesangon berlaku, maka yang ia dapat tak sampai Rp 140 juta (lihat simulasi).

Betul, pengusaha dan pekerja ter-PHK dapat menegosiasikan tambahan nilai pesangon bagi mereka yang bergaji di atas Rp 5,5 juta. Tapi, dalam negosiasi itu, posisi pekerja amat lemah. Makanya, OPSI menolak RPP Pesangon.

Iskandar yang pejabat Depnakertrans lalu menampilkan sejumlah data. Ia menunjukkan, jumlah pekerja yang berupah lebih dari Rp 5,5 juta hanya 0,87% dari total buruh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Januari 2007, ada 93 ribu karyawan berupah Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Lalu, ada 140 ribu pekerja kerah putih yang berpenghasilan di atas Rp 6 juta. Karyawan yang berdata gajinya mencapai 26,8 juta orang.

PELAKSANA TAK JELAS, ASURANSI ANGKAT TANGAN

Itu sebabnya, ujar Iskandar, karyawan yang berupah di atas Rp 5,5 juta, yang minoritas itu, sebaiknya mau menerima aturan ini. Menurut Iskandar, RPP ini untuk mengayomi pekerja yang posisinya lemah. Untuk pekerja bergaji besar, Iskandar menegaskan, ada mekanisme negosiasi itu tadi. Jadi, mereka bisa melakukan tawar-menawar seputar nilai pesangonnya. Namun, atas pertanyaan Iskandar itu, Rekson Silaban tetap menolak.

Justru,ujar Rekson, jika buruh yang gajinya di atas Rp 5,5 juta tak sampai 1%, kenapa harus dimasalahkan. Mengapa, ujar Rekson, pemerintah harus melakukan diskriminasi terhadap mereka yang 1% tersebut.

Yanuar Rizky juga menegaskan, para karyawan yang lebih beruntung dengan mendapatkan gaji di atas Rp 5,5 juta itu sudah berkarir dari bawah-dalam waktu yang lumayan lama. Sudah begitu, setiap rupiah dari gaji mereka juga dipotong untuk membayar pajak. Semestinya, mereka pun mendapat pelayanan yang sama. Di mata Yanuar, RPP ini memang mendiskriminasikan pekerja dan menciptakan klasifikasi kelas di kalangan pekerja. “RPP ini telah meng-kastakan pekerja menjadi pekerja kerah biru dan kerah putih,” ujarnya.

Kontoversi seputar multiplier itu juga bukan akhir dari persoalan seputar RPP Pesangon. Siapa pengelola dana premi pesangon juga masih menjadi ganjalan. Dalam RPP tadi, disebutkan bahwa dana premi dapat dikelola oleh PT Jamsostek, perusahaan asuransi milik negara atau swasta, atau lembaga dana pensiun.

Sejauh ini, industri asuransi sepertinya jeri. “Tak ada perusahaan asuransi yang berani menanggung risiko ini,” ujar Sofjan Wanandi. Seorang direktur perusahaan asuransi juga membisikkan, produk pesangon ini agak riskan. Belum ada perusahaan reasuransi yang mau meng-kover. Reasuransi sendiri adalah “asuransinya perusahaan asuransi”. Perusahaan reasuransilah yang membayar klaim perusahaan asuransi jika terjadi masalah.

Kalangan dana pensiun pemberi kerja (DPPK) juga tak berani. “Kami tak berpengalaman,” ujar Eddy Pratomo, Ketua Asosiasi DPPK. Pihak dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) juga belum ada yang mau angkat tangan. “Nantilah. Sekarang ini suasananya masih politis,” ujar seorang direktur bank yang juga menjalankan bisnis DPLK.

Iskandar sendiri menjelaskan, pengelolaan premi ini bisa dilakukan lewat pembentukan sebuah konsorsium atau menunjuk sebuah BUMN. Nah, kalau mainnya begini, sepertinya Jamsostek yang bakal kena tunjuk. Ahmad Ansyori mengatakan, pada prinsipnya, Jamsostek siap. Syahdan, selain Jamsostek, PT Jasindo (persero) juga mau menampung dana premi itu. Ahmad hanya meminta premi ini harus jelas pengaturannya.

Masalahnya, Jamsostek sendiri tak terlalu hebat ketika menjalankan programnya sekarang. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek tercatat hanya 158.037 perusahaan dan tenaga kerja 24,6 juta orang. Dari jumlah tersebut, perusahaan yang aktif hanya 92.600 unit dan tenaga kerja sebesar 8,2 juta orang.

Sensus Ekonomi 2006 mencatat ada 22,7 juta perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Lalu, ada 38,7 juta orang yang bekerja pada perusahaan atau badan usaha yang punya lokasi permanen.

Jika data sensus itu dibandingkan dengan pencapaian Jamsostek, maka jelas itu sangat jomplang. Jadi, bagaimana menjamin PP Pesangon ini sukses dan bisa menjangkau seluruh karyawan di negeri ini? Wallahualam.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 156 ayat (5)
Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

RPP Pesangon
Pasal 2
(1) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja paling banyak sebesar 5 kali PTKP.
(2) Dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan bagi pekerja/buruh yang upahnya di atas 5 kali PTKP tetap berdasarkan upah sebesar 5 kali PTKP.

Pasal 3
Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Pasal 157 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Premi Jamsostek
Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 0,24%-1,74%
Jaminan kematian (JK) 0,3%
Jaminan hari tua (JHT) 3,70%
Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) 3,0%
(lajang) dan 6,0% (menikah)

Simulasi Penghitungan Besaran Pesangon
Seorang karyawan tanpa sisa masa cuti dengan masa kerja 10 tahun ter-PHK, total upah (gaji dan tunjangan tetap) bulanan Rp 10 juta.

Berdasarkan RPP Pesangon
• Pesangon Pasal 156 ayat (2) 2 x 9 x PTKP = 18 x PTKP
• Penghargaan Pasal 156 ayat (3) ______________4 x PTKP +
Total pesangon dan penghargaan = (18 x 4) x PTKP = 22 x PTKP

• Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) E 15% x 22 (pesangon plus penghargaan) x PTKP = 3,3 x PTKP
Total uang yang akan diterima = 25,3 x PTKP
Nilai PTKP sesuai RPP = Rp 5,5 juta (maksimal).
Nilai total uang yang diterima = 25,3 x Rp 5,5 juta = Rp 139,15 juta.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan
• Pesangon Pasal 156 ayat (2) 2 x 9 x upah
• Penghargaan Pasal 156 ayat (3) 4 x upah
_________ +
Total pesangon dan penghargaan E (18+4) x upah = 22 x upah

• Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) E 15% x 22 (pesangon plus penghargaan) x upah = 3,3 x upah
Total uang yang akan diterima = 25,3 x upah.

Nilai total uang yang akan diterima = 25,3 x 10 juta = Rp 253 juta.

Penulis : Hardy R. Hermawan, Julianto, dan Restu Wijaya

Sumber :  Trus No. 46 , Tahun V, 2007 via Omni Suksestama


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Polisi Jambi Dikeroyok Warga Saat Bubarkan Organ Tunggal
Artikel selanjutnya :
   » » Jaring Calon Gubsu, Golkar Pastikan Konvensi