Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
27
Agt '07

Buruh Tolak RPP Pesangon Jika Dibawah UU Ketenagakerjaan


Kalangan pekerja dengan tegas menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pesangon jika pesangon yang diberikan kepada pekerja lebih kecil dari ketentuan UU Ketenagakerjaan (UUK).

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban seusai pembukaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta, Senin, mengatakan sikap itu sesuai dengan aspirasi yang berkembang di kalangan buruh.

“Kalau kita terima, apa kata buruh nanti,” kata Rekson.  Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui bagaimana isi draft dari RPP Pesangon yang sudah disampaikan ke Sekretariat Negara itu.

“Kita tidak tau bagaimana isinya,” kata Rekason. Dia juga tidak tau berapa premi yang diusulkan.  Terlepas dari itu dia menilai lebih baik program jaminan pesangon itu dijalankan lebih dahulu dari pada pekerja tidak mendapat apa-apa jika di-PHK.

Sikap penolakan juga disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indoensia (KSPSI) Sjukur Sarto di kesempatan berbeda.  Menurut perhitungan Sjukur, jika premi yang ditetapkan pemerintah sebesar tiga persen dari upah buruh, maka pekerja ter-PHK tidak akan mendapatkan pesangon sebagaimana yang diatur dalam UUK.

Dia menilai, premi yang layak sebesar 8-11 persen. “Minimal kita mengacu pada Peraturan Sistem Akuntansi Keuangan, pasal 24, dimana perusahaan diwajibkan menyisihkan dana pesangon sebesar 8,33 persen dari total upah yang dibayarkannya,” kata Sjukur.

Itupun, kata Sjukur, jika terjadi kekurangan maka akan menjadi tanggungjawab perusahaan.  Ketika ditanya bagaimana jika pemerintah tidak mendengarkan suara buruh dan mensahkan RPP itu, Sjukur mengatakan, “Jika pemerintah memaksa (agar RPP Pesangon) diberlakukan, kita maksa juga agar dibatalkan.”

Sementara Ketua umum Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan, premi yang bisa diterima oleh perusahaan sebesar tiga persen.  Di atas angka itu, perusahaan akan menolaknya.  “Jangan sampai RPP ini menjadi beban baru bagi pengusaha,” katanya.

Sofyan juga setuju jika perusahaan membayar premi pesangon sesuai dengan masa kerja pekerjanya. Artinya, jika suatu perusahaan mempekerjakan seseorang selama 10 tahun maka perusahaan wajib membayar premi sesuai dengan masa kerja pekerja tersebut.  Dia juga setuju jika badan pengelola dana pesangon itu terdiri dari perusahaan asuransi dan PT Jamsostek.

Sumber : (antara/mim) Republika Online, Jakarta


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Buruh Tolak RPP Pesangon Jika Dibawah UU Ketenagakerjaan”

  1. Tanggapan nugroho:

    tolong kirim saya salinan draft RPP phk terbaru yang heboh.saya belm sempat baca isinya, kalau saya udah baca dan emang seperti yang diberitakan berati selayaknya harus kita hadapi dengan revolusi seperti kata presiden RI yang pertama bahwa revolusi belum berakhir.Karena sistem yang sekarang berjalan di NKRI bener-bener tidak berpihak kepada kepentingan rakyat mayoritas tetapi lebih kepada kepentingan birokrat kapitalis dan kapitalis itu sendiri.Perlu diingat bahwa UUD 45 telah mengatur kesejah teraan bagi waga negaranya secara menyeluruh bukan seperti yang sekarang terjadi di NKRI, yang mana kesejahteraan hanya didapat warga negara yang mempunyai kekuasaan secara birokrasi,ekonomi dan relasi dengan birokrasi.Saya menyebut Presiden RI pertama jangan di samakan dengan presiden Megawati yang katanya anaknya tetapi pola pikirnya tidak sama seperti bapaknya.Kalau bapaknya memikirkan bagaimana warga bangsa ini dihargai oleh bangs didunia karena kemandirian kalau anaknya = Suharto = SBY

    Parhobas [SB] :
    Mohon maaf, kami saat ini tidak memiliki salinan draft RPP tersebut.

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Buruh Bantah Radikalisme Hambat Investasi
Artikel selanjutnya :
   » » Semangat dan Kerja Sama Kunci Keberhasilan