Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
24
Agt '07

Pesangon Buruh Masuk Kewajiban Pengusaha


RPP Pesangon bagi Buruh 3 Persen

RANCANGAN Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jaminan pesangon buruh sudah mulai memasuki babak final. Depnakertrans memberi sinyal bahwa pesangon bagi buruh tersebut adalah tiga persen dari gaji pokok buruh.

RPP Pesangon tersebut telah diajukan kepada Departemen Hukum dan HAM dan kini telah selesai. Diharapkan RPP tersebut segera disahkan dalam waktu dekat. ’’Kami harap menjadi PP secepatnya. Karena ini kan demi perlindungan buruh,” kata Harry Setiawan Saleh, Sekjen Kementrian Depnakertrans di sela-sela diskusi social security and labour market flexibility di Hotel Le Meridien, kemarin.

RPP yang dibahas secara tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh) itu, menurut Harry, memberi kewajiban tambahan bagi pengusaha untuk menyetor tiga persen gaji pokok bulanan kepada sebuah perusahaan asuransi. Selama ini beberapa pengusaha mengikutsertakan pengusahanya dalam Jamsostek dengan setoran 11 persen.
’’Perusahaan asuransi ini nanti yang memberikan pesangon kepada buruh saat terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Harry.

Pembayaran asuransi tersebut dilakukan demi mengantisipasi pengusaha atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Fakta yang sering terjadi, jika perusahaan bangkrut, maka yang mengalami kerugian adalah buruh.

Buruh, menurut Harry, tidak mendapat porsi jaminan pesangon karena perusahaan lebih berkonsentrasi untuk menutup hutang dengan menjual aset. Sehingga kasus seperti itu berkali-kali memicu konflik antara buruh dengan pengusaha. ’’Kalau sudah ada jaminan kan jelas buruh bisa meminta pesangon kemana,” jelasnya.

Buruh yang berhak mendapat ini adalah pekerja yang gajinya sampai batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Namun, bagi pekerja yang diatas PTKP masih bisa mendapatkan pesangon sesuai dengan indeks kinerja pekerja tersebut. ’’Dilakukan bipartit (perusahaan dengan pekerja), jadi sifatnya dinamis,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menyatakan tidak mempermasalahkan jika pengusaha diberi beban tambahan tiga persen tersebut. Namun, pemerintah harus jelas produk seperti apa yang diperkirakan akan diberikan kepada 30 juta buruh Indonesia tersebut.

’’Buruh di sini bukan pekerja ya, pemerintah harus menjelaskan secara rinci deskripsi buruh itu,” ujarnya di tempat yang sama kemarin.

Sektor-sektor pekerja di Indonesia, menurut Djimanto didominasi oleh sektor informal yang menguasai hampir 70 persen. Jika beban tiga persen tersebut diberlakukan, Djimanto optimis sektor non formal tersebut bisa dikurangi dengan membuka kesempatan bagi para entrepreneur untuk membuka usaha formal.

’’Kalau sudah ada payung hukum, kami yakin entrepreneur lebih berkembang. Karena mereka tidak perlu lagi diributkan jaminan pesangon buruhnya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban menyatakan angka tiga persen tersebut diharap hanyalah angka awal. Ini karena jaminan kerja bagi para buruh di Indonesia masih belum memenuhi standar Badan Buruh Internasional PBB (ILO).

Sumber : (jpnn) Batam Post Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Perusahaan Lebih Pilih Sistem Kerja Kontrak
Artikel selanjutnya :
   » » Antisipasi PHK, Pesangon Buruh Diasuransikan