Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
17
Agt '07

Putusan banding PT Jabar 13 Juli - 17 Anggota DPRD Depok divonis 1 tahun


Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) dilaporkan telah mengeluarkan putusan banding terhadap 17 terdakwa kasus korupsi APBD Kota Depok tahun 2002 senilai Rp7,35 miliar.

Sebanyak 17 mantan dan anggota DPRD Depok masing-masing divonis hukum kurung satu tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dengan demikian PT Jabar menerima permohonan banding terdakwa sekaligus memperbaiki putusan PN Cibinong yang sebelumnya memvonis 17 terdakwa dengan hukum kurung selama dua tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pejabat Humas PT Jabar, Soehartono, di Bandung kemarin membenarkan adanya vonis banding tersebut, sekaligus menjawab sasus yang beredar di Cibinong dan Depok belum lama ini. Sasus itu menyebutkan bahwa memori banding 17 anggota DPRD Depok ditolak. Kemudian, sasus lain mengatakan bahwa anggota DPRD itu sudah divonis, dan tinggal masuk ke LP Paledang.

Sepekan sebelumnya, 6 Agustus dan 8 Agustus, wartawan Jaringan Berita Bisnis Indonesia (JBBI) yang mengonfirmasi masalah ini, pejabat PT Jabar berkesan menutup-nutupi. Bahkan salah satu pejabatnya mengatakan,”Tak ada itu. Ada apa sih, kok, ditanyakan…” Pejabat PT Jabar itu mengatakan bahwa putusan itu belum ada.

Menurut Soehartono, surat putusan PT Jabar itu, kepada pimpinan dan anggota DPRD Depok periode 1999-2004, masing-masing bernomor 111/pid/2006/PT Jabar dan 112/pid/2006/PT Jabar tertanggal 13 Juli 2006.

Dalam putusan banding PT Jabar, para terpidana juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya antara Rp176,4 juta sampai Rp386,9 juta, sebagaimana putusan PN Cibinong.

Lebih lanjut, Soehartono mengemukakan, pihaknya tengah menyalin dan memperbaiki berkas putusan banding sebelum disampaikan ke PN Cibinong, Kejari Depok serta tembusan ke sejumlah pihak tekait, termasuk kuasa hukum terdakwa.

“Kami masih memperbaiki hal-hal yang menyangkut berkas administrasi, kira-kira dalam minggu depan sudah kami kirimkan ke PN Cibinong,” ujarnya.

Walaupun demikian, Soehartono berpendapat putusan banding PT Jabar belum final karena para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Minta dibui
Dengan telah keluarnya putusan penolakan banding itu, LSM Komdak sebagai elemen masyarakat yang pertama kali melaporkan dugaan korupsi di tubuh legislatif, itu mendesak PN Cibinong segera memasukkan para terdakwa ke LP Paledang.

“Mereka harus segera dikirim ke Paledang, ini demi rasa keadilan masyarakat. Mereka yang secara hukum telah dinyatakan bersalah harus segera dibui,” tandas Koordinator Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) Roy Prygina.

Belakangan ini, kasus korupsi APBD Depok 2002 terus menjadi sorotan publik Depok. PN Cibinong yang menggelar perkara dugaan korupsi yang dilakukan 17 mantan dan anggota DPRD Depok beberapa waktu lalu, telah memutuskan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam amar putusan PN Cibinong bernomor 421/pid.b/2005/PN CBN, para terdakwa diganjar hukum kurung selama dua tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Namun sampai saat ini, 17 mantan dan anggota DPRD Depok tersebut belum juga masuk bui lantaran mereka mengajukan permohonan banding ke PT Jabar.

Tiga mantan pimpinan DPRD diminta membayar uang pengganti. Terpidana Sutadi (mantan ketua DPRD) diminta membayar Rp386,9 juta, sementara Naming D Bothin (sekarang ketua DPRD) dan M Hasbullah Rahmad (sekarang Ketua Badan Kehormatan Dewan) masing-masing harus membayar Rp378,6 juta dan Rp378,9 juta.

Terpidana lainnya juga diminta mengembalikan uang negara yang mereka korupsi. Mereka adalah Bambang Sutopo (Rp292,9 juta), Bambang Prihanto (Rp 177,9 juta), Mazhab HM (Rp 331,9 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Machruf Aman (Rp210,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta), Christian Silaban (Rp 165,1 juta), Haryono (Rp 178 juta).

Sumber : (Tim Monde) Monitor Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.