Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
16
Agt '07

Banyak Pengembang di Jakpus Tunggak Fasos Fasum


Banyak pengembang di Jakarta Pusat yang membandel dengan mengabaikan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (Fasum).

Ketidakpedulian pengembang itu terbukti saat pertemuan Pemko Jakpus dengan Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK), di kantor Walikota Jakpus, Rabu (15/8). Dari lima pengembang yang diundang, yang datang hanya pihak Badan Pengelola saja.

Asisten ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Walikota Jakpus Natsir Sabhara, meminta BPKK untuk membantu pemda dengan mengondisikan para pengembang yang berada di wilayah pengelolaannya.

“Kami khawatir sulit, jika penagihan penyerahan fasos fasum itu diserahkan ke kejaksaan,” katanya.

Sementara itu, staf BPKK Sindiro Soekarno, mengatakan, banyak lahan fasos fasum di Kemayoran sudah selesai dibangun, namun untuk penyerahannya belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Sekretariat Negara.

“Kami sebenarnya lebih senang jika diserahkan ke pemda, karena seperti penerangan jalan umum biayanya cukup berat, tapi belum ada juklaknya,” katanya.

Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan (Kabag ASP) Saut Silaban mengatakan, banyak pengembang yang memang bandel bahkan terkesan menyepelekan kebijakan gubernur.

“Sesuai SK Gubernur No 41/2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), maka setiap pengembang berkewajiban menyerahkan fasos fasum, berupa jalan, taman, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga dan
rumah murah sederhana,” katanya.

Kenyataannya, kata dia, banyak di antara pengusaha yang mengabaikan kebijakan pemda, bahkan di antaranya ada yang sejak 1990 belum juga menyerahkan kewajibannya.

“Kami sudah berkali-kali menagih, tapi mereka mengabaikan bahkan diundangpun nyaris tidak ada
yang datang,” katanya.

Menurut dia, sejak 1990 sampai sekarang tercatat ada 202 pengembang di Jakpus, namun yang aktif tinggal 154 perusahaan saja. Sementara yang sudah menyerahkan fasos fasum sekitar 20 pengembang.

“Posisi kita lemah hanya sebagai juru tagih saja, harusnya ada aturan yang bisa memaksa agar pengembang mau memenuhi kewajibannya,” katanya.

Sumber : (Yeni Kurniawi) Antara News via Harian Global, Jakarta 


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pengembang Sepelekan Fasos-fasum
Artikel selanjutnya :
   » » Dilema Kedatangan Cicit Sisingamangaraja XII