Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
14
Agt '07

Ketua DPRD Humbahas Minta SK Sekdakab Martuaman Silalahi SH Dicopot


Pengangkatan Martuaman Silalahi SH sebagai Sekdakab Humbang Hasundutan (Humbahas) mendapat sorotan dari masyarakat dan DPRD Humbahas karena dinilai bertentangan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan Kepmendagri nomor 5 tahun 2005.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE kepada SIB, Senin (13/8) menanggapi aspirasi dan tuntutan masyarakat atas pengangkatan Martuaman Silalahi SH.

Dikatakan, setelah Martuaman Silalahi dilantik menjadi Sekdakab Humbahas 24 April 2007 lalu, masyarakat dan DPRD Humbahas telah mencurigai pengangkatannya. Padahal sebelum pelantikan, DPRD Humbahas sudah mengomentari bahwa Martuaman Silalahi SH tidak layak diangkat sebagai Sekda karena bertentangan dengan undang-undang dan Kepmendagri.

Sesuai dengan peraturan, untuk diusulkan sebagai calon Sekda harus pernah menduduki dua kali eselon II di instansi yang berbeda, harus pernah Diklatpim dan mengenal daerah teritorial bahkan masyarakat harus mengenal figur tersebut.

Namun kriteria itu tidak dimiliki Martuaman Silalahi. Ironisnya lagi, lanjut Bangun Silaban setelah DPRD Humbahas melaksanakan fungsi pengawasan sebagai penampung aspirasi masyarakat dan beraudensi dengan Kepala BKD Sumut M Mungkur, ditemukan data bahwa Bupati Humbahas mengusulkan tiga calon Sekda Humbahas. Ketiga calon itu Maju Lumbangaol SH dengan bobot nilai 2,58, Poster Sianturi SH dengan nilai 1,96 dan Martuaman Silalahi SH hanya bernilai 1,86 yang dibuat tim penilai Baperjakat Pemrovsu.

Berdasarkan data itulah Gubsu mengirimkan surat ke Mendagri dengan nomor surat 860/1094/BKD/III/2007 tertanggal 19 Januari 2007. Jadi sesuai dengan penilaian, Martuaman Silalahi SH nilai paling rendah dan tidak layak menjadi Sekda Humbahas. Hal itupun diakui M Mungkur kepada anggota DPRD Humbahas saat pertemuan.

Namun setelah Gubsu mengusulkan, Mendagri mengeluarkan rekomendasi ke Gubsu bahwa Martuaman Silalahi SH diangkat sebagai Sekdakab Humbahas. Setelah rekomendasi diterima BKD Pemprovsu, anggota DPRD Humbahas Pdt Jaupar Simanungkalit, Drs Aslin Simamora, Luhut Sihotang, Irwan Simamora dan Bangun Hutasoit menemui Depdagri dan menjumpai Kabiro Personalia Kiswanto SH.

Dalam pertemuan itu dikatakan, cepat atau lambat pengangkatan Martuaman Silalahi SH pasti bermasalah karena Bupati Humbahas memaksakan kehendaknya. Jadi sebagai wakil rakyat dan penampung aspirasi masyarakat, DPRD Humbahas akan segera menyurati Bupati Humbahas dan Gubsu supaya meninjau/mencabut SK pengangkatan dan mengusulkan Sekdakab Humbahas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan Bangun Silaban lagi, masyarakat dan DPRD Humbahas minta pengangkatan Martuaman Silalahi SH sebagai Sekdakab Humbahas dicabut. Selain itu Depdagri agar segera menyurati Bupati Humbahas dan Gubsu untuk pencabutan SK pengangkatan Martuaman Silalahi sebagai Sekda Humbahas.
Informasi diperoleh bahwa Martuaman Silalahi tidak pernah menduduki dua kali eselon II yang berbeda. Karena sebelum dilantik menjadi Sekda, Martuaman sewaktu di Pemkab Dairi hanya menduduki eselon II sebagai Asisten I sedangkan setelah pindah ke Pemkab Humbahas dengan jabatan yang sama yaitu Asisten I.

Martuaman Silalahi ketika dikonfirmasi via telpon, Senin (13/8) tidak aktif. Ketika dihubungi kepada sekretarisnya disebutkan Martuaman tidak berada di kantor, katanya handpone Martuaman sedang mengalami gangguan teknis sehingga tidak bisa dihubungi.

Kabag Infokom Osborn Siahaan BA selaku juru bicara Pemkab Humbahas mengatakan supaya langsung ditanya kepada Martuaman. “Mengenai eselon II dan Diklatpim tanya saja langsung kepada yang bersangkutan karena itu menyangkut kepribadian seseorang. Kalau saya yang nanya, nanti dimarahi pula saya” ujar Osborn via telepon sambil mengatakan bahwa dia sedang berada di Medan.

Sumber : (T10/x) Harian SIB, Doloksanggul


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Ketua DPRD Humbahas Minta SK Sekdakab Martuaman Silalahi SH Dicopot”

  1. Tanggapan Togar Silaban:

    Terlepas dari persyaratan menjadi seorang Sekda terpenuhi, tapi fungsi pengawasan DPRD seperti diberita diatas itu sudah melampaui kewajaran.

    Kalau Ketua DPRD Humbanghas mengatasnamakan fungsi pengawasan legislatif, tidak berarti sampai pengawasan kriteria teknis. Tapi pada norma-norma legislasi dan penganggaran.
    Jadi kalau Ketua DPRD ngotot mempermasalahkan kewenangan Bupati mengangkat Sekda, itu sudah berlebihan.

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Gotuk Pintar Sihombing Lepas Lomba Lari 5K Bosna
Artikel selanjutnya :
   » » Pemkab Jajaki Penggunaan PLTSS