Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
10
Agt '07

Radikalisme Tenaga Kerja Indonesia Khawatirkan Investor Asing


Radikalisme yang berkembang di kalangan tenaga kerja di negeri ini dinilai cukup mengkhawatirkan serta bisa membuat investor asing membatalkan niat mereka untuk datang ke Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar dilakukan peningkatan penegakan hukum untuk mengurangi radikalisme tenaga kerja dan meningkatkan pengawasannya dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Pernyataan Wapres itu disampaikan Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto kepada wartawan, usai bertemu Wapres di Kantor Wapres, Kamis (9/8).

“Wapres menyampaikan arahan untuk menciptakan hubungan harmonis, dinamis, dan adil perlu dilakukan pengurangan radikalisme. Sebab investor yang datang selalu menanyakan tentang penegakan hukum, undang-undang pajak, dan buruh,” kata Sjukur.

Di tempat terpisah, menanggapi tentang keluhan masih maraknya radikalisme di kalangan pekerja saat ini, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, radikalisme yang terjadi di kalangan pekerja sering dipicu tindakan sewenang-wenang dari pengusaha (investor) di dalam negeri. Sedangkan menurut pandangan Syukur, radikalisme yang sekarang berkembang salah satu penyebabnya adalah karena Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memperbolehkan tenaga kerja membentuk lebih dari satu serikat pekerja/buruh, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Di samping itu, kata Sjukur, radikalisme dari tenaga kerja juga muncul akibat ketakutan para pekerja di-PHK, sehingga mereka cenderung bertindak untuk jangka pendek saja. Ancaman PHK terhadap para pekerja itu muncul akibat lemahnya penegakan hukum terhadap para pengusaha dan kondisi itu tercipta setelah pengawasan pusat terputus atau tidak sampai ke daerah-daerah. “Karena itu, secara simultan kondisi ini harus dibenahi,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, radikalisme pekerja bisa dikurangi apabila pengawasan ketenagakerjaan dari pusat tidak terputus sampai ke daerah. “Makanya kita sampaikan juga bahwa radikalisme itu sendiri tercipta karena terputusnya pengawasan ketenagakerjaan dari pusat sampai ke daerah,” tuturnya.

KSPSI dengan Wapres Jusuf Kalla itu bertujuan untuk mengklarifikasi pengertian yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah sama sekali tidak akan mengurangi hak pekerja sesuai Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui pembayaran pesangon yang nilainya hanya maksimum lima kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

“Yang dimaksud lima kali PTKP itu, menurut Pak Wapres, bukan jumlah maksimal pesangon yang dibayarkan kepada pekerja. Akan tetapi jumlah maksimal yang bisa diasuransikan,” kata Sjukur.

Menurut dia, di luar kewajiban-kewajiban sisa dan di luar kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dibayar kepada pekerja, maka semuanya itu menjadi tanggungan perusahaan. “Kalau perusahaan harus membayar iuran ke asuransi sebesar dua atau tiga persen, maka perusahaan wajib membayar pesangonnya yang di luar lima kali PTKP. Artinya, kalau gaji pekerja misalnya Rp 7 juta, maka yang dibayar perusahaan asuransi itu sebesar lima kali PTKP-nya atau Rp 5,5 juta. Sedangkan sisanya yang Rp 1,5 juta, ditanggung oleh perusahaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan audiensi itu, DPP KSPSI juga menyampaikan undangan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membuka Kongres SPSI yang akan digelar pada tanggal 24-26 Agustus di Jakarta.

Sementara di mata Rekson Silaban, masih timbulnya radikalisme di kalangan tenaga kerja adalah akibat banyaknya perusahaan yang belum bisa memenuhi hak-hak normatif pekerja. Salah satunya terlihat dari rendahnya upah pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Contohnya, upah minimum buruh di Jakarta saja masih berada di bawah 50 persen dari ketentuan yang berlaku. Apalagi di daerah-daerah lainnya,” kata Rekson dalam percakapan dengan Suara Karya, kemarin.

Menurut Rekson, bentuk penyimpangan yang masih dilakukan perusahaan tertentu terhadap pekerjanya masih belum bisa dihapuskan seluruhnya. Bahkan, kalangan pengusaha banyak yang masih memanfaatkan kelemahan buruh demi keuntungan sendiri, tanpa mau memahami dan mempedulikan kepentingan pekerjanya.

“Radikalisme pengusaha juga cukup kuat. Mereka banyak melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan yang sudah digariskan pemerintah. Ini juga menjadi pemicu gejolak dari pekerja dan kalangan independen yang peduli terhadap perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, bentuk protes yang dilakukan buruh sudah sangat beralasan, meskipun ada sebagian kecil yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Rekson juga menilai, untuk menyelesaikan masalah perburuhan atau ketenagakerjaan perlu dirancang sebuah peraturan baru yang mengharuskan penyelesaian sengketa antara perusahaan dengan buruh dilakukan dalam perundingan.

“Di luar semua itu, hingga saat ini peraturan dan undang-undang yang ada kurang lengkap. Misalnya Indonesia belum memiliki undang-undang yang mewajibkan masalah kedua belah pihak diselesaikan dengan perundingan,” kata dia.

Membandingkan dengan negara lain, kata Rekson, Indonesia masih tertinggal satu langkah. Di negara lain, diatur ketentuan agar perundingan antara buruh dan perusahaan diselesaikan dengan pendekatan yang persuasif dalam perundingan.

“Justru yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Banyak pengusaha yang tidak mau berunding dengan buruh untuk menyelesaikan sengketa dan masalahnya. Mereka rata-rata beralasan sibuk dan mewakilkan masalah itu kepada orang yang tidak jelas, sehingga masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan segera menjadi terlunta-lunta. Dan, akhirnya pemutusan masalah secara sepihak saja. Inilah yang membuat sikap tegas kaum pekerja terkadang terungkap dalam demonstrasi,” ujar Rekson.

Untuk mengatasi hal itu, Rekson menambahkan, maka perlu dikeluarkan peraturan pelaksana sebagai payung penyelesaian masalah.

“Sebenarnya masalah aturan buruh bukan menjadi kendala paling utama dalam investasi. Apalagi masalah atau faktor perburuhan dalam investasi berada di urutan kesebelas. Masalah pertama yang dilihat investor adalah kepastian politik, jaminan keamanan, masalah perpajakan sampai pada masalah infrastruktur yang tersedia. Jadi semuanya harus dilihat secara proporsional,” katanya menegaskan.

Sumber : (M Kardeni/A Choir) Suara Karya Online, Jakarta via Acheh Eye


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Radikalisme Tenaga Kerja Indonesia Khawatirkan Investor Asing”

  1. Tanggapan Mashur Saifudin Suhri:

    Radikalisme buruh/serikat pekerja tdk separah yg ada di luarnegri,Penciptaan stigma negatif “buruh”dg embel2 Radikalisme,Pesangon yg tdk wajar,dan terakhir usulan UMR ditinjau 5 th sekali adalh suatu alat penekan bagi aktifitas Buruh/SP/SB agar kooperatif dg keinginan investor dan pemeintah dijadikan kepanjangan/alat investor.Bila tdk investor batal menanamkan investasi ke Indonesia.
    Selama ini kaum buruh dilemahkan dan di kambinghitamkan dan tidak kooperatif dlm iklim investsi,diorde baru dijinakan utk menciptakan “stabilitas pembangunan”dan serikat pekerja di lebur jadi “SPSI”.Apakah selama itu buruh hidupnya sejahtrah??? Apakah selama itu buruh dalam bekerja di lindungi K3nya??? Mengapa “MARSINAH” disiksa dan dibunuh PADAHAL HANYA MENUNTUT UMR DAN KESELAMATAM KERJA yg belum dipenuhi oleh perusahaan??? Di era orde reformasi Kesejahtraan/keselamatam buruh ditekan dg stigma negatif”RADIKALISME BURUH”yg sering trjadi adalah “KRIMINALISASI MASALAH PERBURUHAN”sperti kasus “SANDAL BOLONG & NGADINAH”,padahal mereka hanya meminta haknya sbg buruh sesuai uu.Kesejahteraan/keselamatan buruh sedemikian rupa dan lebih halus agar tunduk dg keinginan investor,seperti pesangon yg kecil dan komponen penentuaan UMK yg di kebiri.Apakah memamg ORANG INDONESIA YG BEKERJA SBG “BURUH/PEKERJA/KULI”TIDAK BERHAK DAN TIDAK LAYAK UNTUK MENDAPATKAN HIDUP SEJATERAH???Apaka hak hidup sejahterah hanya milik “KEPARAT2″(baca:pihak keamanan,politikus,aparatur,dan pejabat)saja???

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pemkab Didesak Turun Tangan
Artikel selanjutnya :
   » » Unions not protecting grassroots