Jangan Menunggu Terjajah Limbah
Sampah tidak hanya kertas, plastik, puing-puing, atau limbah dapur. Limbah domestik rumah tangga, rumah sakit, industri kecil, hingga pabrik adalah sampah pula. Bila tak dikelola, dampaknya sama seriusnya dengan dampak sampah “biasa.” Bagaimana cara mengelola limbah ini agar dapat membantu kesehatan lingkungan? Oleh: Purnomo Siswanto

Jumlah limbah ini sama sekali tidak sedikit. Ia mencapai ratusan ribu meter kubik per bulan. Akibatnya tidak bisa dianggap enteng. Sedimentasi limbah domestik di saluran air, di sungai-sungai, bahkan Kalimas Surabaya terus meninggi. Limbah tinja dari rumah tangga juga tak kalah banyaknya. Sementara, pengusaha penguras WC tidak memiliki pengolahan limbah tinja sendiri. Mereka hanya membuangnya ke sungai atau di lokasi milik warga atau tanah yang sudah disewanya.

Limbah rumah sakit juga demikian. Baik limbah padat maupun cair dari rumah sakit di Surabaya belum semuanya dibuang atau diolah secara benar. Sebanyak 18 rumah sakit di Surabaya hanya RSU dr Soetomo yang memiliki pengolahan limbah yang benar. Sementara sisanya, termasuk rumah sakit mahal dan mentereng, dalam mengolah limbahnya hanya titip ke RS milik pemprop tersebut.

Hal yang sama terjadi pada pengolahan limbah industri. Dari 11.000 industri kecil sampai besar, hanya 34 industri yang memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sisanya –jangan kaget—sebanyak 10.966 industri belum memiliki IPAL. Dengan fakta ini, bisa dibayangkan betapa tebalnya sedimen limbah domestik dan industri. Bahkan, limbah dan sampah ini bakal bisa menjadi bom waktu bagi Surabaya.

“Coba kita bayangkan, kalau di Surabaya ini satu orang penduduknya membuang kotoran 40-00 gram per orang per hari. Berapa ton limbah tinja itu per hari atau per bulannya? Banyak sekali, kan, jumlahnya. Ini baru limbah tinja rumah tangga. Belum lagi limbah sedimen dari sisa-sisa nasi dan sayur-sayuran, limbah industri rumahan dan lainnya,” kata Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot, Ir Togar Arifin Silaban.

Yang memperihatinkan, katanya, sampai saat ini belum ada penataan atau sistem pengolahan limbah yang benar di Surabaya. Baik rumah tangga, industri rumahan dan sebagian besar industri di Surabaya belum memiliki sistem pengolahan limbah tersebut.

Menurutnya, BPLH sendiri memang belum memberikan kontribusi yang memadai dalam masalah ini bagi warganya. Karena sampai sekarang belum ada intitusi yang menangani masalah ini. Malah belum ada peraturan daerah (Perda) atau perundangan lainnya yang memadai mengenai masalah ini. “Kalau pun ada aturan yang mengaturnya, belum mewakili bagi penanganan persoalan yang sebenarnya. Akibatnya, warga pun ikut bingung, sehingga pemahaman tentang masalah ini belum ada,” katanya.

Togar mencontohkan masalah pembuangan limbah tinja oleh perusahaan pengurasan WC yang hampir semuanya tidak memiliki lahan untuk pembuangannya. Mereka seenaknya membuangnya ke sungai. Akibatnya, sungai jadi cepat dangkal dan bisa menyebabkan banjir. Ada pula yang membuangnya ke tanah-tanah kosong milik warga. Anehnya, banyak warga yang masih mau tanahnya dibuangi tinja itu. Padahal limbah tinja berbahaya bagi kesehatan.

“Tidak adanya sistem pengolahan limbah yang benar bakal menyulitkan Surabaya di masa datang. Pengolahan limbah akan menjadi tuntutan global. Semua industriawan, masyarakat, pengusaha restoran atau pengusaha penguras WC dan lainnya suatu saat akan membutuhkan sistem pengolahan limbah itu,” kata Togar.

Terkait pengolahan limbah ini, tambahnya, Surabaya bisa berkiblat ke Malaysia. Sebab, negeri jiran sudah memiliki pengolahan limbah sendiri. Setiap 150 ribu jiwa di Malaysia memiliki pengolahan limbah sendiri. Bukan hanya itu, setiap pengembang diwajibkan memiliki sistem pengolahan limbah sendiri, minimal untuk limbah cair dan padat. Hasilnya, di Malaysia tidak hanya saluran air dan sungai yang bersih, udara pun relatif bersih.

Demikian juga tentang RS. Di Malaysia, tiap RS wajib memiliki pengolah limbah sendiri. “Kalau RS di Surabaya, kan, masih mengandalkan pengolahan limbah RS dr Soetomo? Padahal kemampuan pengolahan limbah di RS itu sangat terbatas,” ujarnya.

Karena itu pemkot akan meminta semua pengembang besar, pemilik indsutri rumahan, dan pemilik RS membuat pengolahan limbah tersendiri. “Kami juga usul agar pemkot membuat Perda yang mengatur pengolahan limbah rumah tangga dan industri,” katanya.

Tentu, pembuatan sistem pengolahan limbah butuh biaya tinggi dan lahan luas. Namun jika tidak segera diupayakan, dalam 10-20 tahun mendatang Surabaya akan terkepung limbah. Mau?

Sumber : (*) Surabaya Post