Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
22
Jun '07

Pemerintah RI Desak Reformasi Fungsi ILO [International Labour Organization]


Pemerintah RI dalam sidang Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-96 di Jenewa tanggal 29 Mei -15 Juni lalu mendesak Organisasi Pekerja Internasional (ILO) mereformasi fungsinya sebagai wadah ketenagakerjaan internasional. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, ILO diharapkan mempunyai paradigma baru terkait hubungan industrial di negara-negara anggota.

“Sehingga ILO bukan hanya sebatas organisator, melakukan evaluasi maupun pengawasan, tapi juga berperan aktif terhadap pengembangan hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja di masing-masing anggota,” kata Erman di Gedung Depnakertrans Jakarta, Kamis (21/6).

Dalam sidang tersebut RI juga mengusulkan adanya rotasi sidang ILO ke negara-negara anggota mengingat hingga saat ini sidang ILO selalu diadakan di Genewa. RI berharap, dengan rotasi tersebut pengurus dan pimpinan organisasi ILO bisa mengetahui secara obyektif kondisi hubungan industrial di negara-negara anggotanya.

Hasil kesepakatan ILC ke 96, lanjut Erman, antara lain menyepakati resolusi promosi usaha yang berkesinambungan, resolusi tentang total program dan anggaran ILO sebesar US$ 641,73 juta untuk 2008-2009, serta Konvensi dan Rekomendasi mengenai Pekerja di Sektor Perikanan.

Erman menuturkan, Indonesia sedang akan meratifikasi konvensi dan rekomendasi tersebut setelah ditelaah oleh DPR-RI dan secara tripartit.

Kesepakatan penting lain adalah disepakatinya Deklarasi Jenewa antara unsur tripartit yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja Indonesia yang turut hadir dalam sidang tersebut.

Deklarasi
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rahman mengatakan, dalam sidang ILO tersebut delegasi RI berhasil mendorong lahirnya deklarasi penting ketenagakerjaan.

“Yaitu bila ada kasus-kasus ketenagakerjaan hendaknya di selesaikan di dalam negeri tidak langsung ke tingkat internasional,” kata Hasanuddin.

Sesuai UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, permasalahan ketenagakerjaan termasuk hubungan industrial terlabih dahulu wajib diselesaikan di dalam negeri.

Apabila upaya-upaya tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai mekanisme, maka para pihak dapat menyampaikan keluhan ke jenjang internasional termasuk Organisasi Pekerja Internasional (ILO).

Hasanuddin mencontohkan, adanya 48 kasus individual di 32 negara yang dilaporkan ke ILO sebelum diselesaikan dahulu di dalam negeri masing-masing.

“Untungnya Indonesia tidak masuk daftar tersebut. Karena sekali sudah masuk ke sana (ILO, red) repot, harus diwawancara, disidang dan segala macam,” tutur Hasanuddin.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban menambahkan, porsi pemerintah dalam kesepakatan itu didasari keinginan melokalisir masalah hubungan industrial di dalam negeri agar tidak berimplikasi negatif pada pandangan investor terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Sumber : (avr) Investor Daily, Jakarta via e-Bursa


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.