Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
18
Jun '07

Depdagri Akan Ubah DAU [Dana Alokasi Umum]


Departemen Dalam Negeri (Depdagri) berencana mengubah ketentuan penerimaan dana alokasi umum (DAU) untuk daerah.Terutama bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) banyak atau daerah kaya. Salah satu aturan yang akan dihapus adalah ketentuan DAU tahun ini tidak boleh lebih kecil dari DAU tahun sebelumnya. ”Tahun depan,ketentuan itu akan dihapus,” tegas Kepala Subdirektorat Administrasi dan Bagi Hasil Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri Marwan seusai lokakarya tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Anyer, Banten, Sabtu (16/6) malam.

Menurut dia, selama ini banyak daerah yang merasa keberatan dengan ketentuan itu,terutama daerah yang berpenghasilan kaya. Di antaranya Provinsi Riau dan Kaltim. Marwan menjelaskan, sebagai salah satu bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, DAU bersifat horizontal fiscal imbalance.Artinya, dana itu bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. ”Sebanyak 85% daerah masih tergantung pada dana pembangunan dari pusat,” tegasnya.

Sementara itu,Kasubdit Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Administrasi BAKD Depdagri Syarifuddin menegaskan,pihaknya meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sudah harus disahkan akhir tahun 2007.

Dengan demikian, pada awal 2008, semua sudah harus memulai tahun anggaran baru. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58/ 2005 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006, proses penyusunan RAPBD harus dilakukan pada pertengahan tahun anggaran atau sekitar bulan Juni.

”Pada 30 November pemerintah daerah dan DPRD harus sudah ketuk palu mengenai RAPBD. Lalu disampaikan ke Mendagri. Pada 31 Desember RAPBD harus sudah disahkan,” tegas Syarifuddin. Selama ini, jelas dia, praktis tahun anggaran baru berjalan bulan Maret. Hal tersebut disebabkan daerah terlalu bergantung pada penetapan DAU yang tertuang dalam APBN. Dampaknya, daerah selalu terlambat menetapkan APBD.

Karena itu, tegas dia, memasuki tahun anggaran 2008, semua daerah diwajibkan mengesahkan RAPBD paling lambat akhir tahun 2007.
Kasi Wilayah II B Fasilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Daerah (FP2KD) Ditjen Bina Administrasi dan Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri Permin Silaban mengatakan, keterlambatan pelaksanaan tahun anggaran akan berimplikasi pada pelayanan terhadap masyarakat. ”Apalagi kalau pelaksanaan tahun anggaran itu baru berjalan pada pertengahan tahun. Pelaksanaan pembangunan akan terhambat sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat terhambat,” tegasnya.

Padahal, kata dia, APBD mempunyai fungsi alokasi. Artinya, APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Ashyatri mengatakan, perubahan ketentuan DAU tidak bisa diberlakukan secara tiba-tiba.Menurut dia, daerah penghasil atau daerah kaya tidak akan sertamerta menerima keputusan pemerintah tersebut karena masalah bagi hasil yang belum sesuai dengan penghasilan dari daerah.”Pemerintah harus konsisten memberikan bagi hasil yang sesuai dengan uang yang daerah hasilkan,”tegasnya.

Saat ini, kata politikus FPAN ini, justru momen yang tepat sebagai pintu masuk bagi daerah kaya untuk menuntut bagi hasil yang adil. Daerah, ujar dia, bisa menuntut masalah audit yang harus dilakukan secara transparan agar bagi hasil ini sesuai dengan uang yang disetorkan ke pemerintah pusat. ”Mereka juga bisa pertanyakan kontrak bagi hasil yang berkaitan dengan recovery cost yang tidak sesuai dengan dana murni,”terangnya.

Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaeni menilai pemerintah belum konsisten atas bagi hasil antara pusat dengan daerah.
”Saya pikir protes daerah kaya itu sangat masuk akal karena pembagian hasil yang tidak signifikan dari pemerintah pusat,” paparnya. Selain itu, DAU yang diberikan pemerintah tersebut merupakan bentuk penghargaan (reward) yang layak diterima daerah.

Seharusnya, kata Jazuli, yang menjadi prioritas perubahan adalah pada masalah keadilan pembagian hasil yang diterima daerah penghasil. Dalam hal ini, keberadaan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus ditinjau ulang. (donatus /susi)

Sumber : Seputar Indonesia via Depdagri dan Indonesia.go.id


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.