Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
4
Jun '07

Politisasi, Siapa Takut?


“Karena sesungguhnya, belum tentu membela mereka (para buruh),
tetapi barangkali aspek dan nuansa politiknya lebih diutamakan”
Susilo Bambang Yudhoyono dalam Tempo Interaktif, 27 Januari 2006.

Akhirnya, penguasa yang ketakutan menggunakan jurus andalannya untuk meredam gerakan buruh dengan menyerukan: gerakan buruh telah dipolitisasi! Gerakan buruh telah ditunggangi! Dengan bersikap seolah-olah dalam keadaan genting, SBY meminta agar gerakan-gerakan buruh yang terjadi di sejumlah daerah tidak digeser menjadi arena politik yang berlebihan (Tempo Interaktif, 27 Januari 2006). Jurus lama yang telah berurat-berakar sejak jaman Orde Baru ini dihembuskan menyambut maraknya aksi-aksi kaum pekerja sejak permulaan tahun 2006 dan berpuncak di MayDay 2006. Penggunaan jurus ini bukan tanpa alasan, dalam beberapa episode bangsa ini, jurus ini terbukti manjur untuk meredam gerakan yang lebih luas dan masif seperti pada masa gerakan reformasi 1998 misalnya.
Dan gayungpun bersambut. Rekson Silaban dari KSBSI, sebuah konfederasi yang diakui pemerintah, mengatakan bahwa buruh dan pengusaha tidak ingin masalah ketenagakerjaan ini menjadi isu politik dan berkembang menjadi polemik di kalangan elite politik. Menurutnya masalah ini adalah masalah teknis sektoral (Kompas, 9 Mei 2006). Sungguh logika yang menyesatkan ketika menyatakan bahwa persoalan revisi UUK adalah persoalan teknis sektoral sementara dalam praktek perjalanannya revisi ini sarat kepentingan politik.

Sejarah selalu memberikan bukti yang orisinil. Gerakan buruh yang bersikap tanggung-tanggung dalam memperjuangkan nasib buruh terbongkar. Merekalah yang termakan oleh jurus lama ini dan kemudian melakukan “rekonsiliasi” dengan penguasa dan pengusaha. Seperti yang dinyatakan oleh pejabat KSBSI yang menempuh jalan bipartite dengan pengusaha dengan dalih membicarakan Faktor Penghambat Investasi Nasional. Toh pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka takut dipolitisasi.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai politisasi dan politik bagi kaum buruh, ada baiknya kita menengok sebentar kebelakang untuk melihat fakta-fakta yang terjadi.

Dikategorikan perusuh
Upaya untuk menghadang eskalasi gerakan buruh dalam menyikapi revisi UUK dilakukan tepat sebelum perayaan Mayday dilakukan. Isu kerusuhan yang akan terjadi pada perayaan Mayday dihembuskan penguasa untuk menimbulkan keraguan bagi buruh. Tak cukup dengan isu, penguasa melalui tangan gubernur DKI Sutiyoso mengeluarkan instruksi untuk mengantisipasi kerusuhan dengan meningkatkan pengamana di gedung-gedung di pusat kota dan memasang kamera untuk merekam aksi buruh dari awal hingga akhir. Untuk mengamankan aksi buruh, telah dipersiapkan aparat keamanan gabungan sebanyak 21 ribu personel. Rinciannya, 12 ribu personel dari Polda Metrojaya, 5 ribu dari TNI semua angkatan, dan 4 ribu personel dari Pemprov DKI Jakarta dan ditambah unsur pengamanan sipil (Tempo Interaktif , 27 April 2006). Tak cukup dengan itu, pihak keamanan juga mengeluarkan ancaman tembak di tempat bagi buruh yang bertindak anarkis seperti yang dilansir Rakyat Merdeka menjelang MayDay. Kondisi Jakarta diposisikan seolah akan dilanda kerusuhan berat dan tuduhan perusuh ditudingkan pada kaum buruh.

Upaya ini tentu tidak bisa dipandang sebagai upaya yang “tulus” atau wajar dari penguasa dalam menyikapi situasi. Upaya ini tidak lebih dari upaya penguasa yang mulai ketakutan dengan ancaman yang dilekuarkan oleh gerakan buruh radikal, seperti mogok nasional atau pendudukan titik strategis Negara, dan berharap muncul keraguan di kalangan buruh untuk turun aksi. Dan terbukti, selain di Lampung yang terjadi bentrok karena dipicu oleh pemukulan terhadap pengunjuk rasa, oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Kompas, 2 Mei 2006), rangkaian aksi Mayday di seluruh Indonesia berlangsung damai dan tertib. Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa gerakan buruh adalah gerakan yang terkomando dengan baik.

Untuk menutupi malu terhadap kenyataan yang terjadi, penguasa melalui Presiden dan Wapres serta Menaker menyatakan terima kasih dan penghargaan atas aksi buruh yang berlangsung tertib dan damai. Namun kaum buruh tak membutuhkan itu. Tuntutan penolakan revisi UUK harus direalisasikan. Hal positif yang dapat dipetik dari perayaan Mayday 2006 adalah kaum buruh tidak bisa ditakuti-takuti oleh penguasa dan mampu menunjukkan pada masyarakat luas bahwa kaum buruh adalah kaum terorganisir.

Bentrokan 3 Mei 2006
Agak berbeda dengan aksi yang dilakukan pada MayDay 2006, aksi tanggal 3 Mei di DPR berakhir dengan bentrokan antara buruh dan aparat keamanan yang mengakibatkan puluhan buruh luka-luka dan delapan buruh yaitu Ahmad Iskandar (buruh PT KIA Keramik Karawang), Mohammad Syaiful (PT Danes Cilongo), Priyanto (PT Gajah Tunggal), Ismansyah (PT KMK II Cikupa), Zulkipli (PT KMK I Curug), Herman Josep (PT Trio Wira, Kalimantan), Suyanto (PT WS Tangerang), dan Didin Samsudin (PT KMK I Bitung) dijadikan tersangka oleh polisi (Antara News, 4 Mei 2006).

Yang perlu diperhatikan sehubungan dengan peristiwa ini adalah bagaimana penguasa dan media massa menyatakan peristiwa tersebut sebagai kerusuhan, padahal kerusakan hanya terjadi pada pagar depan DPR dan pembatas tol, dimana sebelumnya hal itu pernah terjadi dalam aksi-aksi mahasiswa atau kelompok masyarakat lain sebelumnya dan tidak dinyatakan sebagai kerusuhan. Bila ditilik ke belakang, kemarahan buruh sebenarnya wajar. Hal ini tak lepas dari polemik dan kepongahan yang diciptakan sendiri oleh penguasa melalui institusi kekuasaannya.

Setelah pada tanggal 1 Mei 2006 anggota DPR, yang diwakili oleh anggota komisi IX, menyatakan menolak membahas usulan revisi yang diajukan oleh Pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menyatakan bahwa sikap tersebut bukan sikap resmi Dewan dan pemerintah akan terus melanjutkan revisi (Detikcom, 16 Mei 2006). Bahkan, tuntutan kaum buruh agar 1 Mei dijadikan libur nasional oleh Kalla dianggap sebagai tidak beralasan (Pikiran Rakyat, 2 mei 2006).

Selain itu, kaum buruh menilai bahwa tindakan pimpinan DPR yang “kabur” makan siang di kapal induk Amerika dan tidak mau menemui buruh ketika didatangi lagi untuk meminta sikap resmi DPR serta ditambah sikap penguasaha yang selalu mendiskreditkan buruh membuat kaum buruh marah (Antara News, 16 Mei 2006). Lebih dari itu, dapat dilihat dari layar televisi bagaimana brutalitas aparat keamanan kepada massa buruh yang berjalan pulang setelah bentrokan dengan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan buruh terluka dan kendaraan rusak.

Hal yang patut disesalkan adalah penyataan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sukur Sarto yang menilai aksi buruh yang berakhir dengan bentrokan terjadi karena ada pihak-pihak yang berusaha menunggangi (Antara News, 4 Mei 2006). Penyataan ini dibuat seolah tidak melihat fakta-fakta tersebut diatas dan memposisikan gerakan buruh sebagai gerakan yang lemah, riskan dan mudah ditunggangi.

Sikap Kekuatan Politik
Hal lain yang penting untuk disimak sehubungan dengan isu revisi UUK dan pandangan terhadap gerakan buruh adalah sikap kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Sikap ini penting untuk disimak sebagai referensi bagi buruh untuk memahami watak sesungguhnya dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Selain pemerintah yang tetap ngotot melakukan revisi UUK dengan “jalan memutar“ melalui kajian akdemis di lima kampus, posisi berseberangan dan memandang kaum buruh sebagai perusuh dapat kita lihat keterlibatan organisasi massa reaksioner dalam upaya “pengamanan” aksi Mayday 2006. Tercatat 50 ribu anggota gabungan organisasi massa yang terdiri dari 10.000 anggota Forum Betawi Rempug (FBR), 5.000 anggota Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan 10 ribu Pemuda Panca Marga (PPM) serta sisanya yang berasal dari Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Macam Kemayoran, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Fokus Maker, Humanika, GM Kosgoro, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dikerahkan dan siap melakukan tindakan keras pada buruh (Media Indonesia, 29 April 2006).

Di level parlemen, perbedaan sikap dalam menyikapi isu revisi UUK juga terjadi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tegas menyatakan penolakan atas rencana Revisi UUK karena tidak berpihak pada kepentingan buruh (Gatra.com, 3 Mei 2006). Senada dengan DPD, Partai Keadilan Sejahtera, yang disinyalir memiliki hubungan tertentu dengan sebuah kelompok buruh yang masif melakukan aksi penolakan revisi, juga menolak usulan revisi (Antara News, 4 Mei 2006). Sementara PDI-P melalui Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Soetardjo Soerjogoeritno juga menyatakan menolak revisi (Beritasore.com 3 Mei 2006) namun anehnya dia tidak menggunakan kop dan cap resmi DPR ketika buruh mendesak sikap resmi pada tanggal 3 Mei 2006 (Galamedia, 4 Mei 2006).

Sementara PBNU menyatakan sikap menduanya dengan mendukung upaya buruh untuk mencari kesejahteraan yang pantas dan berkeadilan dengan melihat kondisi obyektif perekonomian nasional yang belum sepenuhnya membaik yang tentu juga berimbas pada kemampuan pengusaha dalam memberikan kesejahteraan pada buruh (Antara News, 4 Mei 2006).  Satu kondisi yang membuat buruh harus terus “rela” kehilangan kesejahteraannya di satu sisi sementara pengusaha terus mengeruk keuntunga di sisi lain. Malahan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB menyatakan untuk melakukan kompromi politik sehubungan dengan isu revisi UUK (InvestorIndonesia.com, 3 Mei 2006).

Di sisi lain, Partai Golkar terlihat mendukung adanya revisi UUK. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya surat instruksi DPP Partai Golkar yang sempat beredar dikalangan buruh yang isinya membentuk tim sosialisi, dimana terdapat beberapa nama pimpinan konfederasi serikat buruh, dan memerintahkan untuk memenangkan revisi di level buruh.

Politisasi
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tingkat perjuangannya kepentingan kaum buruh akan berhadapan atau berhimpitan dengan kepentingan kekuatan lain. Kondisi ini menciptakan medan pertarungan kepentingan (politik) yang kemudian memberikan ruang bagi setiap pihak melakukan manuver dan taktik politiknya. Seperti halnya tuduhan politisasi dan ditunggangi yang merupakan langkah penguasa dan pemilik modal untuk melemparkan buruh keluar dari medan pertarungan. Harapan penguasa dan pemilik modal dengan isu ditunggangi ini jelas agara kaum buruh, yang telah didepolitisasi puluhan tahun oleh rejim Orde Baru, menjadi ragu dan gamang dalam bergerak. Dan ini sangat mungkin terjadi.

Dalam isu revisi UUK, kita bisa melihat bagaimana Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban yang semula menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam tripartit nasional jika pemerintah bersikeras membahas revisi UUK (Kompas 2 Mei 2006) akhirnya menyepakati forum bipartite karena takut dipolitisasi. Padahal, forum bipartite tersebut tak lain dari “jalan memutar” penguasa dan pengusaha untuk melakukan revisi UUK yang merugikan buruh. Forum bipartite tidak berbeda dengan pengujian akademis yang diyakini “cacat” keilmiahannya karena pengujian komprehensif apa yang bisa dihasilkan dalam tempo satu atau dua bulan bila dibandingkan dengan kompleksitas dan luasnya masalah perburuhan di Indonesia.

Bila dicermati, upaya politik penguasa telah dilakukan sejak penggodokan awal draft revisi yang disinyalir melibatkan beberapa pemimpin serikat buruh agar mendapat legitimasi dari serikat buruh. Padahal revisi UUK merupakan perpaduan kepentingan modal internasional dan elit politik yang mengeluhkan UUK yang masih melindungi buruh.

Dalam isu politisasi, kaum buruh harus berani menyatakan bahwa kami tidak dipolitisasi atau ditunggangi namun kami menjalankan politik kepentingan kaum buruh sendiri. Karena dalam upaya memenuhi kepentingan kaum buruh akan kesejahteraan, kaum buruh harus bertarung di medan pertarungan politik. Kaum buruh harus berhadapan dengan pengusaha yang mendapatkan privilese politik dari penguasa dan berhadapan dengan kekuatan politik di eksekutif dan parlemen.

Ada pelajaran berharga dari gerakan mahasiswa 98 yang dapat kita ambil dalam menyikapi masalah isu politisasi dan penunggangan. Pada periode awal 98, penguasa terus menghembuskan isu pada mahasiswa untuk berhati-hati agar tidak dipolitisasi dan ditunggangi terkait dengan propaganda bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral atau gerakan resi, yang turun dari pertapaan ketika keadaan kacau dan kembali ke pertapaan ketika keadaan sudah damai. Isu ini terutama dihembuskan ketika mahasiswa ingin melakukan aksi keluar kampus atau bergabung dengan kelompok non-mahasiswa. Mahasiswa sempat mengalami keraguan dan kegamangan. Pada prakteknya, mahasiswa menjadi enggan menggabungkan diri dengan kekuatan progresif lainnya dalam masyarakat. Gerakan mahasiswa menjadi ekslusif sehingga mudah dipatahkan. Dan inilah yang diinginkan oleh penguasa. Hasilnya adalah reformasi yang tidak tuntas atau total dan berakhir dengan kembalinya kekuatan Orde Baru dalam panggung kekuasaan.

Kaum buruh tidak boleh terjerumus dalam lubang yang sama. Kaum buruh memiliki perpektif gerakan yang luas dan bersatu dengan kekuatan progresif lainnya. Bahkan kaum buruh sejak awal memiliki prinsip internasionalisme yang menyatukan kaum buruh dimanapun di seluruh dunia berdasarkan kepentingan dan semangat yang sama: perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Semangat yang juga dicontohkan kawan seperjuangan kita yang meninggal sebelum Mayday 2006 dan kita hantarkan dengan alunan Internasionale, Pramoedya Ananta Toer.

Sumber :  PRP Indonesia


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Politisasi, Siapa Takut?”

  1. Tanggapan Asep Sulzian:

    Ajaran demokrasi pancasila dan wawasan nasional Indonesia (wawasan Nusantara) pada haketkatnya tercipta tercipta kesatuan dan persatuan tampa meninggalkan citra, sifat, karakter, dan kebinekaan unsure-unsur bangsa. bangaimana tanggapan anda terhadap beberapa peristiwa demontrasi, bentrok antar kelompok/golongan mengurus tindakan-tindakan anarkise..secara detil

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Identitas Batak Toba Menguat
Artikel selanjutnya :
   » » Geliat Opera Batak