Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
24
Mei '07

Pembentukan Provinsi Tapanuli Hampir Final


Proses atas usul inisiatif 64 anggota DPR-RI tentang pembentukan Provinsi Tapanuli kini sedang diproses di DPR sampai pada tahapan sinkronisasi dan harmonisasi draft Rancangan Undang Undang di Badan Legislasi DPR-RI.

Setelah itu, draft RUU akan dibawa ke Komisi II DPR-RI untuk memperoleh persetujuan.

“Proses RUU pembentukan Provinsi Tapanuli sedang diharmonisasi di Badan Legislasi. Soal kapan harmonisasi selesai saya belum dapat sampaikan. Yang pasti kita harapkan dalam waktu yang tidak lama,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Fachrudin (F-PDIP) saat menerima Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Tapanuli DPRD Sumatera Utara yang dipimpin Banuaran Ritonga di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, (23/5).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota pengusul Provinsi Tapanuli, yakni Johny Naibaho (Ketua DPRD Samosir), Bangun Silaban (Ketua DPRD Humbahas), Prof DR Datumira Simanjuntak SH, Drs Juhal Siahaan (Taput) dan Ir Hasudungan Butar-butar. Selain itu, pertemuan yang terbuka untuk umum itu kelihatan dihadiri sejumlah masyarakat Tapanuli yang ada di Jakarta.

Menurut Fachrudin, usul pembentukan Provinsi Tapanuli secara resmi sudah masuk ke DPR-RI sebagai usul inisiatif 64 anggota DPR-RI. Usul tersebut sudah disampaikan ke pimpinan DPR-RI untuk diusulkan dibuat undang-undangnya. “Saya menyampaikan ini apa adanya, sebab ini bukan barang yang harus disimpan. Usul Provinsi Tapanuli ditandatangani 64 anggota DPR, termasuk saya,” ujar Fachrudin.

Menyinggung tentang pertanyaan dan kekhawatiran anggota Pansus yang diutarakan Sigit Pramono dari PKS tentang hasil kerja Pansus terkait rencana revisi PP 129/2000, Fachrudin mengatakan Pansus tidak perlu khawatir. Hasil kerja Pansus tidak akan sia-sia. Soal adanya rencana revisi PP 129 itu adalah persoalan belakangan. Yang jelas menurut Fachrudin, yang harus disadari Pansus adalah kewajibannya menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya.”Saya tegaskan, soal revisi itu urusan belakangan. Yang penting adalah sikap Pansus menyetujui atau menolak. Kenapa harus bertanya-tanya tentang itu, sehingga menambah beban pikiran kita?,” ujar Fachrudin menjawab pertanyaan Sigit Pramono.

Fachrudin juga menegaskan, isu revisi PP 129 sebenarnya sudah didengungkan sejak tahun 2004 lalu. Sebenarnya kalau dihayati, PP 129 itu memang sudah sangat sempurna dan sudah sangat ketat mengatur syarat pemekaran.

Sumber : (RM/AD) Media Info Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Penobatan Raja Batak kepada Syamsul Diprotes
Artikel selanjutnya :
   » » Draf RUU Protap Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR