Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
24
Mei '07

Komisi II DPR Tegaskan Kepada Pansus Protap, RUU Propinsi Tapanuli Sudah Sedang Diproses di DPR


Proses atas usul inisiatif 64 anggota DPR-RI tentang pembentukan Provinsi Tapanuli kini sudahsedang diproses di DPR sampai pada tahapan sinkronisasi dan harmonisasi draft Rancangan Undang—Undang di Badan Legislasi DPR-RI. Setelah itu, draft RUU akan dibawa ke Komisi II DPR-RI untuk memperoleh persetujuan.

“Proses RUU pembentukan Provinsi Tapanuli sedang diharmonisasi di Badan Legislasi. Soal kapan harmonisasi selesai saya belum dapat sampaikan. Yang pasti kita harapkan dalam waktu yang tidak lama,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Fachrudin (F-PDIP) saat menerima Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Tapanuli DPRD Sumatera Utara di gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
Adapun anggota Pansus yang hadir dalam acara ini berjumlah 14 orang, yakni Banuaran Ritonga (Ketua), Belly Simanjuntak (Demokrat), John Eron Lumban Gaol (PDIP), Budiman Nadapdap (PDIP), Burhanuddin Rajaguk-guk (PDS), Syamsul Hilal (PDIP), Sukran Tanjung (Golkar), Hosen Hutagalung (PPP), Heryansyah (PKS), Sigit Pramono (PKS), Romo Raden Syafei (PBR), Kamaluddin Harahap (PAN), Amas Muda (Golkar) dan Ibrahim Sakti (PAN).

Pertemuan ini juga dihadiri oleh ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota pengusul Provinsi Tapanuli, yakni Johny Naibaho (ketua DPRD Samosir) Ganda Tambunan (anggota DPRD Samosir), Tumpal Sitorus dan BT. Tampubolon (Tobasa), Fanelama Sarumaha, Fidelin Giawa (Nias Selatan), Fernando Somanjuntak, Ottoniyer Simanjuntak, Poltak Prima Hutasoit, Bangkit P. Silaban, Tardas Lbn. Tobing, Ronali Simanjuntak, Donna Simanungkalit dan M. Sihombing masing-masing dari Tapanuli Utara, dan Bangun Silaban (ketua DPRD Humbahas), Prof DR Datumira Simanjuntak SH, Drs Juhal Siahaan (Taput) dan Ir Hasudungan Butar-butar.
Pertemuan yang terbuka untuk umum itu kelihatan dihadiri kalangan masyarakat Tapanuli yang ada di Jakarta.

Tak ketinggalan, perwakilan marga seperti dari marga Tambunan dan pengurus marga Panggabean seperti Hary Panggabean serta warga Samosir yang ada di Jakarta juga memberikan dukungan supaya Pansus menyetujui usul pembentukan Provinsi Tapanuli. Ketika Eron Lumban Gaol sebagai anggota Pansus memberitahukan bahwa utusan dari DPRD-DPRD pendukung Provinsi Tapanuli saat itu juga hadir dan mengikuti pertemuan di DPR-RI itu, masyarakat Tapanuli bersorak riuh rendah menyatakan mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli.
Menurut Fachrudin, usul pembentukan Provinsi Tapanuli secara resmi sudah masuk ke DPR-RI sebagai usul inisiatif 64 anggota DPR-RI. Usul tersebut sudah disampaikan ke pimpinan DPR-RI untuk diusulkan dibuat undang-undangnya.

“Saya menyampaikan ini apa adanya, sebab ini bukan barang yang harus disimpan. Usul Provinsi Tapanuli ditandatangani 64 anggota DPR, termasuk saya,” ujar Fachrudin.
Menyinggung tentang pertanyaan dan kekhawatiran anggota Pansus yang diutarakan Sigit Pramono dari PKS tentang hasil kerja Pansus terkait rencana revisi PP 129/2000, Fachrudin mengatakan Pansus tidak perlu khawatir. Hasil kerja Pansus tidak akan sia-sia. Soal adanya rencana revisi PP 129 itu adalah persoalan belakangan. Yang jelas menurut Fachrudin, yang harus disadari Pansus adalah kewajibannya menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya.

”Saya tegaskan, soal revisi itu urusan belakangan. Yang penting adalah sikap Pansus menyetujui atau menolak. Kenapa harus bertanya-tanya tentang itu, sehingga menambah beban pikiran kita?,” ujar Fachrudin menjawab pertanyaan Sigit Pramono.
Fachrudin juga menegaskan, isu revisi PP 129 sebenarnya sudah didengungkan sejak tahun 2004 lalu. Sebenarnya kalau dihayati, PP 129 itu memang sudah sangat sempurna dan sudah sangat ketat mengatur syarat pemekaran.

Sementara menyangkut isu moratorium yang juga ditanyakan anggota Pansus, Fachrudin mengatakan itu adalah kehendak pihak-pihak tertentu yang belum diwujudkan dalam undang-undang. Kalaupun moratorium dipaksakan, itu akan bertentangan dengan pasal 18 UUD 1945.
”Kita harapkan Pemerintah dan DPD tidak membuat macam-macam peraturan yg membingungkan rakyat, termasuk moratorium. Keinginan semua pihak yang setuju maupun menolak pemekaran harus ditampung. Kalau moratorium dilaksanakan berarti melanggar UUD 45,” ujar Fachrudin.

Setelah mendengar paparan dan anggota-anggota Pansus, Wkl Ketua Komisi II DPR-RI Fachrudin mengemukakan kesimpulan penilaiannya, bahwa di dalam Pansus tersebut sebagai berikut : yang mendukung Provinsi Tapanuli, ADA, yang ragu-ragu, ADA, yang menolak : TIDAK ADA.
Anggota Komisi II DPR-RI Syaifullah Maksum (F-PKB) menilai pro-kontra yang timbul atas usul pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan sebuah kewajaran. Dinamika ini merupakan sebuah proses yang harus dilalui. Ia menilai, tidak pada tempatnya jika Pansus berdiri pada posisi pasif dan tidak mengambil sikap.

Adapun Anhar Nasution (PBR) mengatakan, yang terpenting dalam menyikapi usul pembentukan Provinsi Tapanuli adalah tetap mengedepankan kebersamaan dengan tetap berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku. ”Saya pribadi adalah orang yang ikut menandatangani usul Provinsi Tapanuli. Saya yakin, jika dalam memproses usul ini tetap mengedepankan kebersamaan dan tetap berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” ujar Anhar.

Sementara anggota Komisi II DPR-RI Pastor Hasibuan (F-PDS) mengatakan, keinginan masyarakat Tapanuli untuk memajukan diri agar disikapi bijaksana. Usul pemekaran Provinsi Tapanuli bukan upaya memisahkan marga-marga dan agama-agama yang ada di sana. ”Kiranya saudara-saudara kita yang menolak jangan memiliki prasangka negatif terhadap usul pembentukan Provinsi Tapanuli. Kalau rakyat meminta pemerataan pembangunan, kenapa kita harus tolak?,” ujar Pastur.

Gubsu dan Ketua DPRD Sumut Bagai Tukang Pos
Menyangkut sikap ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe dan Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede yang mengeluarkan rekomendasi persetujuan dan penolakan, Fachrudin menilai sikap ini tidak lebih dari fungsi kantor pos. Seharusnya unsur pemerintah mampu menyelesaikan persoalan di lingkungan kekuasaannya.

”Kalau saya lihat, Gubernur Sumut dengan ketua DPRDSU tidak lebih fungsi mereka sekedar sebagai kantor pos, datang surat disampaikan ke pusat. Seharusnya kita harapkan pemerintah mampu menyelesaikan, menyimpulkan permasalahan yang terjadi di lingkungan kekuasaannya. Itu harapan kita. Tapi kalaupun ada yang bersifat seperti kantor pos, tidak apa-apa, kita akan berusaha menyelesaikannya di Komisi II DPR-RI,” ujar Fachrudin.

Pansus Tidak Ambil Keputusan
Usai pertemuan dengan Komisi II DPR-RI, ketua Pansus Provinsi Tapanuli Banuaran Ritonga kepada wartawan mengatakan secepatnya akan memberikan laporan ke pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna untuk diambil keputusan.
“Keputusan menerima atau tidak menerima itu tidak akan ada dari Pansus, melainkan di paripurna,” ujar Banuaran Ritonga.

Sebelumnya, anggota Pansus John Eron Lumban Gaol meminta agar Komisi II DPR-RI segera menyelesaikan usul pembentukan Provinsi Tapanuli yang telah disampaikan kepada DPR-RI dan Depdagri.
Sementara anggota Pansus lainnya, Budiman Nadapdap dan Burhanuddin Rajagukguk mengatakan, kedatangan Pansus ke Komisi II untuk menyampaikan keunikan yang terjadi di Sumut.
Budiman Nadapdap menyoroti, dua rekomendasi dari ketua DPRD Sumut dan Gubernur Sumut perlu diluruskan. Rekomendasi pertama yakni rekomendasi mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang sudah diteruskan ke DPR-RI dan Depdagri dilengkapi dengan lampiran berupa keputusan politik dari tujuh kabupaten/kota yang bergabung dengan Provinsi Tapanuli.

Kemudian, Rekomendasi penolakan yang juga dikeluarkan oleh DPRD dan Gubernur Sumatera Utara yang juga diteruskan ke Menteri Dalam Negeri dan DPR-RI tidak dilengkapi dokumen pendukung yakni keputusan politik kabupaten/kota yang akan bergabung. Kami berharap agar Pansus menyetujui keinginan rakyat Tapanuli yang ingin memakmurkan dirinya. Tidak mungkin ada kemajuan tanpa ada pemerataan pembangunan dan tanpa kedekatan pemimpin dengan masyarakat.

”Yang unik dan aneh buat kami, adanya rekomendasi penolakan yang juga dikeluarkan DPRD dan Gubsu, yang diteruskan ke Pusat tanpa dilengkapi dengan keputusan politik DPRD kabupaten/kota yang akan bergabung dengan Provinsi Tapanuli,” ujar Budiman.

SUmber : (Jos/R1/f) Harian SIB, Jakarta


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Komisi II DPR Tegaskan Kepada Pansus Protap, RUU Propinsi Tapanuli Sudah Sedang Diproses di DPR”

  1. Tanggapan luhut rajagukguk:

    Saudara-saudaraku, teruslah berjuang! Segenap nama-nama yang telah berbuat demi lahirnya Propinsi Tapanuli kelak akan terukir dengan tinta emas. Doaku untuk kalian semua.
    Horas!

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Obat Bercap Otsus Adalah Gratis
Artikel selanjutnya :
   » » Penobatan Raja Batak kepada Syamsul Diprotes