Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
24
Mei '07

Draf RUU Provinsi Tapanuli Masih di Baleg DPR


Konsep atau Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli saat ini masih memasuki tahap sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat Badan Legislatif (Baleg) DPR .

“Prosesnya sedang diharmonisasi di Badan Legislasi. Soal kapan selesainya harmonisasi itu, belum dapat saya sampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fachrudin (F-PDIP) saat menerima Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Tapanuli DPRD Sumatera Utara di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Fachrudin mengatakan, usul pembentukan provinsi Tapanuli secara resmi sudah masuk ke DPR sebagai usul inisiatif 64 anggota DPR dan sudah disampaikan ke pimpinan DPR untuk diusulkan dibahas menjadi undang-undang.

“Usul protap ditandatangani 64 anggota DPR, termasuk saya,” ujar Fachruddin.

Dalam kesempatan itu, mencuat sejumlah pertanyaan di antaranya, mengenai rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; isu moratorium; serta pro dan kontra pembentukan Provinsi Tapanuli.

Menurut Syaifullah Maksum (F-PKB), pro-kontra yang muncul adalah sebuah kewajaran dan dinamika itu, merupakan sebuah proses yang harus dilalui. Ia berpendapat, sebagai Pansus tidak pada tugasnya jika hanya pasif dan tidak mengambil sikap.

Ada pun Anhar Nasution (PBR) mengatakan, yang terpenting dalam menyikapi usul pembentukan provinsi Tapanuli adalah tetap mengedepankan kebersamaan denga tetap berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku.

“Saya pribadi adalah orang yang ikut menandatangan usul protap. Saya yakin, jika dalam memproses usul ini tetap mengedepankan kebersamaan dan tetap berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” ujar Anhar.

Sementara Pastor Hasibuan (F-PDS) mengatakan, keinginan masyarakat Tapanuli untuk memajukan diri agar disikapi bijaksana, karena usul pembentukan provinsi Tapanuli bukan upaya memisahkan marga-marga dan agama-agama yang ada disana.

“Kiranya saudara-saudara kita yang menolak jangan memiliki prasangka negatif terhadap usul protap. Kalau rakyat meminta pemerataan pembangunan, kenapa kita harus tolak?,” kata Pastur.

Usai pertemuan dengan Komisi II DPR, ketua Pansus Provinsi Tapanuli Banuarang Ritonga mengatakan, pihaknya secepatnya akan memberikan laporan ke pimpinan DPRD Sumatera Utara untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna untuk diambil keputusan.

“Keputusan menerima atau tidak menerima, itu tidak akan ada dari pansus, melainkan di paripurna,” tegas Banurang Ritonga.

Sebanyak 14 anggota Pansus hadir dalam acara tersebut, yakni Banuaran Ritonga (Ketua), Belly Simanjuntak (Demokrat), John Erron Lumban Gaol (PDIP), Budiman Nadapdap (PDIP), Burhanuddin Rajagukguk (PDS).

Anggota Pansus lainnya, Syamsul Hilal (PDIP), Sukron Tanjung (Golkar), Hosen Hutagalung (PPP), Heryansyah (PKS), Sigit Pramono (PKS), Raden Syafei (PBR), Kamaluddin Harahap (PAN), Amas Muda (Golkar) dan Ibrahim Sakti (PAN).

Pertemuan itu, juga dihadiri oleh ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota pengusul protap, yakni Johny Naibaho (ketua DPRD Samosir) Ganda Tambunan (anggota DPRD Samosir), Tumpal Sitorus dan BT. Tampubolon (Tobasa), Fanelama Sarumaha, Fidelin Giawa (Nias Selatan, Fernando Somanjuntak.

Anggota Dewan lainnya, Ottoniyeri Simanjuntak, Poltak Prima Hutasoit, Bangkit P. Silaban, Tardas Lbn. Tobing, Ronali Simanjuntak, Donsa Simorangkir dan M. Sihombing masing-masing dari Tapanuli Utara, dan Bangun Silaban (ketua DPRD Humbahas).

Sumber : (Ant)  Harian Analisa (cached)


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.