Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
24
Mei '07

Draf RUU Protap Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR


Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) saat ini masih memasuki tahap sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat Badan Legislatif (Baleg) DPR. Usul pembentukan Protap itu sendiri atas inisiatif 64 anggota DPR kepada pimpinan dewan guna dibahas menjadi UU.

“Prosesnya sedang diharmonisasi di Badan Legislasi. Soal kapan selesainya harmonisasi itu, belum dapat saya sampaikan. Usul Protap ditandatangani 64 anggota DPR, termasuk saya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Fachrudin (F-PDIP) saat menerima Panitia Khusus (Pansus) Propinsi Tapanuli DPRD Sumut di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Dalam pertemuan itu, mencuat sejumlah pertanyaan, di antaranya mengenai rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; isu moratorium; serta pro dan kontra pembentukan Protap.
Menurut anggota Komisi II, Syaifullah Maksum (F-KB), pro-kontra yang muncul adalah sebuah kewajaran dan dinamika itu merupakan sebuah proses yang harus dilalui. Ia berpendapat, sebagai Pansus tidak pada tugasnya jika hanya pasif dan tidak mengambil sikap.
Anggota Komisi II lainnya, Anhar Nasution (PBR), mengatakan, yang terpenting dalam menyikapi usul pembentukan Protap adalah tetap mengedepankan kebersamaan dengan tetap berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku.

“Saya pribadi adalah orang yang ikut menandatangani usul Protap. Saya yakin, jika dalam memproses usul ini tetap mengedepankan kebersamaan dan tetap berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku,” ujar Anhar.
Pastor Hasibuan (F-PDS) mengatakan, keinginan masyarakat Tapanuli untuk memajukan diri agar disikapi bijaksana. Karena usul pembentukan Protap bukan upaya memisahkan marga-marga dan agama-agama yang ada di sana.

“Kiranya saudara-saudara kita yang menolak jangan memiliki prasangka negatif terhadap usul Protap. Kalau rakyat meminta pemerataan pembangunan, kenapa kita harus tolak?” kata Pastur.
Usai pertemuan dengan Komisi II DPR, Ketua Pansus Pembentukan Protap, Banuaran Ritonga mengatakan, pihaknya secepatnya akan memberikan laporan ke pimpinan DPRD Sumut untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna untuk diambil keputusan.
“Keputusan menerima atau tidak menerima, itu tidak akan ada dari pansus, melainkan di paripurna,” tegasnya.

Sebanyak 14 anggota Pansus Protap DPRD Sumut hadir dalam acara tersebut, yakni Banuaran Ritonga (Ketua), Belly Simanjuntak (Demokrat), John Erron Lumban Gaol (PDIP), Budiman Nadapdap (PDIP), Burhanuddin Rajagukguk (PDS, Syamsul Hilal (PDIP), Sukron Tanjung (Golkar), Hosen Hutagalung (PPP), Heryansyah (PKS), Sigit Pramono (PKS), Raden Syafei (PBR), Kamaluddin Harahap (PAN), Amas Muda (Golkar) dan Ibrahim Sakti (PAN).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh ketua dan anggota DPRD kabupaten/kota pengusul Protap, di antaranya Johny Naibaho (Ketua DPRD Samosir), Tumpal Sitorus (Ketua DPRD Tobasa, Bangun Silaban (Ketua DPRD Humbahas), Fanelama Sarumaha, Fidelin Giawa dari DPRD Nias Selatan.
Perwakilan marga yakni, dari marga Tambunan dan pengurus marga Panggaben, serta warga Samosir yang ada di Jakarta juga memberikan dukungan kepada Pansus untuk menyetujui usul pembentukan Protap.

Sumber : (ant) Medan Bisnis Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pembentukan Provinsi Tapanuli Hampir Final
Artikel selanjutnya :
   » » Penobatan Syamsul Arifin Sebagai Raja Batak Diprotes Keras