Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
19
Mei '07

Asuransi PHK Mutlak


Pemerintah Seharusnya Juga Turut Berkontribusi dalam Premi

Kalangan serikat pekerja menilai sistem asuransi pemutusan hubungan kerja atau PHK mutlak diterapkan secara utuh. Usulan iuran 2,5-5 persen dari gaji pekerja untuk premi asuransi PHK dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pesangon seharusnya ditanggung oleh pemerintah.

“Dari usulan yang ada, tampaknya pemerintah belum mau menerapkan sistem asuransi PHK secara utuh. Padahal, dalam konsep asuransi PHK yang sesungguhnya, pemerintah harus berkontribusi dalam pembayaran premi,” kata Presiden Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizky, Jumat (18/5) di Jakarta.

Seperti diberitakan Kompas, Jumat (18/5), pemerintah telah menetapkan batas atas gaji yang dijamin pembayaran pesangonnya adalah Rp 5,5 juta per bulan, atau lima kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp 1,1 juta per bulan.

Kebijakan diambil berdasarkan fakta bahwa dari 90 juta pekerja di Indonesia, 99 persen di antaranya bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas atas gaji yang menjadi faktor pengali hak pesangon pekerja untuk melindungi pengusaha dan buruh.

Misalnya, pekerja tingkat manajer bergaji Rp 10 juta per bulan dengan masa kerja 10 tahun yang mengalami PHK berhak pesangon dua kali perhitungan minimal pesangon ketenagakerjaan atau 18 bulan upah.

Namun, nilai gaji yang dipakai sebagai faktor pengali jumlah pesangon adalah Rp 5,5 juta sehingga haknya sebesar Rp 99 juta. Sementara untuk memperoleh sisa pesangon dari kekurangan faktor pengali sebesar Rp 4,5 juta lagi, pekerja dapat berunding dengan pengusaha.

Belum utuh

Menurut Yanuar, meskipun pola ini menjamin pembayaran pesangon pekerja, pemerintah belum menerapkan sistem asuransi PHK seutuhnya. Pemerintah seharusnya turut berkontribusi dalam pembayaran premi asuransi PHK.

Di Jepang, pemerintah menanggung iuran premi asuransi PHK 25,4 persen dari 26,9 persen gaji pekerja per bulan. Indonesia bisa menerapkan ini dengan cara meredistribusi dividen PT Jamsostek (Persero) dan penerimaan negara dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pesangon jangan mengurangi hak-hak buruh yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pemerintah juga harus lebih aktif menindak pengusaha yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program Jamsostek. Dari 28 juta pekerja formal, hanya 7 juta orang yang aktif sebagai peserta Jamsostek,” katanya.

Sumber : (ham) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Guru Tateabulan Restui Syamsul Arifin Cagubsu
Artikel selanjutnya :
   » » Menuntaskan Trans-Jabar Selatan