Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
9
Mei '07

Sikap Dewasa Dalam Perbedaan Pendapat


Usulan pembentukan protap, sekarang sudah menjadi urusan atau wewenang pemerintah pusat, dan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Soal jadi tidaknya dilahirkan propinsi yang merupakan pemekaran propinsi Sumut ini tergantung pemerintah pusat, jangan lagi ada upaya mempersoalkan sah tidaknya proses pemekaran.
Nias, Dairi Tegas Tolak Gabung Dengan Protap
Kabupaten Nias dan Dairi tetap konsisten menolak bergabung dengan pembentukan Protap. Hal ini tercermin dalam pertemuan Pansus Protap DPRD Sumut yang berlangsung di ruang Martabe Kantor Gubsu, Kamis (3/5), Medan.

Wabup Nias, Temuzaro Harefa, menilai rekomendasi Ketua DPRDSU atas pembentukan protap itu cacat hukum, karena melanggar tata tertib DPRD, jadi jangan dipaksa-paksakan karena cara seperti itu tidak baik. Jadi mari lakukan dengan baik. Namun menurut Temuzaro Harefa, dia pada prinsipnya mendukung Protap sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.
Sumber : Waspada, 04/05/2007

Anggota FPPP DPRDSU : Rekomendasi Propinsi Tapanuli Jangan Lagi “Dicekcok”
Diingatkan semua pihak untuk tidak lagi “mencekcoki” apalagi terus menerus “meributi” rekomendasi pembentukan protap yang sudah dikeluarkan Ketua DPRD Sumut, H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH pada 24 Maret 2007, karena hal itu sudah final dan tidak dapat diganggu gugat lagi.
Keluarnya surat rekomendasi itu bukan atas kemauan ketua dewan sendiri, tapi setelah adanya kesepakatan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi dalam menyahuti 10.000 pendukung Protap. Demikian Anggota FPPP DPRD Sumut, H. Nailul Amali menjelaskan tentang Protap di Medan.
Sumber : Sinar Indonesia Baru, 07/05/2007

Pansus Protap Ditinggal
Panitia khusus (Pansus) pembentukan Protap mengundang Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang tergabung dalam rencana pembentukan Protap. Pertemuan dilaksanakan, Kamis (3/05), di aula Martabe kantor Gubsu. Adapun acara mengagendakan klarifikasi dukungan serta pembahasan aspirasi dari masing-masing kabupaten/kota.

Peserta antara lain, F.L. Fernando Simanjuntak (Ketua DPRD Taput), Tompul Sitorus (Ketua DPRD Tobasa), Jhonny Naibaho (Ketua DPRD-Samosir), Bangun Silaban, SE (ketua DPRD Humbahas dan DR. Hadirat Manao, SH, S.Sos (Ketua DPRD Nisel) memilih “walkout”, menunggu di salah satu restoran di Medan. Sementara seorang dari mereka yaitu FL. Simanjuntak datang sendiri ke Aula Martabe mengatasnamakan rekannya lalu membacakan pernyataan mereka berlima.

“Walkout” kelima ketua DPRD Kabupaten/Kota itu karena, mereka menganggap bahwa undangan untuk membicarakan Protap tidak perlu lagi karena surat rekomendasi penyampaian aspirasi sudah keluar. Kemudian kelima ktua DPRD itu mempermasalahkan tempat pertemuan di Kantor Gubsu, menurut mereka rapat DPRD Sumut sebaiknya di gedung DPRD Sumut.
Sumber : Sumut Pos, 04/05/2007

Analisa
Usulan pembentukan protap, sekarang sudah menjadi urusan atau wewenang pemerintah pusat, dan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Soal jadi tidaknya dilahirkan propinsi yang merupakan pemekaran propinsi Sumut ini tergantung pemerintah pusat, jangan lagi ada upaya mempersoalkan sah tidaknya proses pemekaran.

Rekomendasi

Perbedaan pendapat dalam pembentukan protap harus disikapi dengan cermat. sehingga upaya untuk mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli tetap dapat ditingkatkan atau dicapai. (samosir)
Sumber : (Tim Info News BPPI Medan)  BIP News Room


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.