Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
9
Mei '07

Panitia Protap dan DPRD dari 7 daerah di Tapanuli Diterima DPD-RI, DPD-RI Dukung Pembentukan Propinsi Tapanuli


Panitia Ad-Hock (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara institusi mempersilahkan dan mendukung usul pembentukan Provinsi Tapanuli dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara. Hingga kini DPD menilai pemekaran provinsi jauh lebih urgen daripada pemekaran kabupaten/kota.

Pendapat dan dukungan DPD ini terungkap saat menerima kunjungan DPRD dari tujuh daerah yang akan bergabung dalam Provinsi Tapanuli. Ketujuh perwakilan DPRD tersebut yakni Fernando Simanjuntak (Ketua DPRD Taput), Johny Naibaho (Ketua DPRD Samosir), Bangun Silaban (ketua DPRD Humbang Hasundutan), Meyda Hutagalung (Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga), Antonius Hutabarat (Anggota DPRD Tapteng dan Fanelama Sarumaha (Anggota DPRD Nias Selatan).

Mereka juga didampingi Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli dari Sumut yakni GM Chandra Panggabean, Budiman Nadapdap, Hasudungan Butar-butar, Datumira Simanjuntak, Juhal Siahaan, Tahan Panggabean, KCT Sianturi, Ottonier Simanjuntak dan Sanco Manullang. Sedangkan dari panitia Jakarta terlihat hadir Marthin Sirait, Marthin Hutabarat, dan MB Hutagalung.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak mengatakan, masyarakat Tapanuli Utara secara konsekuen tetap mendukung Provinsi Tapanuli. “Hampir seluruh masyarakat Taput mendukung dan sangat merindukan kehadiran Provinsi Tapanuli. Buktinya, saya sebagai ketua DPRD datang langsung menyampaikan ke DPD,” ujar Fernando.

Sementara itu Ketua DPRD Samosir Johny Naibaho mengatakan, bahwa keputusan Samosir mendukung Provinsi Tapanuli sudah final. Dukungan ini didasari pada kenyataan bahwa Samosir khususnya dan Tapanuli umumnya selalu ditinggalkan dan tidak diperhatikan. “Sebetulnya, Tapanuli bukan daerah tertinggal, tapi daerah yang selalu ditinggalkan. Manfaat pemekaran sudah kami rasakan. Dibentuknya  Kabupaten Samosir adalah contoh yang langsung kami rasakan, yakni terjadinya percepatan pembangunan. Hal ini juga yang diharapkan jikaProvinsi Tapanuli terwujud,” ujar Johny.

Menanggapi usulan ini, anggota PAH I DPD umumnya sangat mendukung. Harun Al-Rasyid (NTB) mengatakan, DPD sangat mendukung upaya pemekaran Provinsi Tapanuli, karena akan berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan pembangunan di Tapanuli.
“DPD wajib mendukung. Kalau DPD tidak mendukung, bubarkan saja. Pemekaran provinsi ini jauh lebih penting dibanding pemekaran kabupaten/kota,” ujar Harun Al-Rasyid.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua PAH I Sudarto. Hanya saja ia tetap mengingatkan agar panitia tetap memperhatikan dan melengkapi syarat yang ditentukan dalam PP 129/2000 dan UU nomor 32 tahun 2004.
“Saya harapkan panitia melengkapi dukungan dana provinsi induk, peta, batas wilayah, asset dan ibu kota,” ujarnya.

Sedangkan anggota DPD asal Sumut, Lundu Panjaitan menyatakan kesediaannya menjembatani komunikasi panitia dengan DPD dan sebaliknya. “Saya siap menjadi penghubung panitia ke DPD maupun sebaliknya,” ujar Lundu.

Pertemuan tersebut dipimpin H Kaprawi, didampingi Soedarto (Ketua PAH I), dan beberapa anggota DPD RI lainnya, diantaranya, Lundu Panjaitan SH (DPD Sumut), HM Hasan (Jambi), Adnan NS (NAD), Harun Al Rasyid (NTB), Haryanti (Lampung) dan lain-lain.

Anjing menggonggong kafilah berlalu

Anggota DPD RI dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Adnan NS mengemukakan, pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) sesungguhnya sudah terlambat mengingat kondisi daerah itu yang jauh tertinggal dibanding daerah lain. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan pembangunan di daerah Sumut dewasa ini ibarat kapal oleng. Kemajuan pembangunan di Pantai Timur Sumut tidak sebanding dengan di Pantai Barat, khususnya yang dulunya masuk Keresidenan Tapanuli.

Menurut Adnan, mendengar nama dan daerah Tapanuli yang terbayang dalam pikiran adalah kegersangan dan kemiskinan. Makanya, kalau mau sepakat, kegersangan tersebut tidak boleh dibiarkan terus menerus, karena bisa berdosa ke anak cucu. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan jalan pemekaran.
Mantan wartawan ini membenarkan, untuk mewujudkan Propinsi Tapanuli memang menghadapi tantangan yang berat. Ada saja pihak yang kontra dengan tujuan dan kepentingan tertentu. “Saya harap perjuangan harus jalan terus, biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu,” ujarnya yang disambut gelak tawa riuh baik dari pimpinan dan anggota DPD RI, maupun delegasi panitia pembentukan Propinsi Tapanuli.
Dia berharap, dengan semangat juang yang dimiliki masyarakat Tapanuli (baca Batak), panitia akan berpacu sehingga Propinsi Tapanuli terealisasi sebelum matahari terbit pada tahun 2008.

Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Harun Al Rasyid menyatakan, kalau diteliti secara cermat, daerah tertinggal di bumi nusantara (Indonesia) bukan hanya di daerah Indonesia Timur, karena kenyataannya daerah tertinggal juga ada di Propinsi lain, termasuk di daerah Sumut. Makanya, anggapan yang menyebutkan daerah Sumut sudah maju merupakan pendapat yang salah. “Menurut saya, daerah Sumut, bukan sekedar tertinggal, tetapi sudah meranggas” tukasnya seakan menggambarkan betapa jauhnya ketertinggalan Sumut dibanding dengan daerah lain.

Menurut Harun, selama ini banyak orang asal Sumut yang dipercaya sebagai pejabat tinggi di pemerintahan, namun hingga saat ini daerah Sumut, khususnya Tapanuli tidak maju-maju. “Penyebabnya, mungkin lupa membangun kampung halaman dan barangkali supaya lebih cepat maju, suatu daerah harus dibangun oleh orang daerah sendiri melalui pemekaran” ucapnya setengah berkelakar sambil menyebutkan sejujurnya yang paling riskan adalah memekarkan Kabupaten. Artinya, pembentukan Propinsi jauh lebih baik dibanding pemekaran kabupaten asalkan Kepala Daerahnya bisa mengatur dana yang diperoleh demi kepentingan bersama.

Harun menegaskan, pada prinsipnya, DPD harus mendukung daerah pemekaran, dan kalau tidak mendukung, lebih baik dibubarkan saja. Jadi, ia yakin, pembentukan Propinsi Tapanuli akan terwujud dalam waktu yang tidak lama.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Lampung Haryanti mengemukakan, karena usul pembentukan Propinsi Tapanuli adalah aspirasi masyarakat, bukan pesanan maka DPD akan mendukungnya, meskipun wewenang yang memutuskan nantinya adalah DPR RI.

Sebagai bentuk dukungan, Haryanti pada akhir kata-katanya mengucapkan pantun yang sudah disiapkan catatannya. Bunyinya: “Rombongan delegasi pembentukan Propinsi Tapanuli datang ke Jakarta, menemui tim DPD Pemekaran Kabupaten/Kota. Dukungan Harap Segera, Masyarakat Sudah Menanti, Tapanuli Untuk Disahkan. Ikan Cepat Ikan Gabus, Makin Cepat Makin Bagus”.

Sebelumnya, anggota DPD RI dari Jambi HM Hasan menegaskan, seandainya DPD punya wewenang untuk mengambil keputusan maka pembentukan Propinsi Tapanuli sekarang ini juga akan disahkan. Karena itu, ia berjanji akan berupaya melobby pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) sehingga pembentukan Propinsi Tapanuli itu menjadi kenyataan.

Sumber : (Jos/H1/m) Harian SIB, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Sikap Dewasa Dalam Perbedaan Pendapat
Artikel selanjutnya :
   » » Imanuel dkk siap tempur