Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
5
Mei '07

Rekomendasi Pembentukan Provinsi Tapanuli Dipertanyakan


Rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli (protap) yang dikeluarkan DPRD Sumatera Utara (Sumut), dipertanyakan. Pihak yang pro menilai rekomendasi itu sah, namun yang lain mengatakan cacat hukum. Jika tak ditangani lebih awal, dikhawatirkan usul pembentukan provinsi baru ini pun berbuah konflik horizontal.

Benih-benih perpercahan mulai terlihat dari sikap lima pimpinan DPRD kabupaten/kota yang akan bergabung ke dalam Protap. Mereka menolak hadir memenuhi undangan Ketua DPRD Sumut untuk membahas pembentukan Protap yang semula bakal digelar Kamis (3/5) di kantor gubernur Medan Alih-alih hadir, mereka justeru menyampaikan sikap atas acara tersebut.

Kelima pimpinan DPRD itu adalah Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara FL Fernando Simanjuntak, Ketua DPRD Toba Samosir Tumpal Sitorus, Ketua DPRD Samosir Jhony Naibaho, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Bangun Silaban, dan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Hadirat Manao. Sedang DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga - yang masuk dalam Protap — tidak hadir dan tidak ikut menandatangani pernyataan sikap.

Mereka menyatakan, undangan Ketua DPRD Sumut untuk membahas pembentukan Provinsi Tapanuli kepada DPRD kabupaten/kota yang akan bergabung ke dalam Protap dianggap sudah tidak relevan lagi. Alasannya, pembahasan pembentukan Provinsi Tapanuli sudah final dengan terbitnya rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli dari DPRD Sumut tertanggal 24 April 2007, dan rekomendasi gubernur Sumut tanggal 26 April 2007.

Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Bangun Silaban menilai, surat undangan Ketua DPRD Sumut itu membingungkan. Sebab dengan keluarnya surat rekomendasi pimpinan DPRD Sumut secara otomatis kerja Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Protap selesai dan otomatis bubar. ‘’Lima pimpinan DPRD kabupaten/kota sepakat tidak perlu adanya Pansus lagi,'’ katanya. Rekannya juga mengatakan, proses selanjutnya adalah memperjuangkan pembentukan provinsi baru ini ke Pusat sesuai dengan mekanismenya.

Hal itu berbeda dengan pandangan Pansus DPRD Sumut pembentukan Protap. Rekomendasi No.2266 tanggal 24 April itu dianggap tak pernah ada. `’Selain dikeluarkan tidak melalui mekanisme sidang paripurna, juga diberikan di bawah tekanan massa. Jadi cacat hukum dan tidak perlu diindahkan,'’ kata Banuaran Ritonga, Ketua Pansus, kemarin (4/5). Karena itu pihaknya akan terus melakukan tahapan kerja Pansus, yakni merekam berbagai masukan terkait dengan aspirasi pembentukan Protap.

Sebagaimana diberitakan, rekomendasi pembentukan Protap akhirnya dikeluarkan Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe, setelah ribuan massa pro Protap menekannya. Aksi itu sendiri dilakukan karena Pansus dinilai bekerja setengah hati .
Sumber : (nin ) Republika Online, Medan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Nias, Dairi Tegas Tolak Gabung Dengan Protap
Artikel selanjutnya :
   » » Lebih Romantis dari Lagunya