Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
4
Mei '07

Nias, Dairi Tegas Tolak Gabung Dengan Protap


Kabupaten Nias dan Dairi tetap konsisten menolak bergabung dengan rencana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Hal ini tercermin dalam pertemuan Pansus Protap DPRDSU yang berlangsung di Ruang Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (3/5).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Pansus H Banuaran Ritonga, anggota H Syukran J Tandjung, H Amas Muda Siregar, H Nurdin Achmad, Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Sigit Pramono Asri. Mewakili Pemkab/kota hadir di antaranya dari Taput, Humbang Hasundutan diwakili Drs O Silaban, Tobasa diwakili Asisten Pemerintahan A Sagala, Samosir diwakili Asisten 1 Melani Butar-butar, Nias Selatan, Nias, Dairi diwakili Drs M Bakkara dan Sibolga diwakili Syaiful Bahri Hasibuan. Sedangkan perwakilan dari Pak-pak Bharat dan Tapanuli Tengah tidak hadir, tanpa alasan.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dan Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara, mewakili Pemkab Dairi yakni Asisten Pemerintahan, M Bakkara tegas menolak bergabung dengan Protap.

Wabup Nias Temazaro Harefa menilai rekomendasi Ketua DPRDSU atas pembentukan Protap itu cacat hukum, karena melanggar tata tertib DPRD. “Negara kita ini negara hukum, jadi harus berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku. Harus dilaksanakan dengan mekanisme yang ada, jadi jangan dipaksakan karena cara-cara seperti itu tidak baik. Jadi, mari lakukan dengan benar,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara mengatakan, menolak bergabung dengan Protap sesuai keputusan rapat DPRD 12 Januari 2007. “Keinginan bergabung tersebut harus ada kemauan politik masyarakat dan Pemda, jadi jangan dipaksakan,” ujarnya.

Namun menurut Wabup Nias Temazaro Harefa, pada prinsipnya Nias mendukung pembentukan Protap sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa pertimbangan mempengaruhi Nias tidak bergabung dengan Protap.

Di antaranya ditinjau dari segi historis, pembentukan Protap pada awalnya direncanakan sebagai salah satu manifestasi eks Keresidenan Tapanuli. Ternyata seiring perjalanan waktu, daerah kabupaten/kota tidak mencerminkan keseluruhan wilayah dimaksud.

Dari aspek geografis, Kabupaten Nias terpisah 92 mil laut dari daratan Pulau Sumatera. Bila dihubungkan dengan sarana dan prasarana transportasi tersedia saat ini, maka jarak tempuh Gunung Sitoli-Medan 50 menit dengan pesawat udara, dibanding dengan perjalanan laut sekitar 10 jam Gunung Sitoli-Sibolga ditambah perjalanan darat sekitar lima jam Sibolga - Siborong-borong (rencana terakhir ibukota Protap).

Dikatakan Harefa, meski ibukota Protap tersedia fasilitas Bandara, namun pembukaan jalur penerbangan komersial antara dua wilayah ini memerlukan waktu relatif lama dan pembiayaan yang besar. Sementara itu, dari aspek budaya sosial, kata Harefa, diusungnya nama Tapanuli, sebagai kesatuan budaya sosial, Nias mempunyai karakteristis sendiri masih dijunjung tinggi masyarakatnya. Demikian juga menyangkut aspek sosial politik, derasnya aspirasi masyarakat Nias menolak bergabung dengan Protap disampaikan langsung kepada DPRD.

Sementara Ketua dan anggota Pansus Protap DPRDSU H Banuaran Ritonga dan H Syukran J Tandjung menyatakan rekomendasi Ketua DPRDSU tentang pembentukan Protap menurut tata tertib dewan tidak sah. Rekomendasi itu sah jika melalui sidang paripurna.

Banuaran juga menegaskan Pansus masih berjalan. Ketua DPRDSU masih mengakui keberadaan Pansus dengan adanya undangan kepada Pemkab/kota untuk membahas masalah ini. “Pansus tetap berjalan sampai tugas selesai,” ujar H Syukran.

Sementara itu, Ahmad Ikhyar Hasibuan mengatakan, di negara Indonesia ini prosedural sangat dihormati. “Pansus itu bukan lah kelompok mendukung atau menolak, tetapi menjalankan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ikhyar memberikan contoh, seluruh rakyat Aceh itu menginginkan merdeka, apa itu bisa dilakukan pemerintah pusat. “Jika semua masyarakat Sumatera Utara ingin merdeka, lalu kita bisa langsung merdeka. Tentu tidak bisa segampang itu.”

Contoh lain, daerah Labuhan Batu ingin bergabung dengan Riau. Apakah permintaan itu bisa diterima pemerintah pusat. Ikhyar mengatakan, dukungan masyarakat itu hanya satu point dari 43 point yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk membentuk satu wilayah. “Pertimbangan pemekaran itu sangat kompleks dan untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh.”

Jadi, kata Ikhyar dari Partai Demokrat, dukungan masyarakat itu 1/43. “Masih ada lagi pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan psikologis kewilayahan. Itemnya itu sekira 42 point lagi harus dipenuhi.” Untuk itu, kata Ikhyar, Pansus bekerja sesuai mekanisme. “Jadi kita tunggu saja hasil kerja Pansus, karena masih banyak lagi yang harus dikerjakannya. Dari pertemuan dengan Mendagri, melihat daerah yang sudah dimekarkan, mendengarkan proses yang telah dilalui Pemprovsu dan memanggil Pemkab/Pemko yang ikut bergabung dan menolak Protap,” ujarnya.

Sumber : (m19/m22) Waspada Online, Medan


Ada 4 tanggapan untuk artikel “Nias, Dairi Tegas Tolak Gabung Dengan Protap”

  1. Tanggapan gunawan:

    Cocoklah ada Nias dan Dairi yang menolak PROTAP, soalnya jangan gegabah membentuk PROTAP padahal Sumber Daya belum tersedia. Kalau Nias memang cukup beralasan karena jauh, Dairi juga jauh kalau ke Siborong-borong, Biarlah Dairi menikmati dulu keadaannya seperti ini

    Horas

  2. Tanggapan Parsaoran M:

    batal kan saja protap..soalnya ada oknum-oknum yang terlibat money politics.saya dari STMIK SM XII pimpinan yayasan GM.Panggabean, dibayar 30 rb (demo I) dan 10 rb(demo II sekaligus rekomendasi dari ketua DPRDSU).kalo menyebarkan ini kami diancam dipecat dari Mahasiswa.

    kasihan nanti tambah sengsara rakyat tapanuli.

  3. Tanggapan Maridup Hutauruk:

    Kata ‘berani’ dan ‘tidak berani’ sering juga diasumsikan berhubungan dengan kata ‘pakai otak’ dan ‘tak pakai otak’ untuk mengungkapkan bahasa yang memberdayakan akal dan pikiran dalam mengambil keputusan. Issu protap memang sudah lama menjadi wacana dan belakangan sudah menjadi usulan yang tergaung lebih banyak ‘kontra’ daripada ‘pro’. Tapanuli sebagai kata kunci untuk sebuah nama tentu dimaksudkan untuk memperhalus kesan etnis yang diharapkan akan menganulir kesan keberbedaan kawasan padahal Batak sebagai ciri spesifik sudah sangat dikenal sebagai bangsa yang mengandung keberagaman bahkan budayanya sebagai penganut azas demokrasi yang paling tua. Nias dalam konteks artikel yang ‘menolak tegas’ tentu punya alasan bernuansa historis kultural, sementara Dairi tak akan berani saya katakan bukan Batak.

    Kalau ada alasan penolakan yang menyangkut Hukum dan Peraturan dibawah naungan yang disebut negara tentu saja mereka-mereka itu benar menjalankan azas2 negara yang harus dijunjung tinggi oleh semua rakyat yang bernegara. Artinya azas2 itu dijunjung dikepala dengan kedua belah tangan sementara azas2 itu jauh dari perut yang ditinggalkan oleh kedua belah tangan yang seharusnya selalu dekat dengan perut. Tangan2 inilah sebagai dalih mengatakan cacat hukum dan sebagainya. Disebutlah mereka-mereka itu ‘benar’ tetapi ‘tak betul’. Esensi tentang ‘Peraturan/UU’ yang disebut hukum dalam suatu negara tentu bermakna bahwa hukum itu adalah ‘kebutuhan’ dan bukan sebagai ‘ancaman’. Kalau hukum sebagai kebutuhan tentu akan muncul pertanyaan ‘Sudahkan hukum itu memenuhi kebutuhan rakyat Batak?’ Kalau belum! tentu hukum itu harus dilengkapi agar hukum itu tetap sebagai kebutuhan dan bukan ancaman, maka dilengkapilah hukum itu dengan yang disebut sebagai ‘kebijaksanaan’ tentu oleh negara dan tangan2 tadilah sebagai aparatnya, maka jadilah ‘Propinsi Batak’. Ajakan sopan untuk Nias ikut di Protap tentu tidak diperlukan lagi dan Dairipun akan berpikir keras untuk bersikap.

    Gambaran ‘Probat, bukan Protap’ adalah seorang ibu yang sedang menggendong anak berjalan di jalan lintas negara yang berlobang-lobang dan menjunjung keranjang kehidupan diapit kedua belah tangannya dengan busana kumuh seadanya dan melemparkan pancaran aura dan bila harus antri dipintu surgapun akan terusir oleh penjaga si Jibril. Sementara yang disebut sebagai anak2 negara bagaikan gadis fashion berjalan berlenggak-lenggok diatas ‘the red carpet’ menyandang kemuliaan hukum, menaburkan ‘aroma teraphy’, berbusana yang memancarkan aura berkilauan menyilaukan, dan tanpa menunjukkan identitaspun si Jibril akan mempersilahkannya masuk surga. Nah! dua figur inilah yang dicoba oleh hati nurani untuk memaparkannya kepada insan Batak, bukan kepada insan lain yang ‘non-Batak’, tentu logikanya diterima oleh semua.

    Lukisan alam yang indah permai, hamparan tanah ratusan ribu hektar yang ditelantarkan tak termanfaatkan, sumber panas bumi yang bisa menghangatkan dan menerangi seluruh Sumatra, bahan tambang yang sudah sejak jaman Sumeria memperkaya budaya, Wewangian hutan yang sudah mengharumkan Mesir, Sinar mentari yang mampu menggantikan sebagian kehangatan ulos, Hembusan angin yang mampu memutar mainan-mainan turbin, Aliran sungai yang mampu memutar bola bumi, kok dibilang tak mampu menggaji raja-raja? Hanya dengan bersiul maka semua teknologi jagad akan berkumpul di Tanah Batak, maka budaya Atlantis yang diceritakan oleh Plato mekar semerbak.

    Dari kata ‘berani / tak berani’ tentu muncul kata ‘kok takut?’ Bagaimana sekecil NTB/NTT/Gorontalo/Babel yang bukan kesetaraan Batak ternyata mampu menunjukkan identitasnya sebagai propinsi? Atau memang Batak bukan lagi sebagai suatu identitas melainkan hanyalah sebuah sebutan yang hakekatnya tak berarti apa-apa di negara ini.

  4. Tanggapan Pahala Panjaitan:

    Tepat satu tahun yang lalu dilaksanakannya rapat akbar pembentukan provinsi Tapanuli di Tarutung saya saksikan sendiri dan dihadiri beberapa orang anggota DPR Komisi II dari Jakarta, beberapa kabupaten di Tapanuli turut menghadiri dan menyatakan IKRAR akan bergabung dengan provinsi Tapanuli termasuk Kabupaten NIAS lhah…. sekarang ini mereka mundur. Saya tidak tahu ini gejala munafik atau bagaimana.

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.