Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
2
Mei '07

Hapus Sistem Kerja Kontrak


Buruh Termarjinalisasi dan Tak Memiliki Kepastian Masa Depan

Buruh Indonesia menuntut pemerintah menghapuskan sistem kerja kontrak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem tersebut dinilai tidak adil dan memarjinalisasi nasib buruh karena menimbulkan ketidakpastian masa depan.

Tuntutan itu disuarakan hampir di semua unjuk rasa perayaan Hari Buruh Internasional di beberapa tempat di Indonesia, Selasa (1/5). Ribuan buruh berkumpul di pusat-pusat pemerintahan, parlemen, dan kawasan-kawasan industri untuk berorasi menyuarakan tuntutan.

“Pemberlakuan sistem kerja kontrak membuat buruh tidak memiliki masa depan. Sudah saatnya pemerintah menghapusnya karena tidak membuat buruh nyaman bekerja karena selalu dihantui pemecatan tanpa hak apa pun,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban dalam unjuk rasa di Tanjung Priok, Jakarta.

Para buruh di Bandung, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, tegas menolak sistem kerja kontrak.

Seperti barang

Sistem ini menjadikan para buruh tidak memiliki jaminan pekerjaan. Pekerja diperlakukan seperti barang, jika tidak layak pakai langsung dibebastugaskan. Kerja kontrak memang tidak melanggar hukum jika diterapkan pada pekerjaan tidak tetap, seperti sopir, petugas keamanan, dan petugas kantin.

Namun, kenyataannya, kini pada semua jenis pekerjaan diterapkan sistem outsourcing. “Ini melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003. Pemerintah harus berani menertibkan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar,” kata Waras Wasisto, koordinator lapangan unjuk rasa SPN Jawa Barat.

Tuntutan serupa juga disampaikan sedikitnya 5.000 buruh dari Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI) Reformasi, Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, dan Gerakan Serikat Buruh Manufaktur Indonesia (GSBMI) kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno di Gedung Depnakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Sebanyak 10 wakil pengunjuk rasa kemudian berdialog dengan Erman Suparno. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

“Pemerintah harus segera memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang memihak pada pengusaha,” kata Sekretaris Jenderal F-SPSI Reformasi Ahmad Rozak.

Selanjutnya, pemerintah juga diminta segera merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Menurut Ahmad, pemerintah hendaknya menyerahkan semua keuntungan PT Jamsostek (Persero) untuk kesejahteraan buruh. Pada tahun 2006, pemerintah menerima dividen Rp 764 miliar dari Jamsostek.

Setelah menerima wakil buruh, Mennakertrans kemudian berdialog dengan ribuan buruh yang menunggu di luar.

Soal tuntutan penghapusan sistem pekerja kontrak, dividen Jamsostek untuk kesejahteraan buruh, dan aturan ketenagakerjaan yang belum berpihak kepada buruh, Mennakertrans menyatakan akan menampungnya. “Saya akan membahasnya dengan menteri terkait,” ujarnya.

Akibat iklim investasi

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, perayaan Hari Buruh Internasional tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Menurut dia, aksi damai yang berjalan seperti sekarang harus berlanjut terus.

“Soal penghapusan sistem kerja kontrak, kami pun sebenarnya lebih menginginkan mempekerjakan buruh tetap. Tetapi selama kondisi bisnis masih sulit, tentu kami belum bisa menerapkannya,” kata Djimanto.

Menurut dia, saat ini pengusaha dan buruh masih membahas draf Rancangan Peraturan Perusahaan tentang Pesangon di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Pembahasan itu saat ini masih buntu karena serikat buruh dan pengusaha belum mencapai kata sepakat.

Permintaan yang sama juga disampaikan para buruh yang melakukan aksi demo di Makassar. Ratusan buruh yang berunjuk rasa ke Kantor Gubernur dan DPRD Sulsel itu menolak sistem kerja kontrak dan pemutusan hubungan kerja sepihak. Buruh menuntut disediakannya pendidikan gratis. Di Denpasar terjadi marjinalisasi nasib buruh pariwisata. Pergantian kepemilikan industri pariwisata di Bali diikuti rasionalisasi karyawan.

Sumber : (HAM/INU/JOS/DIK/DOE/BEN/MHF/MKN/WER/SIR/INA/ETA/ACI/ODY/HLN/LKT/ZUL/YNS) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Mayday Jangan Anarkis
Artikel selanjutnya :
   » » Balon Gubsu [Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara] Harus Profesional