Istana Diserbu 50.000 Orang

Sedikitnya 20.000 sampai 50.000 buruh dari Jabodetabek berencana berunjuk rasa di Jakarta, Selasa (1/5) hari ini, dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia (Mayday). Polisi menyiapkan personel sampai 30.000 orang untuk mengamankan demo yang rawan anarkis itu.
Ada 13 organisasi buruh yang terdaftar di Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya untuk berunjuk rasa di Jakarta hari ini. ‘’Diperkirakan ada 20 ribu sampai 50 ribu massa yang ikut berdemonstrasi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Untung Yoga Ana di kantornya, Senin (30/4).

Organisasi yang terdaftar berunjuk rasa itu di antaranya Serikat Pekerja Nasional (SPN), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Forum Nasional Serikat Pekerja (FNSP), Serikat Buruh Transportasi Nasional (SBTN).
Kemudian, Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (SPOI), Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Indonesia (GSPMI), Pekerja Ambulan Gawat Darurat 118, Forum Komunikasi Serikat Buruh Tangerang (FKSBT), dan gabungan beberapa LSM pemerhati hukum.

Ketut mengatakan, pihak Polda Metro Jaya menyiapkan 21 ribu sampai 30 ribu personel yang terdiri atas Polantas, Reserse, Intelkam, dan Detasemen Khusus 88. ‘’Khusus Jakut, Jakbar, dan Jaktim kekuatan Polres dan Polsek dioptimalkan,” katanya.
Sementara di luar Jakarta Polres Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor juga dipersiapkan. ‘’Kami juga mendapat pasukan BKO dari Mabes Polri,” katanya.

Sasaran aksi diperkirakan di Istana Negara, Bundaran HI, Balai Kota DKI Jakarta, DPRD DKI, kantor Dinas Tenaga Kerja DKI, kantor Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan gedung MPR/DPR.
Menurut Ketut, polisi telah berkordinasi dengan 48 pimpinan organisasi buruh. ‘’Mereka menyampaikan kepada Kapolda untuk berdemo secara damai. Kalau ada pelanggaran secara hukum, polisi akan bertindak secara tegas,” ujarnya.

Ketut meminta agar pimpinan di lapangan agar berkordinasi dengan polisi agar peserta aksi tidak disusupi. “Yang mengetahui peserta adalah pimpinannya. Kami memiliki keterbatasan,” ujarnya.
Ketut memperkirakan, aksi demo buruh ini akan berlangsung selama dua sampai tiga hari. ‘’Kepada masyarakat diimbau tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Kami juga meminta agar masyarakat memantau kondisi Jakarta melalui media massa. Pemblokiran jalur-jalur protokol, termasuk busway juga akan dilakukan bila diperlukan,” katanya.

Kapolda Metro Jakarta Raya Irjen (Pol) Adang Firman, kemarin, bersama Gubernur DKI Sutiyoso, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Liliek As Soemardjono memang rapat koordinasi di Balai Kota Jakarta, dengan sejumlah pimpinan organisasi buruh yang berunjuk rasa hari ini.
Sutiyoso mengingatkan masing-masing pimpinan elemen buruh agar menjaga ketertiban, terutama saat demo di seputaran Monas. Sutiyono juga mengingatkan pimpinan elemen buruh mewapadai potensi disusupi provokator yang bisa memicu terjadinya kerusuhan.

Tutup Pelabuhan
Sementara, sebelum melakukan aksinya hari ini, Federasi Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FSBTPI) hari ini akan menutup Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pekerja Nasional Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Budi Wardoyo kemarin.
Dikatakan, penutupan pelabuhan dilakukan pukul 9.00 hingga 13.00 WIB sebelum massa berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Di tempat itu, kata Budi, FSBTPI juga menurunkan 300 hingga 500 mobil angkutan perkotaan (angkot), 10 mobil pengaduk semen, 1.000 motor serta sejumlah truk kontainer. Setelah berkumpul, mereka akan bergabung dengan ribuan demonstran yang lain.

Di Bundaran HI, tambahnya, akan berkumpul 8.000 buruh dari Tangerang, Bekasi dan Kerawang, Jawa Barat. Budi menegaskan, setidaknya 20 ribu pekerja beserta elemen masyarakat yang lain akan mengepung Istana. “Yang turun tidak hanya massa buruh, tapi juga mahasiswa, petani, LSM, dan Papernas” tandasnya.
Sementara, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan pemerintah harus mencegah eskalasi penyimpangan sistem hubungan kerja outsourcing atau buruh kontrak.

Menurut dia, sekarang mayoritas pekerja berstatus outsourcing cenderung tanpa mengindahkan aturan. ‘’Itu merugikan pekerja dan menjadi salah satu tuntutan kami dalam Mayday,” ujarnya.
Menurut dia, mayoritas perusahaan tidak memiliki dana cadangan untuk pesangon buruh. Sehingga tren yang dipilih perusahaan adalah mengumumkan dalam keadaan bangkrut dan tidak membayar pesangon. Pilihan lainnya, perusahaan mengubah status pekerjanya dari pekerja permanen menjadi buruh kontrak. ‘’Itu pengalihan tanggung jawab.”

Selain itu, kata dia, setelah masa kontrak buruh selama 2 tahun banyak perusahaan tidak mau melanjutkan kontrak tersebut. Perusahaan lebih suka merekrut karyawan kontrak ketimbang mengangkat seseorang menjadi karyawan tetap. ‘’Dengan demikian perusahaan tidak perlu membayar kewajiban pada pekerja seperti pesangon dan dana pensiun,” ujarnya.
Selain itu, Rekson juga meminta peraturan mengenai Undang Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja direvisi terutama kebijakan pengangguran dan dana pesangon. Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu menjamin kepastian pengadilan hubungan industrial.

Apindo: Selamat
Sementara, pengusaha menyatakan tidak merasa terganggu dengan demonstrasi ribuan buruh yang menggelar aksi peringatan Mayday. Hal itu dinyatakan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta tadi malam.

Menurut dia, perayaan Mayday merupakan sesuatu yang baik bagi buruh dan rakyat Indonesia. ”Atas nama pengusaha kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Hendaknya perayaan ini bisa meningkatkan kinerja buruh, pengusaha, dan investor,” ujarnya.

Mengenai upah layak yang menjadi tuntutan para buruh dalam unjuk rasa hari ini, Djimanto mengatakan, upah itu tidak bisa pukul rata, karena terkait dengan kemampuan perusahaan. ”Jadi tidak bisa disamakan satu sama lain. Semuanya harus dibicarakan antara buruh dan pengusaha,” jelasnya.
Dia juga merasa yakin para pekerja atau buruh tidak akan melakukan aksi mogok, atau mengosongkan tempat pekerjaan mereka untuk turun ke jalan, menggelar aksi Mayday itu.
”Mereka hanya akan berdemonstrasi dan kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak akan ada masalah. Kita harus membedakan unjukrasa ini dengan demonstrasi yang lain. Ini unjuk rasa damai,” tandasnya.

Sumber : (ful/ar/rm) Duta Masyarakat, Jakarta