Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
30
Apr '07

Pemerintah Diminta Cegah Penyimpangan Sistem Kontrak Kerja


Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan pemerintah harus mencegah eskalasi penyimpangan sistem hubungan kerja outsourcing atau buruh kontrak.

Menurutnya, sekarang mayoritas pekerja berstatus outsourcing cenderung tanpa mengindahkan aturan. “Itu merugikan pekerja dan menjadi salah satu tuntutan kami dalam may day,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin (30/4)

Menurut dia, mayoritas perusahaan tidak memiliki dana cadangan untuk pesangon buruh. Sehingga tren yang dipilih oleh perusahaan adalah mengumumkan dalam keadaan bangrut dan tidak membayar pesangon. Pilihan lain, lanjut dia, perusahaan mengubah status pekerjanya dari pekerja permanen menjadi buruh kontrak. “Itu pengalihan tanggunga jawab,” kata dia.

Selain itu, kata dia, setelah masa kontrak buruh selama 2 tahun banyak perusahaan tidak mau melanjutkan kontrak tersebut. Perusahaan lebih suka merekrut karyawan kontrak ketimbang mengangkat seseorang menjadi karyawan tetap.

“Dengan demikian perusahaan tidak perlu membayar kewajiban pada pekerja seperti pesangon dan dana pensiun,” kataya.

Dalam rangka memperingati hari buruh internasional pada 1 Mei besok, Rekson juga meminta peraturan mengenai Undang Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja direvisi terutama kebijakan pengangguran dan dana pesangon. Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu menjamin kepastian pengadilan hubungan industrial.

Sumber : (Ninin Damayanti) Tempo Interaktif, Jakarta


Ada 2 tanggapan untuk artikel “Pemerintah Diminta Cegah Penyimpangan Sistem Kontrak Kerja”

  1. Tanggapan udin:

    Banyak kasus buruh kontrak tang tidak mendapat perlindungan hukum dikarenakan DISNAKER tidak melakukan tugas pengawasan ketenagakerjaan secara maximal dikarenakan DISNAKER bersifat pasif dalam setiap menemukan penyimpangan di perusahaan.Walaupun setiap menemukan penyimpangan di perusahaan DISNAKER HANYA MEMBERIKAN CATATAN tanpa adanya pengawasan lebih lanjut apakah penyimpangan sudah dihentikan dan selanjutnya DISNAKER AKAN MENUNGGU PENGADUAN DARI PEKERJA.Padahal atas nama UU Disnaker dapat melakukan penyidikan bersama polisi terhadap peusahaan yang melanggar undang2 ketenagakerjaan,sehingga kasus2 ketenagakerjaa tidak selalu terulang kembali dan membuat pengusaha jera. Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan perusahaan yang mempekerjakan buruh kontrak antara lain upah dibawah umk dan bekerja melebihi 8 jam sehari tanpa uang lembur dsb, dikarenakan juga perusahaan tidak mendartarkan perjanjaian kerja kontrak (pkwt)kepada DISNAKER.

  2. Tanggapan gunawan:

    Setuju, kalau bisa JHT yang dibayarkan perusahaan bukan 3,7% tetapi 8% jadi semuanya total 10%.

    Memang sekarang lagi trend pola Outsourcing dilaksanakan oleh perusahaaan dengan keuntungan:
    1. Perusahaan tidak perlu memikirkan status karyawan
    2. Seandainya karyawan outsurcing malas, bisa langsung diadukan ke tempat outsorcingnya..
    3. Jika si karyawan cuti panjang, perusahaan outsourcing akan mengganti karyawan tersebut.

    Salam

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Financial Management 2008 Investor-Friendly
Artikel selanjutnya :
   » » Bahasa Batak Terpaksa ‘Dialihkan’ ke Luar Negeri ?