Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
26
Apr '07

Warga Cibeureum Tagih Ganti Rugi


Pemkot Cimahi Nyatakan tidak Bertanggung Jawab

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi meneruskan projek pembangunan Pasar Raya Cibeureum (PRC) berbuntut panjang. Sedikitnya 14 kepala keluarga dan 35 pemilik kios yang terkena penggusuran di lahan seluas 2,9 hektare untuk PRC, menuntut realisasi pembayaran ganti rugi. Tuntutan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB) tertanggal 23 April 2007 dan ditembuskan ke Presiden RI, Pemkot, dan DPRD Cimahi, serta Badan Pertanahan Nasional.

Menurut salah seorang warga di eksRW 22 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan, H. Silaban (60), warga dijanjikan akan menerima uang pengganti bangunan yang tereksekusi. “Bukan menuntut penggantian tanah, tapi hanya ganti rugi atas bangunan yang dirusak saat eksekusi. Karena kami tahu Pemkot Cimahi yang akan memanfaatkan lahan itu, maka kami mengajukan ganti rugi ke pemerintah,” ujarnya, Rabu (25/4).

Dijanjikan Rp 1 juta/m2

Eksekusi terhadap lahan verponding di Jln. Raya Cibeureum itu dilakukan 6 Januari 2005 dengan menggusur puluhan rumah warga di RW 22 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Eksekusi dilakukan berdasarkan Surat PNBB No. W.8.DO.HT04.10-1710 tentang Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 31 Desember 2004 yang ditandatangani Panitera Hj. U. Yuniati, S.H., C.N. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) No. 92 PK/Pdt/2000 Tanggal 15 Oktober 2003, lahan tersebut dikuasai ahli waris Ida Rosliah.

Sebelumnya, 21 KK sudah menerima ganti rugi Rp 350.000,00-Rp 600.000,00/m2. Namun, Silaban menyatakan, pihak Ida Roosliah menjanjikan penggantian Rp 1 juta/m2.

“Kami minta besaran ganti rugi yang manusiawi. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Staatsblad 1847), kami berhak memperoleh ganti rugi yang layak dan pantas,” katanya.

Warga lainnya, Lilis Maryani (44), menyatakan tidak akan menghalangi rencana Pemkot Cimahi yang bekerjasama dengan PT Lingga Buana Wisesa untuk mendirikan PRC. “Namun, sebelum dibangun, selesaikan dulu urusan dengan masyarakat. Jangan sampai kami jadi “duri” bagi pembangunan di Cimahi, hanya meminta hak kami saja,” ujarnya.

Tak bertanggung jawab

Ketika dikonfirmasi, Sekda Kota Cimahi Achmad S. Solihin menyatakan, pemkot tidak bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi terhadap warga eks RW 22 Kel. Cibeureum itu.

“Saat eksekusi pun, tidak ada keterlibatan dari Pemkot Cimahi, termasuk janji akan memberi ganti rugi. Kami hanya membantu pengamanan melalui Satpol PP,” katanya, melalui telefon.

Achmad juga menyebutkan, pembangunan projek PRC yang akan dilakukan Pemkot Cimahi tidak ada kaitannya dengan ganti rugi.

“Kami yang akan membangun bukan berarti harus bertanggungjawab atas ganti rugi. Tanah itu kan milik perseorangan yang saat ini dikuasai oleh PT LBW. Saya rasa, pengajuan ganti rugi itu salah alamat jika ditujukan ke Pemkot Cimahi,” ujarnya.

Sumber : (A-158)*** Pikiran Rakyat, Cimahi


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pengawasan di Tingkat Instansi Harus Maksimal
Artikel selanjutnya :
   » » Ribuan Umat Kristen Ikuti Perayaan Paskah Di Gebang Langkat