Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
23
Apr '07

Pembentukan Provinsi Tapanuli Tidak Bertentangan dengan Hukum


Pembentukan Provinsi Tapanuli tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah sehinggasudah selayaknya mendapat dukungan dari semua pihak demi pelaksanaan hukum. Hal itu disampaikan Mantan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah (HIMASITAP) Unika St Thomas Medan, Charles Sesbazaar Simanjuntak SH menyikapi belum adanya niat baik dari DPRDSU untuk mempercepat rekomendasi Pembentukan Provinsi Tapanuli, Sabtu (21/4) di Medan.

Charles yang didampingi sesama mantan pengurus masing-masing, Firman Silaban SH, Lamhot Siahaan SE, Fernando Simamora SE menyampaikan tanggapan itu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Tapanuli agar tidak ragu-ragu memberikan dukungan dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan undang-undang. Kalau harus mendatangi gedung DPRDSU untuk menyampaikan tuntutan dalam jumlah massa yang sangat besar itu adalah wajar dalam alam demokrasi saat ini.

Charles yang tengah menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang digelar IKADIN bekerjasama dengan Fakultas Hukum USU menegaskan, kepengurusan Himasitap Unika St Thomas jauh sebelumnya telah memiliki komitmen untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai bukti pengabdian ilmu yang diserap di tingkat universitas.
Setiap ada persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat harus segera disikapi, seperti halnya usulan pembentukan Provinsi Tapanuli yang saat ini tengah menghadapi hambatan dari orang-orang yang mencoba mengaburkan arti dari hukum dan sebuah undang-undang.

Dari sisi hukum dan asas demokrasi, usulan itu sudah tepat dan harus segera direalisasikan sehingga masyarakat bisa melangkah ke depan untuk memikirkan kemajuan daerah Tapanuli yang sejak dulu selalu mendengungkan untuk segera dimekarkan.
Sebagai bagian dari kaum intelektual dari Tapanuli, anggota Himasitap harus mengambil peranan minimal melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga penyampaian asipirasi pembentukan Provinsi Tapanuli dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Mungkin soal pengerahan massa kami tidak bisa melakukannya dengan maksimal namun kami akan berupaya melakukan pendampingan dari pemikiran-pemikiran bahwa apa yang dituntut masyarakat Tapanuli saat ini masih pada jalur hukum yang tepat,” ujarnya.
Mantan-mantan pengurus Himasitap sudah menyebar hampir di seluruh daerah di Sumut dan saat ini tengah digalang untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya sehingga masyarakat tidak segan-segan untuk bertindak.

Kalau anggota-anggota Himasitap nantinya bergabung dengan masyarakat untuk mendatangi gedung DPRDSU, hal itu adalah sebuah langkah maju karena dengan adanya anggota Himasitap di tengah-tengah masyarakat berarti sudah menjadi jaminan bahwa kelompok itu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan lebih terjamin kemurniannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Charles mengakui, selama ini ada yang menjadi penghalang sehingga perbedaan pendapat belum bisa dipadukan secara maksimal yaitu kesamaan persepsi dari seluruh elemen masyarakat, padahal tujuannya sama yaitu terbentuknya Provinsi Tapanuli.

Semisal ketika dilakukan pembahasan sebagian pihak masih terjebak pada persoalan letak ibukota, hal-hal yang lain sehingga pembahasan menjadi kabur, padahal yang perlu dibahas bagaimana upaya mempercepat pembentukan Provinsi Tapanuli.

Anggota Himasitap baik yang masih menjalani pendidikan di perguruan tinggi maupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya harus memiliki tanggungjawab untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga tidak terjebak pada upaya-upaya provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan kemajuan di daerah Tapanuli.

Sumber : (B10/m) Harian SIB

 


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Pembentukan Provinsi Tapanuli Tidak Bertentangan dengan Hukum”

  1. Tanggapan alex:

    pembentukan propinsi tapanuli adalah sangat masuk akal. pendapat saya ini bukan dikarenakan saya berasal dari tapanuli utara tetapi saya melihat ruang gerak dari orang yang berasal dari tapanuli sangat terbatas terlebih bagi orang yang sudah berpendidikan tinggi, mempunyai jabatan di pemerintahan ataupun orang yang sudah sangat berhasil dari segi keuangan.

    sebagai contoh : Gubernur Sumatera Utara. (maaf) sebelumnya, mengapa gubernur sumatera utara tidak pernah diberikan pada orang tapanuli utara?
    alasan yang basi jika:
    1. banyak tanggapan bahwa tidak ada ‘Putera Daerah Tapanuli
    Utara’ yang dapat memimpin sumatera utara?
    harapan saya, tanggapan seperti itu dihilangkan sebab
    sangat banyak ‘Putera Daerah Tapanuli Utara’ yang
    berhasil dari sisi pendidikan dan cara berpikir mereka
    yang sangat luas.
    2. faktor agama kah?
    kalau sanggahan adalah ‘Agama’ (saya mohon), janganlah
    hal tersebut dijadikan suatu alasan. kenapa? kita lihat
    pemimpin negara ini yang tidak pernah selesai dalam
    memecah masalah perekonomian dan kalau kita lihat bersama
    ‘Mungkin kah ada kemajuan nantinya?’.
    3. sifat orang tapanuli yang dikenal kasar dan egois?
    sekarang mari kita lihat kembali pemimpin negara kita dan
    pejabat menterinya. dari televisi, mereka semua terlihat
    lembut dan sangat perhatian. memang mereka lembut dan
    penuh perhatian dalam tutur kata dan penampilan, tetapi
    apa Kenyataannya?

    jadi bagi siapa pun yang membaca pendapat ini, saya tidak bermaksud rasialisme tetapi saya berharap membacanya dengan pikiran yang terbuka dan dapat menilainya secara luas. marilah menilai dengan hati yang bersih dalam diri masing-masing.

    horas ma di hita saluhut na (salam damai untuk kita semua).

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Wapres: Hindari Tindak Kekerasan
Artikel selanjutnya :
   » » Masih Dibahas soal Perhitungan Pesangon